Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,044 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Covid-19

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. ...

... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. ...

Hal. 4, File: PERGUB-24-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 39 2.20 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 3. 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Y SURIANSYAH ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 24 ...

Hal. 13, File: PERGUB-24-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... A | a Usman sicm Mes Kees Oo ttd Eeschedon FA IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor + pada tanggal 2 Amrii 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2,4 ...

Hal. 14, File: PERGUB-24-2020.pdf

Download file:

PERGUB-24-2020.pdf

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 24

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Covid-19

ABSTRAK:

dalam rangka memutus mata penularan dan penyebaran Corona Virus Diesease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapan sebagai bencana non alam, diperlukan pencegahan dan penanggulangan secara menyeluruh dan terpadu serta mencakup aspek penyelenggaraan Pemerintahan, Kesehatan, Sosial, Budaya dan rantal Ekonomi pencegahan dan penanggulangan penularan Corona Virus Diesease 2019 (Covid-19) perlu dilakukan sedari awal melalui pemeriksaan kesehatan kepada kelompok masyarakat yang berada pada lingkungan yang potensial terjangkit dan menularkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan sebagai dasar dan arah pencegahan dan penanggulangan memberikan Pelayanan pemeriksaan bagi Masyarakat secara umum
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana dalam Kondisi Tertentu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN BAB III JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAB IV PELAPORAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
14 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Ditetapkan di Tanjung Selor Pit. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41 ...

Hal. 5, File: PERGUB-41-2020_SALINAN.pdf

... Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Agcustus 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41 Ditetapkan di Tanjung ...

... Selor pada tanggal 25 Agustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pit. ...

Hal. 9, File: PERGUB-41-2020_SALINAN.pdf

... Menimbang Mengingat SALINAN Naat GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Gubernur sebagai Pejabat ...

... bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas serta penyederhanaan dalam penetapan dan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: PERGUB-41-2020_SALINAN.pdf

Download file:

PERGUB-41-2020_SALINAN.pdf

NASKAH DINAS

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Gubernur sebagai Pejabat Pemerintahan dapat mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas serta penyederhanaan dalam penetapan dan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu mendelegasikan sebagian wewenang Gubernur kepada pejabat pemerintahan yang ditunjuk;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentujan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 24 Tahun 2017tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendelegasian Wewenang Bab III Ketentuan Peralihan Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juli 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juli 2019 SEKRETARIS DARRAH PROVI Zi SURIANSYAH I KALIMANTAN ...

... UTARA, J LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (2-90/2019) 28 \ ...

Hal. 28, File: Peraturan Daerah Kalimant...mor 2 Tahun 2019.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Jul4 2019 SEKRETARIS DAE RO Va UTARA, ANSYAH TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 19 NOREG ...

... PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (2-90/2019) 33 ...

Hal. 33, File: Peraturan Daerah Kalimant...mor 2 Tahun 2019.pdf

... SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KEPELABUHANAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN Menimbang : Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa_ pelayaran merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang perlu dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang a. efektif ...

... dan efisien; . bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki posisi perairan b. yang strategis, sehingga memerlukan kebijakan dan strategi dalam penataan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran; bahwa ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah Kalimant...mor 2 Tahun 2019.pdf

Download file:

Peraturan Daerah Kalimant...mor 2 Tahun 2019.pdf

pelayaran

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD TAHUN 2019/NO. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

ABSTRAK:

Pelayaran merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang perlu dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien; Provinsi Kalimantan Utara memiliki posisi perairan yang strategis, sehingga memerlukan kebijakan dan strategi dalam penataan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran; Lampiran Huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan kepelabuhan dan pelayaran merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III KEPELABUHAN BAB IV RENCANA INDUK PELABUHAN BAB V KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BAB VI KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN BAB VII KERJA SAMA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PENDANAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
33 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan ...

... Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 69), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ...

Hal. 11, File: PERGUB-30-2019.pdf

... BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 ! ...

... KESEHATAN MaUNI LUNGKUNGAN 8 K3 RAWAT BAP RARIOLOGN REMABUITASI MEDIK GAMAT DARURAT FARSAAN REKAN MEDIK BEDAH SENTRAL PATOLOGI KLINIK BANK DARAH MBSTEN & TINITIJ I PAMIIVN PERAWATAN NTENGE basi GUBERNUR KALIMANTAN ...

... UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor ttd pada tanggal KUSLUS 2072 IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS DAERAH PROYpS AN UT Ss SYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 320 ...

Hal. 19, File: PERGUB-30-2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Atu 2019 GUBERNURKALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 #-ustus 2019 SEKRETARIS DAE PROVINS/# KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 30 LL (DSN ZAIMUDOIN HZMSI ASTEN POMIMSNASI UMUM 5 HARMAK JAUMAR (SM PU. ...

Hal. 13, File: PERGUB-30-2019.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 30 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Download file:

PERGUB-30-2019.pdf

organisasi dan tata kerja-rumah sakit umum daerah

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD Tahun 2019 / No. 30

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau Kembali Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, struktur organisasi RSUD Tarakan pada saat ini fungsinya sulit untuk mengakomodasi kepentingan akreditasi rumah sakit, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan kembali
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII JABATAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Juli 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Plt. ...

Hal. 7, File: PERGUB-26_2019.pdf

... Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 2. ...

... Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 5. ...

Hal. 3, File: PERGUB-26_2019.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN ...

