Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cata Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2023
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 130 Tahun 2022; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tata Cara Pengalokasian ADD; III. Pembagian ADD; IV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
5 halaman; 12 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 1 Tahun 2016
... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tambahan Lembaran ...
... subsidl pupuk; c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor; 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara ...
... Bupati tentang Alokasi tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016. ...
... Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera , Utara Tahun Anggaran 2016 ...
... pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Tapanuli Tengah. (3) Bupati Tapanuli Tengah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi epada Gubemnur Sumatera Utara ...
... Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubdi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 4 kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016
... Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang “Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam 1 Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaran ...
... Pendapatan dan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) Gampong Tahun Anggaran Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ...
... Gampong Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tahun Anggaran : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Pedomana Pengelolaan Keuangan Gampong sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
Dasar Hukum: Undang-Undang No. 8 Tahun (Drt)1956; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 6 Tahun 12014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015; Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015; Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengatur: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Azas Pengelollan Keuangan Gampong; Pengelolaan Keuangan Gampong; APBG; Pendapatan; Belanja Gampong; Pembiayaan; Pengelolaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Peaporan; Pertnggungjawaban; Perubahan APBG; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.
Mencabut Peraturan Walikota Banda Aceh No 13 Tahun 2015
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2017
... Struktur geologi yang kompleks terdapat di kawasan utara Sungai Brantas, sedangkan kawasan selatan Sungai Brantas lebih didominasi oleh hasil aktivitas vulkanisme. ...
... Stratigrafi daerah Kabupaten Jombang bagian utara merupakan bagian dari stratigrafi Mandala Kendeng yang umumnya terdiri dari endapan turbidit klastik, karbonat dan vulkaniklastik yang merupakan endapan ...
... Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan Sungai Brantas hanya dihu~ungkan oleh satu akses jembatan; 36. ...
... Bagian utara, merupakan perbukitan struktur lipatan, meliputi sebagian Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Plandaan. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7 /E);
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7A/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Oaerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 15/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/0, Tambahan Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 8/D);
Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Pagu Indikatif Desa (Serita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 3 / E).
RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 {satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
digunakan sebagai:
1. Pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
2. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2011
... KPPD Kertoharjo dan sekitarnya. (6) DPD Kecamatan Pekalongan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 2 (dua) KPPD, meliputi: a. ...
... DPD Kecamatan Pekalongan Utara. (3) DPD Kecamatan Pekalongan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 3 (tiga) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi: a. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pekalongan Tahun 2013–2028
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pekalongan
Tahun 2013 - 2028;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan kepariwisataan daerah, pembangunan destinasi pariwisata daerah, pembangunan pemasaran pariwisata daerah, pembangunan industri pariwisata daerah, pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah, indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, kerja sama, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
49 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2013
... KPPD Kertoharjo dan sekitarnya. (6) DPD Kecamatan Pekalongan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 2 (dua) KPPD, meliputi: a. ...
... DPD Kecamatan Pekalongan Utara. (3) DPD Kecamatan Pekalongan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 3 (tiga) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi: a. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pekalongan Tahun 2013–2028
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pekalongan
Tahun 2013 - 2028;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2012;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan kepariwisataan daerah, pembangunan destinasi pariwisata daerah, pembangunan pemasaran pariwisata daerah, pembangunan industri pariwisata daerah, pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah, indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, kerja sama, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
49 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023
... Masjid Pathok Nagoro Mlangi a. sebelah utara berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping dan Sebagian Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati (Kabupaten Sleman); b. sebelah selatan berbatasan ...
... Masjid Pathok Nagoro Babadan a. sebelah utara berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan (Kabupaten Bantul); b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Rejowinangun, Kapanewon ...
... Masjid Pathok Nagoro Dongkelan a. sebelah utara berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Tirtonirmolo dan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan (Kabupaten Bantul); b. sebelah selatan berbatasan dengan Sebagian Kalurahan ...
... pertama bangunan dari Tugu Pal Putih sampai dengan Pasar Beringharjo; dan 3) penataan bangunan dan lingkungan kawasan Catur Gatra Tunggal Kasultanan pada kawasan inti Pelataran Karaton, sekitar AlunAlun utara ...
... Kegiatan ekonomi dan wisata diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan ▪ Kegiatan di Alun-Alun Utara ...
... dengan fungsi Alun-Alun Utara sebagai entitas dari Catra Gatra Tunggal ▪ Kegiatan penunjang wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan ▪ Kegiatan budi daya ...
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH - SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN - SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2023/NO.9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
a. bahwa ruang darat wilayah administrasi Daerah
Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan
kedudukan hukum dengan seluruh sumber dayanya,
sehingga perlu dikelola secara bijaksana, berdaya
guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada
kaidah penataan ruang demi terjaganya kualitas ruang
darat dan terwujudnya tujuan Keistimewaan;
b. bahwa untuk memperkukuh Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal
usul dan sejalan dengan penyelenggaraan penataan
ruang di daerah perlu diatur strategi pengembangan
wilayah satuan ruang strategis Kasultanan dan
Kadipaten sebagai satu kesatuan ruang yang harmonis
demi menjaga keserasian dan keterpaduan kawasan
strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
mempunyai tugas menjalankan fasilitasi untuk
mewujudkan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten, perlu pengaturan mengenai strategi
pengembangan wilayah satuan ruang strategis
Kasultanan dan Kadipaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi
Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis
Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten
Tahun 2023-2043
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017;
Materi Pokok: mengatur mengenai Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten beserta strategi pengembangan wilayahnya
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Penjelasan: 1 HLM; Lampiran: 1502 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2005
... Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22.653 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ...
... Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan ...
... SUMATERA UTARA PERATURAN WALi KOTA MEDAN NO MOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALi KOTA/WAKIL WALi KOTA, ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil perlu untuk ditinjau kembali.
pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 8 Drt Tahun 1956;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 22 Tahun 1973;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2019;
Permendagri No 13 Tahun 2006;
Permenkeu No 113/PMK.05/2012;
Perda Kota Medan No 7 Tahun 2009;
Perda Kota Medan No 15 Tahun 2016;
Perwali Medan No 1 Tahun 2017.
Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil dibuah sebagai berikut:
(1) Uang representasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal (9) huduf d yang dibayarkan secara lumpsum
(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pejabat Eselo IIA, Eselon IIB selama melakukan perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2018
... Bupati tentang Pengangkatan Ajudan Bupati, Wakil Bu ati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; BUPATI BOLAANG MONGONDOW, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
- Kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditarik dan dilimpahkan kepada Sekretais Daerah;
- UU No. 29 Tahun 1959;
- UU No. 25 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 30 Tahun 2014;
- Permendagri No. 54 Tahun 2009;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- Permendagri No. 100 Tahun 2016;
- Perda Kab. Bolaang Mongondow No. 14 Tahun 2016;
- Perbup. Bolaang Mongondow No. 40 Tahun 2016
- Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati kepada Sekretaris Daerah;
- Sekretaris Daerah bertanggungjawab atas penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Bupati;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
Perbup ini mengubah sebagian ketentuan Perbup Bolaang Mongondow No. 12 Tahun 2017;
6 halaman batang tubuh
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
