Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,11 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Salinan BUPATI NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT DENGAN RAHMAT ...

Hal. 1, File: 2022pb1225025.pdf

Download file:

2022pb1225025.pdf

KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – DAN – TATA – KERJA – PERANGKAT – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat; bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan di lingkungan instansi pemerintah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud, perlu dicabut;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), INSPEKTORAT DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PENDIDIKAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KESEHATAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS SOSIAL (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PERHUBUNGAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), KECAMATAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, TATA KERJA, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAERAH, BADAN DAERAH, KECAMATAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
79 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Orang Miskin Dalam Kondisi Sakit

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 5 TAHUN 2021 TE...NAK TERLANTAR DA.pdf

Download file:

PERBUP NO 5 TAHUN 2021 TE...NAK TERLANTAR DA.pdf

PERUBAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Orang Miskin Dalam Kondisi Sakit

ABSTRAK:

bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan perlindungan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan orang miskin dalam kondisi sakit, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka untuk Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar Dan Orang Miskin Dalam Kondisi Sakit di Kabupaten Bombana;
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6368);15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penan ggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022; 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan; 21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana; 22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaaten Bombana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar Dan Orang Miskin Dalam Kondisi Sakit di Kabupaten Bombana diubah pada Ketentuan Pasal 6 ayat 4 huruf e dihapus dan Pasal 7

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
6 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penetapan Tarif Angkatan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tengggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 2, File: Pergub Sultra No.80 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Sulawesi Tenggara No. 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
PERGUB Prov. Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernus Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi tenggara

Download file:

Pergub Sultra No.80 Tahun 2014.pdf

tarif-angkutan-laut

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD.2014 / NO.80

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Tarif Angkatan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM, meningkatnya harga spare part (suku cadang), kondisi geografis dan load factor (faktor muatan), maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu di tinjau kembali; b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahan 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang -Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tengggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11); 7. Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 59.a Tahun 2005 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Antar Kabupaten Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomj Lintas Kabupaten Kota Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN DESA

Abstrak

Desa Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Desa Bajera Utara; Kode Desa 01.2010 11. Desa Gunung Salak; Kode Desa 02.2001 12. Desa Gadungan; Kode Desa 02.2002 13. Desa Bantas; Kode Desa 02.2003 14. ...

Hal. 7, File: perda-7-2023Tabanan.pdf

Download file:

perda-7-2023Tabanan.pdf

TENTANG-PENETAPAN-DESA

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENETAPAN DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di desa perlu dilakukan penetapan desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
-
-
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 12 TAHUN 2023.pdf

Download file:

PERBUP NO. 12 TAHUN 2023.pdf

sistem-penanganan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 5135); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202); 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 1813); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN BAB III TINDAK LANJUT PENGADUAN BAB IV TATA CARA PELAPORAN BAB V PERLINDUNGAN PELAPOR BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 39 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 39 TAHUN 2019 Wakatobi.pdf

Download file:

PERBUP NO 39 TAHUN 2019 Wakatobi.pdf

perubahan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB III PENY ALURAN DANA DESA BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA BAB V SANKSI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
11 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi No. 32 Tahun 2013

Standar Pelayanan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...

Hal. 1, File: Perbup Wakatobi No.32 Tahun 2013.pdf

Download file:

Perbup Wakatobi No.32 Tahun 2013.pdf

standar-pelayanan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2013 /No. 32, LL 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pengadaan barang/jasa, dipandang perlu menetapkan Standar .Pelayanan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
l . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Uandang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pernerintah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 16. Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lernbaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24); 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 9); 20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 21. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Wakatobi; 22. Peraturan Bupati Wa.katobi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Staf Ahli Bupati Wakatobi;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN BAB IV MONITORING DAN FUNGSI BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 13 TAHUN 2023.pdf

Download file:

PERBUP NO. 13 TAHUN 2023.pdf

TATA-CARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018); 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BAB V PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN BAB VII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
42 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (LNRI Tahun 2003 No. 27 TLNRI 1270). 2. ...