... SEBELUM TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan ...

Hal. 1, File: PERGUB-26_2019.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 23 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020

Download file:

PERGUB-26_2019.pdf

PAjak kendaraan bermotor

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD TAHUN 2019/ NO.26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019
Pasal 18 Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara
BAB I Ketentuan Umum BAB II Penghitungan Dan Penetapan Dasar Pengenaan PKB DAN BBNKB BAB III Ketentuan Lain-Lain BAB IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 6 Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, TRIYONO BUDI SASONGKO ...

Hal. 7, File: PERDA Kaltara 1-2015.pdf

... Pasal 6 Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, TRIYONO BUDI SASONGKO ...

Hal. 8, File: PERDA Kaltara 1-2015.pdf

... Menimbang : Mengingat ce PN , GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KALIMANTAN UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a. bahwa dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang ...

... Utara Tahun 2016 Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang ...

Hal. 1, File: PERDA Kaltara 1-2015.pdf

Download file:

PERDA Kaltara 1-2015.pdf

APBD

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

ABSTRAK:

Dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ”Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pasal 2: Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal 3: Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Pasal 4: Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. Pasal 5: Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6: Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Pasal 7: Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 8: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2015.
7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 1. ...

... Tarif Tempat Khusus Parkir di tetapkan untuk sekali parkir : GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor SEKRETARIS DA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ...

... PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-148/2019) 32 No Jenis Kendaraan Besarnya Tarif a. | Sepeda Motor Rp. 1.000,b. | Taxi, Mobil dan sejenisnya ...

Hal. 33, File: PERDA-11 Tahun 2019.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 22 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINS] KALIMANTAN UTARA M/ SUEIANSVAH TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA TAHUN 2019 NOMOR 33 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-148/2019) 35 Gedung Olahraga a. ...

Hal. 36, File: PERDA-11 Tahun 2019.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 22 ¢ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA UW ~SURIANSYAH TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ...

... TAHUN 2019 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-148/2019) 21 ...

Hal. 21, File: PERDA-11 Tahun 2019.pdf

Download file:

PERDA-11 Tahun 2019.pdf

RETRIBUSI JASA USAHA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD TAHUN 2019/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pendapatan di daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kemandirian daerah maka perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial, dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 : Ketentuan Umum. Bab 2 : Jenis dan Rincian Retribusi. Bab 3 : Nama, Objek, dan Subjek Retribusi. Bab 4 : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Bab 5 : Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Bab 6 : Wilayah Pemungutan. Bab 7 : Penentuan Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran. Bab 8 : Sanksi Administrasi. Bab 9 : Penagihan. Bab 10 : Keberatan. Bab 11 : Pengurangan Retribusi. Bab 12 : Penghapusan Piutang Retribusi. Bab 13 : Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Bab 14 : Insentif Pemungutan. Bab 15 : Pemanfaatan Retribusi. Bab 16 : Peninjauan Tarif Retribusi. Bab 17 : Pengawasan. Bab 18 : Ketentuan Penyidikan. Bab 19 : Ketentuan Pidana. Bab 20 : Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
17 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala ...

Hal. 6, File: Peraturan Gubernur Nomor ...dan Anggota DPRD.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA ...

... DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); ...

Hal. 1, File: Peraturan Gubernur Nomor ...dan Anggota DPRD.pdf

... PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di luar wilayah Provinsi; b. ...

... PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan c. ...

... Utara. ...

Hal. 4, File: Peraturan Gubernur Nomor ...dan Anggota DPRD.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 28 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Download file:

Peraturan Gubernur Nomor ...dan Anggota DPRD.pdf

tunjangan hari raya

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD Tahun 2019 / No. 19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
BAB I Ketentuan Umum BAB II Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas BAB III Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas BAB IV Pendanaan BAB V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pemberdayaan Kepemudaan

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Agustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ...

... ttd SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4 ...

Hal. 17, File: PERDA-4-2020_SALINAN.pdf

... UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. ...

Hal. 2, File: PERDA-4-2020_SALINAN.pdf

... -1- GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang ...

Hal. 1, File: PERDA-4-2020_SALINAN.pdf

Download file:

PERDA-4-2020_SALINAN.pdf

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Kepemudaan

ABSTRAK:

dalam pembaruan dan pembangunan bangsa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan; dalam lampiran huruf S Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan pemuda merupakan kewenangan provinsi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN BAB III PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA BAB VI ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB VII VERIFIKASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN BAB VIII PENGHARGAAN BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB X PENDANAAN BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
23 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Fasilitasi Program Kampung Iklim

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. ...

Hal. 4, File: PERGUB-16-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Februri 2620 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ..” £ irvari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVJNSI KALIMANTAN ...

... UTARA, Ym SIIRIANSVAIT BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR £- ...

Hal. 14, File: PERGUB-16-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 ebruari 2620 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 rebruari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVHISI KALIMANTAN ...

... UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 16 2 IR.M.SYAIFUL MERMAN, MAP Magpeakroronan AMIK MONYAT SP, MSI PAT. ...

Hal. 13, File: PERGUB-16-2020.pdf

Download file:

PERGUB-16-2020.pdf

KAMPUNG IKLIM

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Program Kampung Iklim

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong tumbuhnya budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan, perlu pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/ MENLHK- SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk fasilitasi program kampung iklim sebagai penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FASILITASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAB IV APRESIASI FASILITASI PROKLIM BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2020.
14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT