... Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84) : Peraturan Daerah ...
... Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012: Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang ...
... Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 172): Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan ...
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN ...
... BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian ...
... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 22 Juli 2013 ATI GORONTALO UTARA, | DN INDRA YASIN /7 Diundangkan di Kwandang pada tanggal 22 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, . ...
... ISMAIL PATAMANI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580714 198602 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 180 ...
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo utara tahun 2012
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2013/No.180
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No.21 Tahun 2010; Perda No. 26 Tahun 2010; Perda No. 26 Tahun 2010; Perda No.13 Tahun 2011; Perda No.05 Tahun 2012; Perda No.10 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Gorontalo utara tahun anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014
... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nornor 8, Tarnbahan Lembaran ...
... Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179). ...
... Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. ...
... t. • � BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENT ANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... ESA BUPATI LUWU UTARA, Menirnbang : a. bahwa dalam rangka kedisiplinan, keseragaman, kerapian dan kewibawaan serta pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ...
... tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. ...
... Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. (3) Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah baju. (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah ...
... berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. ...
... kiri, 1 (satu) cm di bawah Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. ...
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2014/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kedisiplinan, keseragaman,
kerapian dan kewibawaan serta pembinaan jiwa korps
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Utara perlu pengaturan tentang
pakaian dinas dan atribut bagi Pegawai Negeri Sipil
dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Luwu Utara tentang Pakaian Dinas dan Atribut
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun
2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang
Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB ll
FUNGSI PAKAIAN DINAS
BAB III
PAKAIAN DINAS
BAB IV
ATRIBUT
BAB V
MODEL DAN BENTUK PAKAIAN DINAS
BAB VI
MODEL DAN BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2014.
NOMOR 34 TAHUN 2014
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2016
... Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahn Berita Daerah Nomor 223), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang pada tangga! ...
... & Yes 2015 Diundangkan di Kwandang pada tanggal £ YAantmu 2016 SEBRE ARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, : | Madya Nip. 19580714 198602 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ...
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang: Mengingat ...
... : TAHUN ANGGARAN 2016 BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara 'ein kenderaan dinas operasional: bahwa dengan ...
... tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 20 16. ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 : BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal ...
... Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana anatara lain kenderaan dinas operasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 11 TAhun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun anggaran 2016, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan Tujuan Penggunaan KDO-S; Pendistribusian dan Pemanfaatan KDO-S; Tata Cara dan Spesifikasi Penyewaan KDO-S; Pemeliharaan dan Perawatan; Kontrak Sewa; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2015 tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Nomor 223) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 57 Tahun 2017
... Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5). ...
... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...
... Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara. 6. Peraturai’ Bupati adalah Peraturan Bupat’ Lampung Utara. 7. ...
... BAB VI PENUTUP Pasal 34 Dengan ber'lakunya Peraturan Bupati ini/maka Pasal 187 sampai dengan pasal 210 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Lembaga ...
... Teknis Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... - 2017 SAMSIR SEKRET KABUPATE AERAH UNG UTARA. BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR:. 17 ...
... BUPATILAMPUNGUTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ...
... perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara : 17. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013. ...
... Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara: 2. ...
... me BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang: Mengingat : - ...
... PARAF KOORDINASI NO PENGELOLA PARA ae YA ASS PM SEKERTARIS DAERAH pL uu 34 Uamy Di BUPATI TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ...
... tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 3 JAnNyAi 2014 ATI GORONTALO UTARA, 9 INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal 8 JawuAu 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, "ISMAIL PATAMANI ...
... RITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10 ...
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014
kenderaan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2014/NO.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2004 sebagaiman atelah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda No.74 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang kenderaan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo utara tahun anggaran 2013 termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan pengguna KDO, pendistribusian dan pemanfaatan KDO, tata cara dan spesifikasi penyewaan KDO, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1999
... Pemeiintah Daerali adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ; e. Kepaia Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara ; f. ...
... Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat l Sumatera Utara ; g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat l Sumatera Utara ; h. ...
... 11 Tapanuli Selatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara; i. ...
... Peraturan Daerah Propinsi Daerahh Tingkat I Sumatera Utara Nomor. 7 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat1Sumatera Utara . ...
... Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat1Sumatera Utara M E M U T U S K A N Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ...
... ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIPIROK PROPINSI DAERAH TINGKAT l SUMATERA UTARA 2 ...
... PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSIDAERAHT1NGKATISUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIP1ROK PROPINSI DAERAH TINGKAT ...
... I SUMATERA UTARA 1. ...
... Untuk Penyempumaan Organisasi dan Tatakeija Rumah Sakit Umiun Sipirok perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. ...
... BUPATI LUWU ·uTARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2009 . ...
... TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan ...
... Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur persyaratan dan tata cara perolehan izin penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa berdasarkan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 120); 10. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 184); MEMUTUSKAN ...
... : Menetapkan : PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA Pasall (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaran reklame. (2) Penyelenggaraan ...
... lama 7 (tujuh) hari setelah masa izin Reklame berakhir, pihak pemegang izin tidak menurunkan/mencabut Reklame yang terpasang maka akan dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara ...
... Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara ...
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2009/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Perolehan Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur persyaratan dan tata cara perolehan izin penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana rnaksud dalam huruf a, perlu menetetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Perolehan Izin Penyelenggaraan Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nornor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);
3. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02
Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 120);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 184);
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
Pasall
(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaran reklame.
(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Reklame papan/ billboard/ megatron;
b. Reklame Kain; ·
c. Reklame melekat;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklarne suara;
h. Reklarne filern/slide;
i. Reklame peragaan;
j. Reklame Apung.
Pasal 2
Tidak termasuk Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame meliputi :
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, serta papan nama/ identitas yang melekat pada merek usaha/ bangunan dan sejenisnya;
b. Penyelenqqara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal3
Syarat-syarat memperoleh Izin Pemasangan Reklame terdiri atas :
1. mengajukan permohonan tertulis kepada kepada Bupati Luwu Utara;
2. foto copy Akte Pendirian Perusahaan untuk Badan, foto copy KTP
untuk perorangan;
3. foto copy Nomor Pendaft:aran Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang diterbitkan Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas PU bagi Konstruksi reklame yang dipandang perlu mendapat Izin Mendirikan Bangunan
5. denah lokasi rencana pernasangan reklame;
Pasal4
Tata cara memperoleh izin pemasangan reklame :
a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui
Dinas yang ditunjuk mengelola pajak reklame;
b. dinas melakukan penelitian syarat-syarat yang diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja;
c. reklame tidak bergerak dengan ukuran 2 M2 keatas dilakukan kajian teknis oleh Tim Pertimbangan Reklame;
d. hasil kajian teknis dari Tim Pertimbangan Reklame dibuat Berita Acara yang memberikan keputusan diterima atau ditolak;
e. tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
PasalS
(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa izm Reklame berakhir, pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan masa izin reklame;
(2) Apabilah paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa izin Reklame berakhir, pihak pemegang izin tidak menurunkan/mencabut Reklame yang terpasang maka akan dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara;
(3) Masa Izin Reklame terhitung 1 (satu) tahun apabila pengajuan permohonan Izin atau perpanjangan izin pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus sedangkan masa Izin reklame atau perpanjangan Izin pada tanggal 1 September sampai dengan 31
Desember terhitung 6 (enam) bulan Masa Izin.
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2009.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2022
... ~ 1 ~ BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...
... KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab menuju good local governance dan akuntabel ...
... serta mendukung peningkatan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu disusun pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara: b. bahwa ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab menuju good local governance dan akuntabel serta mendukung peningkatan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu disusun pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007;
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
7 halaman peraturan dan 38 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2017
... BUPATI MINAHASA UTARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERA'IURAN DAERAH KABUPA'IEN MINAHASA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PT. ...
... tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. ...
... Minahasa Utara Kepada Pl', Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada PI'. ...
... TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR NOREG PERAURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINS! SULAWESI UTARA: ( I I ...
... DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPATI MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA ...
... UTARA KEPADA PT. ...
... Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; 3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara; 4. ...
... Sekolah Dasar yang selanjutnya di singkat SD adalah Sekolah Dasar Kabupaten Konawe Utara; 8. ...
... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...
... Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara; 5. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87); 13. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja · Daerah (APBD) Kabupaten Kor-awe Utara Tahun Anggaran 2017 [Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun ...
... pembelajaran ekstrakurikuler berbahasa inggris dan rrielengkapi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pernerintah Pusat, maka perlu adanya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Konawe Utara ...
... MAHA ESA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PE :NGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH I>AERAH (BOSDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TA.HUN 2017 TENT ANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR °3 TAHUN 2017 BUPATI KONAWE ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (BOSD) KABUPATEN KONAWE UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2017/NO. 160
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOSD) Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
penyelenggaraan pendidikan didaerah merupakan kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah yang mampu menjamim percepatan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dalam rangka memenuhi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ektrakulikuler berbahasa inggris dan melengkapi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kabupaten Konawe Utara; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA) Kabupaten Konawe Utara.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 10 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (BOSD) KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN 3. NILAI BANTUAN 4. TATA CARA PENCAIRAN DANA 5. PENGGUNAAN DANA 6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 7. PEMANTAUAN DAN SUPERVISI 8. PENGAWASAN 9. LARANGAN 10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