Hal. 1, File: perda-no-11-2007.pdf

Download file:

perda-no-11-2007.pdf

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2007; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukaan Daerah Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (LNRI Tahun 2003 No. 27 TLNRI 1270). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 teentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntanasi Pemerintahan (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4575); 21. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 22. Peratuaran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 TLN No. 4578; 24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan ddan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 09).
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 445.652.402.583,- bertambah sejumlah Rp. 14.982.338.714,- sehingga menjadi Rp. 460.634.741.297,- 1. Pendapatan a. Semula Rp. 379.233.790.915,00 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 25.957.939.311,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 405.191.730.226,79 2. Belanja a. Semula Rp. 445.652.402.583,00 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 14.982.338.714,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 460.634.741.297,00 Jumlah Defisit Setelah Perubahan Rp. 55.443.011.070,21 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 66.418.611.668,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Pembiyaan Netto Setelah Perubahan Rp. 55.443.011.070,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp. 96.477.382.370,83 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 31.759.121.850,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 877.939.311,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 32.637.061.161,79 b. Dana perimbangan 1) Semula Rp. 313.213.000.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 8.600.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 321.813.000.000,00 c. Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula Rp. 34.261.669.065,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 16.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 50.741.669.065,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : a. Pajak daerah 1. Semula Rp. 3.456.828.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (94.474.300,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 3.362.353.700,00 b. Retribusi daerah 1. Semula Rp. 7.149.318.850,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 149.162.450,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.298.481.300,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp. 1.000.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 208.950.730,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.208.950.730,79 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1. Semula Rp. 20.152.975.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 614.300.431,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 20.767.275.431,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil 1. Semula Rp. 52.225.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 8.600.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 60.825.000.000,00 b. Dana alokasi umum 1. Semula Rp. 216.890.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 216.890.000.000,00 c. Dana alokasi umum 1. Semula Rp. 44.098.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 44.098.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 34.261.669.065,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 16.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 50.741.669.065,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 1. Semula Rp. 34.048.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 15.000.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 49.048.000.000,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 213.669.065,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.693.669.065,00 Pasal 3 (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung 1. Semula Rp. 134.260.473.629,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (13.595.314.072,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 120.665.159.557,00 b. Belanja langsung 1. Semula Rp. 311.391.928.954,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 28.577.652.786,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 339.969.581.740,00 (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja : a. Belanja pegawai 1. Semula Rp. 111.596.435.372,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (13.628.171.434,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 97.968.263.938,00 b. Belanja hiba 1. Semula Rp. 1.465.250.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.465.250.000,00 c. Belanja bantuan sosial 1. Semula Rp. 4.905.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.905.000.000,00 d. Belanja bagi hasil 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 345.682.800,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 345.682.800,00 e. Belanja bantuan keuangan 1. Semula Rp. 15.293.788.257,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (312.825.438,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.980.962.819,00 f. Belanja tidak terduga 1. Semula Rp. 1.000.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ; a. Belanja pegawai 1. Semula Rp. 31.233.556.504,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (52.630.100,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 31.180.926.404,00 b. Belanja barang dan jasa 1. Semula Rp. 60.148.278.848,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 6.045.306.150,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 66.193.584.998,00 c. Belanja modal 1. Semula Rp. 220.010.093.602,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 22.584.976.736,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 242.595.070.338,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 159.420.393.440,83 1. Semula Rp. 66.418.611.668,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.500.000.000,- 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 159.420.393.440,83 1. Semula Rp. 66.418.611.668,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 6.000.000.000,- 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 6.000.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00 b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 1.500.000.000 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Laporan Keuangaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan oerasional pelaksanaan APBD. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 7 Agar setiap orang mengetauinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2007.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 1A Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Mekanisme Pembiayaan Dan Alur Pengembalian Biaya Penangkaran Benih Padi Sawah

Abstrak

APBD Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... pengganti undang-undang Nomor' 2 Tahun 1964 tentang pembentr"rkan Daerah Tingkat I Sulawesi 'lerrggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4'7 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ...

Hal. 1, File: Perbup Konawe No.01.A Tahun 2015.pdf

Download file:

Perbup Konawe No.01.A Tahun 2015.pdf

MEKANISME PEMBIAYAAN DAN ALUR PENGEMBALIAN BIAYA PENANGKARAN BENIH PADI SAWAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1A, BD.2015 / NO.1A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembiayaan Dan Alur Pengembalian Biaya Penangkaran Benih Padi Sawah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sesual karakteristik dan potensi kabupaten konawe sebagr. daerah penghasil beras maka perlu dilakukan penangkaran benih padi sawah untuk menjamin ketersediaan benih bagi petani; b. bahwa penangkaran benih padi sawah dibiayai dari dana APBD Kabupaten konawe, sehingga perlu diatur mekanisme pembiayaan dan alur pengembalian biaya penangkaran benih padi sawah ke kas daerah,; c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe tentang mekanisme pembiayaan dan alur pengembalian biaya penangkaran benih padi sawah.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor, 94 Tambahan Lembarab Negara Republik Indoneisa Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421): 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/98 Tahun 1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Penangkaran Benih Bina; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47 ).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ORGANISASI PELAKSANAAN BAB III KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV SUMBER DANA BAB V MEKANIS PEMBIAYAAN BAB VI ALUR PENGEMBALIAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BAB VII KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT