Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.518 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 203 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 20TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN ...

... RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, : a. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja, berpedoman pada Analisis Standar Belanja ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 203 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 ovember 202 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,, Diundangkan di Pontianak pada tanggal 9 vemoer 202\ Pi. ...

... SEKRETARIS DAERAH PR VINSI KALIMANTAN BARAT, BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ).O 3, ...

Hal. 5, File: Pergub No 203 Tahun 2021 ocr.pdf

... PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022. ...

... Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. R.ARO PEERANOKA'T DAERAN ASISTEN I SERDA HUUIM PE IRAK.ARSA JP 1 L } - ...

Hal. 3, File: Pergub No 203 Tahun 2021 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 203 Tahun 2021 ocr.pdf

analisis standar belanja pemerintah daerah provinsi kalimantan barat tahun anggaran 2022

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 203, BD.2021/NO.203, LL. PROV. KALBAR: 9 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja , berpedoman pada analisis standar belanja bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyusunan analisis standar belanja, perlu diatur dalam peraturan gubernur bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang analisis standar belanja pemerintah daerah provinsi Kalimantan barat Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah daerah otonom provinsi kalimantan barat, kalimantan selatan, kalimantan timur Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Undang undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Undang undang nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standardar harga satuan regional Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyususnan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 Keputusan Menteri dalam negeri nomor 0505-3708 tahun 2020 tentang hasil verivikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah
Dalam peraturan ini terdapat 5 pasal dan pasal terakhir adalah penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
9 Halaman termasuk 3 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Desember 2011 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH ...

... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd S I U N LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 10, File: Perda 7 tahun 2011.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. ...

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG ...

Hal. 5, File: Perda 7 tahun 2011.pdf

... PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012 ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ...

Hal. 1, File: Perda 7 tahun 2011.pdf

Download file:

Perda 7 tahun 2011.pdf

APBD

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

A. Bahwa Memenuhi Ketentuan Pasal 185 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 24 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Untuk Memperoleh Persetujuan Bersama; B. Bahwa Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 Yang Diajukan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Merupakan Perwujudan Dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, Yang Dijabarkan Kedalam Kebijakan Umum (KUA) APBD Serta Prioritas Dan Palfond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012, Yang Telah Disepakati Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD Pada Tanggal 29 Nopember Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan daerah Provinsi Kalimanmtan Tengfah Nomor 7 Tahun 2010.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Sebagai Berikut : 1. Pendapatan Daerah; 2. Belanja Daerah; 3. Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011.
10 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Hasil pencarian pada file:

... Timur dan Provinsi Kalimantan Utara: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6982/MenhutVII/PSDH/2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Kawasan Hutan: Peraturan Daerah ...

... Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan ...

... Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ...

Hal. 5, File: Pergub Kaltim 49-2016.pdf

... Menimbang : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN a. ...

... DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kedudukan yang strategis dengan kekayaan sumberdaya yang ...

... perlu dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang, bahwa perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 49-2016.pdf

... Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011- tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau (Berita Derah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22), 37. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kaimantan Timur. ...

... Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Timur. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se-Kalimantan Timur. ...

Hal. 6, File: Pergub Kaltim 49-2016.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 49-2016.pdf

pengaturan - pemanfaatan - ruang - pada - kawasan - peruntukan - pertambangan

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BD.2016/NO.51, TLD No.51

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kedudukan yang strategis dengan kekayaan sumberdayanya yang perlu dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang. Bahwa perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Kalimantan Timur menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 yang di dalamnya telah mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ruang bagi pembangunan sektor lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2001; UU No.27 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.39 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.45 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan PP No.3 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.10 Tahun 2010; PP No.22 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2010; PP No.105 Tahun 2015; Keppres No.32 Tahun 1990; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permenhut No.32/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Permenhut No.P.27/Menhut-II /2014; Permenhut No.44/Menhut-II/2012; Permendagari No.80 Tahun 2015; Permenhut No.P.16/Menhut-II/2014; Permen PUPR No.28/PRT/M/2015; Kepmenhut No.79/Kpts-II/2001 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhut No.942/Menhut-II/2013; Kepmenhut No.554/Menhut-II/2013; Kepmenhut No.718/Menhut-II/2014; Kepmenhut No.6982/Menhut-VII/PSDH/2014; Perda No.15 Tahun 2012; Perda No.1 Tahun 2014; Perda No.7 Tahun 2014; Perda No.01 Tahun 2016; Perda No.9 Tahun 2016; Pergub No.22 Tahun 2011; Pergub No.54 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, misi, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, ketentuan lain-lain, sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015--2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 ...

