Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran ...
PERBUP Kab. Kepulauan Yapen No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Tahun 2020 No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomr 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pembagian serta penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1946; UU no. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 78 Tahun 2019; Peremenkeu No. 205/PMK.07/2019; Permendagri No. 21 Tahun 2018; PERDA Kab. Kepulauan Yapen No. 03 Tahun 2019; Keputusan Bupati Kepualauan Yapen Waropen No. 116 Tahun 2002.
Dalam peraturan ini dibahas mengenai ruang lingkup dari Alokasi Dana Kampung, penetaoan pengalokasian Alokasi Dana Kampung, tata cara pengalokasian alokasi dana kampung dan pengelolaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 87 Tahun 2017
... dengan koordinat X=213455 dan Y=9560187 yang terletak pada titik simpul batas Desa Lokasi Baru dengan Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan dan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja, selanjutnya ke arah Utara ...
PENETAPAN DAN PEGESAHAN DESA LOKASI BARU KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Pegesahan Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Lokasi Baru secara pasti di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012
13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memnuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Mencabut :
Keputusan Bupati Seluma No. 032-628 Tahun 2016
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 46 Tahun 2009
... Undang-Ur.dang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7. ...
... Lembaran Negara Tahun 1981 Nornor 76 Tambahan 1.embaran Nc1,oara 3209); Undang-Undang Nonrnr 7 l)rt 'I'uhun 1956 1cntang r>cmbcntukan Daerah Otonom Kabupetcn- Kabupaten dalam litigkung•n Propinst Sumatcra Utara ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Asahan No. 15 Tahun 1998 Ttg Retribusi Pengolahan Limbah Cair di Daerah Tingkat II Asahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2000.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 45 Tahun 2016
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pcmbentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 1956 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Daerah ...
... Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang POmbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAH BUPATI BOMBANA NOMOR 61 TAHUH 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERIHTAH KABUPATEH BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
dalam rangka penyesuaian nomenklatur berdasarkan peraturan daerah kabupaten bombna berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bombana maka beberapa ketentuan dalam peraturan bupati no. 61 tahun 2013 tentang kode etik pegawai Negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Bombana dipandang perlu diubah dan dilakukan penyesuaian
UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemeiintah Nomor 21 Tahun 1975; P^raturan Pemeiintah Komor 42 Tahun 2004; peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemeintah nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Bombana No. 3 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAH BUPATI BOMBANA NOMOR 61 TAHUH 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERIHTAH KABUPATEH BOMBANA MENGENAI SEGALA KETENUTAN UMUM YANG TERKAIT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2021
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPajak dan Retribusi DaerahPerpajakan
Hasil pencarian pada file:
... SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANDAILING ...
TATA – CARA – PEMUNGUTAN – DAN – PELAPORAN – BEA – PEROLEHAN – HAK – ATAS – TANAH – DAN – BANGUNAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk untuk mengoptimalkan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 7 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB, Umum, Pendaftaran SSPD BPHTB, Penelitian dan Penetapan SSPD BPHTB, Pembayaran dan Penyetoran BPHTB, Pelaporan BPHTB, Penagihan, Keberatan, Banding dan Pengurangan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, TATA CARA PELAPORAN PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, VERIFIKASI BPHTB SECARA SISTEM ONLINE, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
... Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
Qanun tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie untuk memperoleh persetujuan bersama, bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie yang diajukan, merupakan perwujudan Rencana Kerja dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK Pidie serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Pidie dan DPRK Pidie, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Qanun ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Pidie No. 2 Tahun 2008.
Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan sebesar Rp2.101.379.174.888,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.170.486.938.817,00.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
-
-
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
