Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Kesehatan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 3 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROPINSISUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ...

... PROPINSI SUMATERA UTARA. ...

... Sumatera Utara; 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara; 5.DinasKesehatanadalahDinasKesehatanPropinsiSumateraUtara; 6.Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah Rumah Sakit Jiwa Propinsi ...

Hal. 4, File: P_SUMUT_8_2004.pdf

... T » \ PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2004 ...

Hal. 1, File: P_SUMUT_8_2004.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA 8 TAHUN 2004 NOMOR TENTANG SUSUNANORGANISASIDAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA L PENJELASAN UMUM Dalam rangka penyelenggaraan ...

... sebagai salah satu Unit Pelaksana Tehnis (UPT) dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara. ...

... Rumah Sakit Jiwa tersebut yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara telah seyogianya melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Propinsi Sumatera Utara ...

Hal. 15, File: P_SUMUT_8_2004.pdf

Download file:

P_SUMUT_8_2004.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2OL9 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 29 Tahun 2Ol7 telah ditetapkan T\rgas, Fungsi, Uraian Ttrgas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan provinsi sumatera ...

... Utara; bahwa sehubungan telah diubahnya peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2oL6 tentang susunan organisasi DinasDinas Daerah Provinsi sumatera utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ...

Hal. 1, File: PERGUB_Nomor_6_Tahun_2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi sumatera Utara. ...

... Ditetapkan di Medan pada tanggal 12 Februan 2Ol9 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 13 Februari2}lg SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R. ...

... SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6 Salinan Se Pembina UtaE-a Muda (IV/c) NrP.19590227 198003 1 004 ...

Hal. 43, File: PERGUB_Nomor_6_Tahun_2019.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... Sumatera Utara Nomor 32); 6. ...

... (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19); ...

Hal. 2, File: PERGUB_Nomor_6_Tahun_2019.pdf

Download file:

PERGUB_Nomor_6_Tahun_2019.pdf

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2019/No.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara; Sehubungan telah diubahnya peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016.
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
43

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam Modal PT. Bank Sulut

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Dengan Persetujuan Bersama DEW/\N PERWAKIL/\N R/\KYAT DAER/\H GORONTALO UTARA Dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ...

... KABUPATEN GORONTALO UTARA KE DALAM MODAL PT. ...

... Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Sadan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontaio Utara; 5. ...

Hal. 4, File: PERDA Gorontalo Utara No ...da PT Bank Sulut.pdf

... BAB II PENYERTAAN MODAL DAN TUJUAN Pasal 2 Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulut. ...

... Pasal 3 ) Tujuan penvertaan modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulut a. ...

... Bank Bank Sulut kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. (2.) Nilai penyertaan modal daerah pada PT. ...

Hal. 6, File: PERDA Gorontalo Utara No ...da PT Bank Sulut.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... S DAERAH KABUPATEl'J GOROl'JTALO UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR 20 8 ...

Hal. 8, File: PERDA Gorontalo Utara No ...da PT Bank Sulut.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...da PT Bank Sulut.pdf

penyertaan modal pemerintah kabupaten gorontalo utara ke dalm modal pt. bank sulut

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2009/No.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam Modal PT. Bank Sulut

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentun dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dan dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembagian bagi kegiataan usaha masyarakat oleh PT.Bank Sulut dan berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiaman telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2007; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten gorontalo utara ke dalam modal pt. bank sulut termasuk didalamnya mengatur tentang penyertaan modal dn tujuan, tata cara dan jumlah, pelaksanaan penyertaan modal, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Ae BUPATI GORONTALO UTARA aa wKMKYu.o vw wo... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA | NOMOR 2! ...

... TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GORONTALO UTARA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ...

... Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Energi Kab Gorut.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM ...

... Dalam rangka implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Peraturan ...

... , susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 17, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Energi Kab Gorut.pdf

... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambagan Kehutanan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara. 10. ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ...

Hal. 3, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Energi Kab Gorut.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...Energi Kab Gorut.pdf

tugas pokok dan fungsi dinas kehutanan pertambangan dan energi kabupaten gorontalo utara

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2011/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.8 Tahun 2011; Permendagri No.57 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi dinas kehutanan pertambangan dan energi kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 05 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penggunaan Dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Mamuju Utara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... MEMUTUSKAN Menetapkan =: PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN MAMUJU UTARA. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara; Bupati adalah Bupati Mamuju Utara ...

... Kabupaten Mamuju Utara; Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Mamuju Utara; Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju; Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala a. b. ¢. ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati Mamuju U...mor 5 Tahun 2013.pdf

... BUPATI MAMUJU UTARA PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR :06 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Mengingat KABUPATEN MAMUJU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Men: hana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ...

... Bupati tentang Penggunaan dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju Utara. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Mamuju U...mor 5 Tahun 2013.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Riinati ini dengan penemostannva dalam Rerite Daerah Kabunate 1 Utara. ...