... KALIMANTAN SELATAN Menetapkan DAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026. BAB ! ...

Hal. 6, File: Perda Kalsel Tahun 2022 No 2.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR Z. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: ...

Hal. 10, File: Perda Kalsel Tahun 2022 No 2.pdf

... KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk ...

... Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan sangat tergantung dari kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan. ...

Hal. 11, File: Perda Kalsel Tahun 2022 No 2.pdf

Download file:

Perda Kalsel Tahun 2022 No 2.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD/2023/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

Bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik; Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Kedudukan RPJMD; Maksud dan Tujuan; Sistematika; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
13 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 41 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 15. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 3, File: Peraturan Gubenur Nomor 41 Tahun 2012.pdf

... KEBUN RAYA BANUA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... RUDY ARIFFIN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEBUN RAYA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KELOMPOK JAFUNG LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 041 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, ...

... ORGANISASI DAN TATA KERJA KEBUN RAYA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKSI PENGEMBANGAN, ARBORETUM DAN TANAMAN ...

Hal. 8, File: Peraturan Gubenur Nomor 41 Tahun 2012.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 041 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KEBUN RAYA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. bahwa memperhatikan kebutuhan penelitian dan pengembangan kebun raya serta pelestarian tanaman berkhasiat obat Kalimantan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: Peraturan Gubenur Nomor 41 Tahun 2012.pdf

Download file:

Peraturan Gubenur Nomor 41 Tahun 2012.pdf

Kehutanan dan Perkebunan;Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2012/NO.41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa memperhatikan kebutuhan penelitian dan pengembangan kebun raya serta pelestarian tanaman berkhasiat obat Kalimantan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kallimantan Selatan yang secara teknis mengelola kegiatan penelitian, pengembangan dan pelestarian tanaman ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibangun Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang; Nomor 25 Tahun 1956 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi;Organisasi;Tata Kerja;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
11 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026.

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... - 7 Tabel II.4 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kalimantan Selatan TIDAi¢: NO . IWWPATEN /KCl'tA SD SMP SMA D3 . .. ...

... Hulu Sungai Utara 683 129 69 2 10 545 1 .438 8 Kab. Balangan 225 49 44 2 122 442 9 Kab. Tabalong 20 6 14 0 0 15 55 10 Kab. Batola 108 100 0 0 0 475 683 1 1 Kab. Tanah Laut 16 3 0 0 0 5 24 12 Kab. ...

... Hulu Sungai Utara 42 1 .367 1 .409 8 Kab. Balangan 170 202 372 9 Kab. Tabalong 5 108 1 1 3 10 Kab. Batola 0 589 589 1 1 Kab. Tanah Laut 0 0 0 12 Kab. Tanah Bumbu 0 1 .690 1 .690 13 Kab. ...

Hal. 21, File: PG Th 2022 088.pdf

... Berikut terlampir data terpilah penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan: PENYANDANG DISABLITAS MAMA JENIS KELAMIN JUMLAH KABUPATEN KOTA L p KOTA BANJARMASIN 499 423 922 KOT A BANJARBARU 3 1 4 1 6 ...

... HULU SUNGAI UTARA 760 649 1 . 409 KAB. BALANGAN 737 633 1 . 370 KAB. TABALONG 44 69 1 13 KAB. BARrTO KUALA 483 26 1 764 KAB. TANAH LAUT 66 47 1 13 KAB. TANAH BUMBU 958 732 1 . 690 KAB. ...

... KOTABARU 364 269 653 TOTAL 5.558 4.370 9.928 Tabel 11.1 Penyandang Disabilitas Kab/Kota Se-Kalimantan Selatan Sumber : Data Terpadu Sosial Banua - Dinas Sosial Provinsi Kal-Sel, Oktober 2022 Keterangan ...

Hal. 19, File: PG Th 2022 088.pdf

... Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... KALIMANTAN Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. 5. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Kalimantan Selatan. 6. ...

Hal. 5, File: PG Th 2022 088.pdf

Download file:

PG Th 2022 088.pdf

arsip

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BD/2022/NO.88

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026, Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan RAD PD; Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Bagi Perangkat Daerah; Mekanisme Evaluasi Terhadap RAD PD; Bentuk Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
52 Halaman; Lampiran 38 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... -3Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ...

... DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

Hal. 3, File: PERDA.07.2014.pdf

... SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018 Menimbang : Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, . ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan ...

Hal. 1, File: PERDA.07.2014.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. ...

... KALTIM PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (6/2014) KEPALA B HUKUM, H. SUR H ...

Hal. 8, File: PERDA.07.2014.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

Download file:

PERDA.07.2014.pdf

pembangunan-rencana

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2014 Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

ABSTRAK:

Untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyuluruh dan tanggap terhadap perubahan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda Kaltim No.05 Tahun 2008; Perda Kaltim No.15 Tahun 2008.
Tujuan Penetapan RPJMD adalah untuk: a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah; b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kabupaten/kota, serta dengan Provinsi yang berbatasan; c. Sebagai pedoman dalam: 1) Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (5) tahun; 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 3) Penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004.
12 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Hymne Kolaka Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 3 Hymne Kolaka Utara dimaksudkan sebagai ungkapan rasa cinta terhadap Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka terwujudnya Kolaka Utara yang maju, mandiri dan religius. ...

... Pasal 3 Hymne Kolaka Utara diciptakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan komitmen pengabdian dan partisipasi segenap masyarakat dalam membangun Kabupaten Kolaka Utara. ...

... sebagai salah satu asset seni dan budaya kolaka utara ...

Hal. 3, File: Perda Kolaka Utara No.07 Tahun 2009.pdf

... dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HYMNE KOLAKA UTARA. ...

... Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 4. ...

... Lirik Hymne Kolaka Utara adalah susunan kata dalam lagu hymne Kolaka Utara yang berisikan pujaan kepada sang pencipta disertai permohonan untuk kemakmuran kolaka utara. ...

Hal. 2, File: Perda Kolaka Utara No.07 Tahun 2009.pdf

... 1 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG HYMNE KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang ...

... : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi ...

... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka lagu Hymne Kolaka Utara yang menggambarkan pernyataan tulus dan permohonan doa kepada yang maha pencipta untuk kemakmuran Kolaka Utara perlu ditetapkan dengan ...

Hal. 1, File: Perda Kolaka Utara No.07 Tahun 2009.pdf

Download file:

Perda Kolaka Utara No.07 Tahun 2009.pdf

HYMNE

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2009/No. 7, LL 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hymne Kolaka Utara

ABSTRAK:

Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara maka selayaknya Kolaka Utara memiliki lagu Hymne sebagai wujud kecintaan dan rasa memiliki dalam rangka pengabdian segenap lapisan masyarakat Kolaka Utara; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka lagu Hymne Kolaka Utara yang menggambarkan pernyataan tulus dan permohonan doa kepada yang maha pencipta untuk kemakmuran Kolaka Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Lirik; 4. Penciptaan dan Hak Paten; 5. Larangan; 6. Ketentuan Pidana; 7. Ketentuan Penyidikan; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... ( 0 A I L1'wl pada tan al 22 Desember 2oc9 -·--.1 -11 GUB NUR KALIMANTAN T NGAH, ASISITEN 1 j !{ A R OM,\ r f Diundangkan di Pal rlgka ~'! ...

... I~/ {Jj---i pada tanggal 22 De embt\P.'2~ 11 --If~-, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ~ THAMPUNAH SINSENG LEMBARAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 10 ...

Hal. 10, File: Perda 10 tahun 2009.pdf

... KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA · BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang ...

... Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Sencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. ...

... 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Sarat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Perda 10 tahun 2009.pdf

... BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 5. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 6. ...

Hal. 3, File: Perda 10 tahun 2009.pdf

Download file:

Perda 10 tahun 2009.pdf

Organisasi

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Pasal 2 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Daerah; b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat atas bencana sehingga upaya penanggulangan bencana dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN: BAB III Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; BAB IV SUSUNAN ORGANISASI; BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON; BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VII TATA KERJA; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2009.
13 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 59 Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 4. ...

Hal. 3, File: PERGUB NOMOR 059 TAHUN 2015 SOP JKP-KALSEL.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 059 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. ...

... Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 Tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ...

Hal. 1, File: PERGUB NOMOR 059 TAHUN 2015 SOP JKP-KALSEL.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 2015 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 59 ...

Hal. 8, File: PERGUB NOMOR 059 TAHUN 2015 SOP JKP-KALSEL.pdf

Download file:

PERGUB NOMOR 059 TAHUN 2015 SOP JKP-KALSEL.pdf

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD.2015/NO.59

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan sehat, mandiri dan berkeadilan, maka perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; bahwa pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana huruf a telah diatur dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan Provinsi yang terpadu dan berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 Tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Standar Operasional Prosedur; 3. Tata Kerja; 4. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT