Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2 ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 21 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo ...

Hal. 29, File: Peraturan Gubernur Nomor ... dan Dokumentasi.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN ...

... Provinsi Kalimantan Utara; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infromasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan ...

... Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah ...

Hal. 1, File: Peraturan Gubernur Nomor ... dan Dokumentasi.pdf

... LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PLID PEMBINA Gubernur Wakil Gubernur ...

... PENGARAH SELAKU ATASAN PPID Sekretaris Daerah TIM PERTIMBANGAN Pejabat Eselon IIb Setda Provinsi Kalimantan Utara, Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum PPID ...

Hal. 30, File: Peraturan Gubernur Nomor ... dan Dokumentasi.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Download file:

Peraturan Gubernur Nomor ... dan Dokumentasi.pdf

pelayanan informasi dan dokumentasi

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD Tahun 2019 / No. 21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infromasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanaan Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika di Lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
BAB I Ketentuan Umum BAB II Akses Informasi Dan Dokumentasi Publik BAB III Hak Dan Kewajiban BAB IV PPID BAB V Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi BAB VI Kelengkapan PLID BAB VII Klasifikasi Informasi Publik BAB VIII Mekanisme Permohonan Informasi Dan Dokumentasi BAB IX Pembinaan Dan Pengendalian Penataan PLID BAB X Keberatan Dan Sengketa Informasi BAB XII Pendanaan BAB XIII Ketentuan Peralihan BAB XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
40 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 3 September 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 3 September 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA, ttd SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (14-220/2019) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi ...

... Kalimantan Utara Plt. ...

Hal. 11, File: PERDA-14-2019_SALINAN.pdf

... SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA IR PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Menimbang : Mengingat TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 1. dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan ...

... untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019: bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang ...

Hal. 1, File: PERDA-14-2019_SALINAN.pdf

... Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA Menetapkan : dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. ...

Hal. 5, File: PERDA-14-2019_SALINAN.pdf

Download file:

PERDA-14-2019_SALINAN.pdf

APBD

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD TAHUN 2019/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 yang mengakibatkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 20 Tahun 2012; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 38 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pasal 2 : Pendapatan Daerah. Pasal 3 : Belanja Daerah. Pasal 4 : Pembiayaan Daerah. Pasal 5 : Uraian lebih lanjut yang termuat dalam Lampiran. Pasal 6 : Keadaan Darurat. Pasal 7 : Penjabaran Perubahan APBD. Pasal 8 : Masa berlaku dan diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juli 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ...

... ttd SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (7-136/2019) salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 30, File: PERDA-7-2019_SALINAN.pdf

... Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA TAHUN 2019 NOMOR 23 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (7-136/2019) 43 ...

Hal. 43, File: PERDA-7-2019_SALINAN.pdf

... Menimbang Mengingat SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa arsip sebagai rekam jejak perjalanan bangsa atau organisasi perlu dikelola dan berkesinambungan guna mendukung perlindungan arsip, bahwa untuk menjamin keselamatan dan ...

Hal. 1, File: PERDA-7-2019_SALINAN.pdf

Download file:

PERDA-7-2019_SALINAN.pdf

ARSIP

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD TAHUN 2019/NO. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

Arsip sebagai rekam jejak bangsa atau organisasi perli dikelola dan berkesinambungan guna mendukung perlindungan arsip. Untuk menjamin keselamatan dan perlindungan arsip, perlindungan terhadap hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 201; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 87 Tahun 1999; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk menjadi panduan dalam terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi vertikal, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta menjamin perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik serta terpercaya. Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 : Ketentuan Umum. Bab 2 : Kewajiban dan Tanggung Jawab. Bab 3 : Penyelenggaraan Kearsipan. Bab 4 : Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah. Bab 5 : Sumber Daya Manusia. Bab 6 : Kerjasama. Bab 7 : Pembinaan dan Pengawasan. Bab 8 : Peran Serta Masyarakat. Bab 9 : Penghargaan. Bab 10 : Pendanaan. Bab 11 : Larangan. Bab 12 : Sanksi Administrasi. Bab 13 : Ketentuan Penyidikan. Bab 14 : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
30 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2021 Salinan Sesuai dengan Aslinya GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ttd Hukum Kepala Bi ZAINAL ARIFIN PALIWANG ...

... Muhammad Gozali, S.E., M.H NIP. 19706103 200112 1 003 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 39, File: PERGUB-49-2021.pdf

... Gubernur Kalimantan Utara Bansos Terencana(*)} Cq. Tim Hibah dan Bansos TA (Murni/APBD-P}* Prov.Kaltara Di Tanjung Selor. ...

... Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 20.... tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai ...

... Adapun kebijaksanaan selanjutnya kami serahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Utara melalui mekanisme pembahasan sebagaimana mestinya. ...

Hal. 84, File: PERGUB-49-2021.pdf

... SALINAN t \ 3 a é wey t Bah Be ABIDES GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ...

... SERTA MONITORING HIBAH Cc Menimbang DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ...

... Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan ...

Hal. 1, File: PERGUB-49-2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 11 Tahun 2013 tentang BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Download file:

PERGUB-49-2021.pdf

hibah dan bantuan sosial

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 49

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu. dilakukan perubahan pada Peraturan Gubernur Namor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN HIBAH BAB IV PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Bab VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
95 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Abstrak

Satu Data Indonesia

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ukum Muhamm Gozali, S.E., M.H NIP.19700103200112 l 003 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 September 2022 GUBERNUR KALIMANTAN ...

... KALIMANTAN UTARA ttd SURIANSYAH SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 30 ...