... ASISTEN 5 PADMINsaer.: KABAG BUPATI MAMUJU UTARA = _H. AGUS AMBO DJIWA MRASUIERT : 7 ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati Mamuju U...mor 5 Tahun 2013.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Mamuju U...mor 5 Tahun 2013.pdf

PENGGUNAAN-DAN-PENYALURAN-BIAYA-PEMUNGUTAN-PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN-KABUPATEN-MAMUJU-UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, LD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Mamuju Utara

ABSTRAK:

Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu diadakan ketentuan pengaturan penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422); . 2. unaang-unaang ixomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
(1) Daerah menerima dana transfer Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pertambanganjmigas dan Perkebunan dari Menteri Keuangan setiap Bulan; (2) Besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 1. Sektor Pedesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Sektor Pedesaan 9% x 85% x Realisasi Penerimaan b. Sektor Perkotaan 9% x 75% x Realisasi Penerimaan.Sektor 2~ Sektor Pertambangan & Migas 9% x 27;5% x Realisasi Penerimaan. 3. Sektor Perkebunan 9% x 37% x Realisasi Penerimaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 26 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. . ...

... UTARA, ttd SAID IDRUS ALBAR BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27 LAMPILaLampiranRAN 1 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA ...

... BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. ...

Hal. 39, File: 2016-26 Perbup.pdf

... Ditetapkan di : ...........(12) Pada tanggal : ...........(13) BUPATI BENGKULU UTARA .......................... (14) Tembusan : 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara 2. Yth. ...

... Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 3. Arsip. ...

Hal. 54, File: 2016-26 Perbup.pdf

... - 1 - BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKULU ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaiman ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah Kabupaten Bengkulu Utara. ...

Hal. 1, File: 2016-26 Perbup.pdf

Download file:

2016-26 Perbup.pdf

tata cara-penguunaan-pengamanan-pemeliharaan-bmd

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 60, dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 1/2004; UU 23/2014; PP 27/2014; PP 84/2014; Permendagri 19/2016; dan Perda Bengkulu Utara 6/2016.
Materi Pokok: Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas atas barang milik daerah milik daerah sebagaimana selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
62 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 33 TAHUN 2022.pdf

... Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... KASIM PAGALA 4 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR ltt"\ ...

Hal. 16, File: PERBUP KAB KONUT NO 33 TAHUN 2022.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : ?? ...

... TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 33 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 33 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 451

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan lnstansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Menetapkan - 3 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Badan, terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Penelitian dan Pengembangan; d. Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan; e. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; f. Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah. g. Unit Pelaksana Teknis Daerah h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
23 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs

Hasil pencarian pada file:

... MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

Hal. 3, File: PERGUB-03-2021.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH Menimbang: Mengingat : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... KALIMANTAN UTARA, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tim gubernur untuk percepatan pembangunan yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2018 tentang ...

... Utara tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah; ¢. ...

Hal. 1, File: PERGUB-03-2021.pdf

... Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 3 taret 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Maret 2021 SEKRETARIS D PROWINSLKALIMANTAN UTARA, ...

... SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3 ...

Hal. 15, File: PERGUB-03-2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 69 Tahun 2018 tentang TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Download file:

PERGUB-03-2021.pdf

pembangunan daerah

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tim gubernur untuk percepatan pembangunan yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah tidak sesuai lagi sehinga perlu direvisi untuk kelancaran percepatan pembangunan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembangunan di daerah maka perlu menyusun kembali Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN BAB IV ORGANISASI BAB V TATA KERJA BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII HAK KEUANGAN BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021.
Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... BUPATILAMPUNGUTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : 33> TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT ...

... Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, maka perlu ditetapkan Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; b. bahwa untuk memenuhi ...

... maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara, Mengingat: 1. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 33 Tahun 2017.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara; b. Bupati adalah Bupati Lampung Utara; c. ...

... Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Unsur Penlerintah Fungsi Penunjang dl bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Lampung Utara ...

... Pegawai Negert Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negert Sipil di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Lampung Utara; C ,ada'ah kedudukan Yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negen Stpd berdasarkan ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 33 Tahun 2017.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5). ...

... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 33 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 33 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 23 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). - 3 - Menetapkan ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 23 TAHUN 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

... BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : ! ...

... 27 TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KONAWE UTARA 1 - Mengingat Menimbang ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 23 TAHUN 2022.pdf

... KASIM PAGALA 1 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR.~Lfl Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, 1).-'t ~.D.{\.-\ ~ ~ SEKRETARIS DAERAH," H. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 20, File: PERBUP KAB KONUT NO 23 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 23 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 441

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan lnstansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Dinas, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perdagangan; d. Bidang Pengelolaan Pasar; e. Bidang Kemetrologian; Perdagangan, Bidang Bi dang f. Bidang Perindustrian; g. Unit Pelaksana Teknis Daerah h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
29 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT