... BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR TAHUN2019 TENTANG TAS PERATURAN BUPATI BOLANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ...
... Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja serta surat dari menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S.448/MK.7/2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019 yang mulai berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran anggaran dapat dilakukan antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 32 Tahun 2014; PERPRES No. 129 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2016; PERMENKEU No. 224/PMK.07/2017; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018; PERMENKEU No. 145/PMK.07/2018; PERMENDIKBUD No. 31 Tahun 2019; PERBNPB No. 3 Tahun 2019; PERDA No. 11 Tahun 2011; PERDA No. 3 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2017; PERDA No. 3 Tahun 2019; PERBUP No. 34 Tahun 2019.
Perubahan Peraturan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Perubahan Peraturan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2019
... l ., Menimbang Mengingat BUPATI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR I3 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Landak menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Desa.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2018, PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 8 Tahun 2016, Perpres No. 129 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2016, Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017, Permenkeu No. 19 Tahun 2017, Permenkeu No. 193/PMK.07/2018, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 12 Tahun 2018, Perbup Landak No. 4 Tahun 2019, Perbup Landak No. 54 Tahun 2018
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
11 Halaman dan 5 halaman lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001
... pasal 10 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 10 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (3) pengelolaan kawasan tertentu (kawasan industri Cipeundeuy, kota baru Tegalluar dan kawasan Bandung Utara ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2001/16 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 Sampai Tahun 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2001.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin penyediaan pangan di daerah maupun nasional, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi, mutu hasil dan penyerapan hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani serta didukung dengan ketersediaan dan kecukupan pupuk terutama pupuk bersubsidi baik an organik maupun organik sesuai rekomendasi spesifik atau pemupukan yang berimbang.
UUD 1945 PSL 18(6), UU NO 58 TH 1958, UU NO 23 TH 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU NO 2 TH 2015, UU NO 5 TH 1990, UU NO 12 TH 1992, UU NO 7 TH 1996, UU 8 TH 1999, UU NO 9 TH 2006, UU NO 32 TH 2009, UU NO 41 TH 2009, PP 8 TH 2001, PP NO 58 TH 2001, PP NO TH 2002, PERPRES NO 77 TH 2005, PERPRES NO 14 TH 2011,
PERMENDAG NO 15/M-DAG/PER/4/2013.
Pengelolaan pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi guna meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian dalam rangka mewujudkan stabillitas harga dan ketahanan pangan serta peningkatan kesejaah teraraan masyarakat.
Tujuan pupuk bersubsidi adalah untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara optimal sesuai kebutuhan dan kelancaran penyaluran untuk mencapai produksi, produktivitas, dan mutu hasil yang optimal, meningkatkan produksi untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mendekatkan petani terhadap sarana produksi dan hadil pertanian, mengendalikan harga gabah petani paling rendah sesuai dengan HPP dan meberdayakan petani atau kelompok tani.
Dalam pengelolaan pupuk pemerintah daerah memiliki kewenangan untukmenetapkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi setiap tahun, pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk, pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pengawasan standart mutu pupuk, merekimendasikan penunjukan distributor baru kepada produsen untuk menjadi distributor di daerah.
Distributor bertanggungjawab melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen kepada pengecer resmi sesuai alokasi dan prinsip 6 (enam) tepat, meliputi jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat, harga, dan sesuai peruntukannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26.A Tahun 2011
... 1 14 XX 19 Penyediaan Pelayanan Transformasi Ketransmigrasian 1 14 XX 19 01 Pembentukan Pelayanan Transformasi dan Penyuluhan Ketransmigrasian di 02 kecamatan dalam rangka pengiriman transmigrasi ke Kalimantan ...
... Kalimantan, J l. Madura, J l. Sulawesi, J l. Manado, J l. M.H. Tbamrin, J l. Membramo, J l. Sarini Abdullah, J l. KH. Dewantoro, J l. Patimura (diluar komp. Pasar Sentral), J l. Katamso, J l. Gng. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 memuat aturan-aturan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.55 Tahun 2016; PERDA No.4 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Subjek dan Objek Reklame dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan jangka waktu Pajak dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 24 Tahun 2011
... SMP Neoeri 1 Siau Baral utara Ro. 54.150.000,- 6. SMP N eri 2 Srau Salu Atao Mini Rp. 36.480 000.- 7. SMPN eri Siau Baral Selatan Rp. 65.550.000 - 8 SMP N eri 2 Satu Atao Tanaki Ro. 35.910.000,- 9. ...
... SMPN eri 1 Taaulandana Utara RP. 74.100.000.- 21. SMP N en 1 Biaro Ro. 49.020.000,- 22 SMP N eri 1 Satu Atap Biaro Ro. 44.460.000 • 23. SMPN eri 1 SatuAtap Tagulanda Selatan Ro. 10 830.000- ., . ... ...
... Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor4438); 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS MAKSIMUM PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2020
... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... Undang-Undang Nomor IO Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara ...
... Motoling Timur 2.750.000 976 Lumi Yohanes Rendi Lan sot Tareran 2.750.000 977 Tuuk Rafly I Lansot Timur Tareran 2.750.000 978 Prang Karuniawan O Lan sot Tareran 2.750.000 979 Momongan Ferdy Talartad Utara ...
... 2.750.000 1001 Tuuk Nia Cich1lia Ma1enos Baru Amurang Timur 2.750.000 1002 Hukubun Deanly Uwuran I Amurang 2.750.000 1003 Kawulur, Vikanno S Lompad Ranoiapo 2.750.000 1004 Atteng Brigitha Dewi Glory Tumarn Utara ...
... 01 . 18. 5 . 2 . 2 .15 . 0 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112.475.000,00 - 1.06. 1.06.01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinas/ dan konsultasi dalam daerah 17.565.000,00 lokas/ Kegiatan : Sulawesi Utara ...
PERBUP Kab. Minahasa Selatan No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020 Perubahan Kelima
PERBUP Kab. Minahasa Selatan No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020 Perubahan keempat
PERBUP Kab. Minahasa Selatan No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020 Perubahan kedua
PERBUP Kab. Minahasa Selatan No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 313 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, dimana tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu menyusun dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020.
1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No. 10 Tahun 2003;
3. UU No. 17 Tahun 2003;
4. UU No. 1 Tahun 2004;
5. UU No. 15 Tahun 2004;
6. UU No. 25 Tahun 2004;
7. UU No. 33 Tahun 2004;
8. UU No. 28 Tahun 2009;
9. UU No. 12 Tahun 2011;
10. UU No. 6 Tahun 2014;
11. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015;
12. PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005;
13. PP No. 23 Tahun 2005;
14. PP No. 54 Tahun 2005;
15. PP No. 55 Tahun 2005;
16. PP No. 56 Tahun 2005;
17. PP No. 65 Tahun 2005;
18. PP No. 8 Tahun 2006;
19. PP No. 71 Tahun 2010;
20. PP No. 2 Tahun 2012;
21. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
22. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016;
23. PP No. 12 Tahun 2017;
24. PP No. 18 Tahun 2017;
25. PP No. 12 Tahun 2018;
26. PP No. 12 Tahun 2019;
27. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
28. Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018;
29. Permendagri No. 80 Tahun 2015;
30. Permendagri No. 62 Tahun 2017;
31. Permendagri No. 33 Tahun 2019;
32. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011;
33. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 4 Tahun 2012;
34. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012;
35. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012;
36. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
37. Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian yang diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
6 pasal (14 lampiran), 881 lembar
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 11 Tahun 2014
... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...
... Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor a84a\ Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 027/33 Tahun 2014
... Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... _g I; 0 "O 0 'e 0 = ~= o~ "O ·- 0 "d ·- "O~ 0 ·- ~ Cll "O ~ i:a "O u ~~ "O 8 "d 6 0 ~ ii. 0 = ~ O O ~ Cll :5 ,: ~ ii. l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 24 KECAMATAN KECAMATAN a Camat 12 02 19 50 29 01 SIBOLGA UTARA ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 027/15/2009 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Sibolga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