Hal. 27, File: PERGUB-30-2022_SALINAN 2.pdf

... -16- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara, serta hubungan tata kerja antara Forum SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Sekretariat SDI Tingkat Provinsi ...

... Kalimantan Utara, dan penyelenggara SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan oleh Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah. ...

... Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat SDI Tingkat Daerah yang diangkat oleh Koordinator. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat SDI Tingkat Daerah Utara ...

Hal. 16, File: PERGUB-30-2022_SALINAN 2.pdf

... Menimbang Mengingat S A L I N A N auBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENT ANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... KALIMANTAN UTARA bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah ...

Hal. 1, File: PERGUB-30-2022_SALINAN 2.pdf

Download file:

PERGUB-30-2022_SALINAN 2.pdf

SATU DATA

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, JDIH Kaltara

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

ABSTRAK:

untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Provinsi melalui Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia, perlu diatur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan lnformasi Geospasial Nasional Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA BAB III PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH BAB IV PENYELENGGARAAN SDI TINGKAT DAERAH BAB V PORTAL SDI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB VI HAK AKSES DATA BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKS! BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BAB X PENYELESAlAN PERMASALAHAN BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PERALJHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
27 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4. 5. 6. ...

Hal. 3, File: PERGUB-29-2020.pdf

... . = Contoh Kegiatan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 smi 2@0 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1° o.mi 2020 SEKRETARIS DAE PROVI KALIMANTAN ...

... UTARA, a SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 29 NAMA KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ...

Hal. 101, File: PERGUB-29-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 16 Jui 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 16 dJmi 2020 SEKRETARIS DA PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2¢ ...

Hal. 7, File: PERGUB-29-2020.pdf

Download file:

PERGUB-29-2020.pdf

STANDAR BELANJA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Standar Belanja

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentujan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
101 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 Pedoman Pengadaan Barangj/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor ...

... PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR ...

... ~ TAHUN 2022 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN \I ...

Hal. 1, File: 34. PERBUP NO 34 TAHUN 20...OR 19 TAHUN 2020.pdf

... Utara Tahun 2013 Nomor9); 10. ...

... Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor5); 8. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabuaten Dati II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989Nomor4SeriDNomor4 ...

Hal. 2, File: 34. PERBUP NO 34 TAHUN 20...OR 19 TAHUN 2020.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 4. ...

... Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bergerak dibidang pelayanan air minum. 7. ...

... tentang Pedoman Pengadaan Barang/xJasa pada Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 19)diubah sebagai berikut : PasalI PERATURAN ...

Hal. 3, File: 34. PERBUP NO 34 TAHUN 20...OR 19 TAHUN 2020.pdf

Download file:

34. PERBUP NO 34 TAHUN 20...OR 19 TAHUN 2020.pdf

Pengadaan Barang/Jasa, Air, Sistem Penyediaan Air Minum

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD/2022/NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 Pedoman Pengadaan Barangj/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PED0MAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/xJasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 19).
12 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... :ri1 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27-2221 292° SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA TAHUN 2020 NOMOR 23 ...

Hal. 12, File: PERGUB-23-2020.pdf

... Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... [tama Se i pak [ GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 2 Coli pay. Kalle ty. KeRals prin oe frogin coy. Keyes pre | ttd Pry. ...

... AC . {1+ lovs\bewe You vr IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 ..mi2 7020 SEKRETARIS DAE PROVINS] KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 ...

Hal. 11, File: PERGUB-23-2020.pdf

... Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 .nril 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ...

Hal. 10, File: PERGUB-23-2020.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 26 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019

Download file:

PERGUB-23-2020.pdf

PAJAK-BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020; .Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB BAB III PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019
65 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Dan Kinerja Individu

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Utara (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Se! ...

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 q •m , •· "2 SEKRETARIS D ANTAN UTARA, SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2:., ...

Hal. 19, File: PERGUB-23-2022.pdf

... Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR23 TAHUN 2022 TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA IND! ...

... VIDU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a. bahwa dalam rangka optimalisasi terwujudnya penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penilaian ...

... Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan ...

Hal. 20, File: PERGUB-23-2022.pdf

... Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21TAHUN 2022 TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA INDIVJDU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... KALIMANTAN UTARA, a. bahwa dalam rangka optimalisasi terwujudnya penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penilaian yang proporsional, terukur, transparan dan ...

... akuntabel; b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak ...

Hal. 1, File: PERGUB-23-2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Download file:

PERGUB-23-2022.pdf

penilaian kinerja

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, JDIH Kaltara

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Dan Kinerja Individu

ABSTRAK:

dalam rangka optimalisasi terwujudnya penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penilaian yang proporsional, terukur, transparan dan akuntabel; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peratu.ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daera Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tcntang Pedoman Pcnilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran lndeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran lndeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA BAB III PENILAJAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BAB IV PENILAIAN KINERJA JNDIVJDU BAB V PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja lndividu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara
66 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal -u Lovember 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (21-368/2019) ...

Hal. 9, File: PERDA-15-2019_compressed-pages-1-9.pdf

... kr Rx GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Menimbang : Mengingat NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ...

Hal. 1, File: PERDA-15-2019_compressed-pages-1-9.pdf

... Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA Menetapkan : dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. ...

Hal. 5, File: PERDA-15-2019_compressed-pages-1-9.pdf

Download file:

PERDA-15-2019_compressed-pages-1-9.pdf

APBD

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Tahun 2019 / No. 15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: Pendapatan Daerah sebesar Rp2.558.696.116.178,00 Belanja Daerah sebesarRp.2857.450.072.564,00 Pembiayaan Daerah sebesar Rp298.753.956.386 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT