... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-201 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, Tarnbahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara ...
... BUPATI LUWU UTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENT ANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ...
... Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. SEK DA ASISTEN KABAG HUKUM KASUBAG orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati mi dengan dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu ____ .::::> ::::- _. ...
... -INDAH PUTRl INDRlANI+ Diundangkan di Masamba pada tanggal 25 Juli 2018 ARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, ABD�MAHFUD BERlTA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 37 ...
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah acliubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
I
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
86);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2018 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 518);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 243);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-201 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Luwu Utara Nomor 213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pernbangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12
Tahun 2017 tentang tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Dearah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka:bupaten Luwu Utara tahun anggaran 2018 (Betita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017
Nomor 96);
pasal 1
pasal 2
pasal 3
pasal 4
pasal 5
pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 37
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 40 Tahun 2017
... SULAWESI UT ARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : '{O T AHUN 2017 TENT ANG PROSEDUR OPRASIONAL STANDAR PELAYANAN BANTUAN/PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Menimbang Mengingat ...
... Utara; 1. ...
... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Minahasa Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara! ...
... JEMMY HENGKY KUHU, MA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640719 199203 1009 BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR:40 ...
... Minahasa Utara. (2) Permohonan yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi syarat : a. ...
... Pemohon harus memiliki alamat Email b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Minahasa Utara cq. ...
... Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum dan ...
... BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Sususnan Organisasi BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Terdiri atas : a. Kepala : b. Unsur Pengarah: dan C. Unsur Pelaksana. ...
... Bagian Kedua Kepala BPBD Pasal 7 (1) Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana: (2) Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi ...
... Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Gorontalo Utara, 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Gorontalo Utara, 3. ...
... Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara: 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Gorontalo Utara: 5. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara: 6. ...
... Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. ...
... Pasal 30 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. ...
... Pejabat — pejabat lainnya dilingkungan BPBD Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang — undangan. Mk ...
pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7b, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Perpres No.8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan penanggulangan bencana daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2009.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2017
... Kabupaten Lampung Utara; . g. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat • yang berctampak pada ketahanan' nasional di wilayah Kabupaten Lampung Utara; , h. melaksanakan fasilitasi komunikasi ...
... sosial kemasyarakatan ill wilayah Kabupaten Lampung Utara; i. me1al{sanakan monitoring dan evaluasi perubahan sasia! ...
... organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. ...
... Kabupaten Lampung Utara; e. pelaksanaan diteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Lampung Utara; f. pengolahan data dan informasi strategik' dan kebijakan ...
... Kabupaten Lampung Utara; j. peningkatan kewaspadaan terhadap pengembangan teknologi dan informasi di wilayah Kabupaten Lampung Utara; k. pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah ...
... Kabupaten Lampung Utara; 1. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah Kabupaten Lampung Utara; m. pemantauan, evaluasi dan ,koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah ...
... Politik Dalam Negeri di wilayah Kabupaten Lampung Utara; d. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara; e;. menfugkatkan partisipasi ...
... pendidikan politik di wilayah Kabupaten Lampung Utara; h. memfasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kabupaten Lampung Utara; i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ...
... penanganan masalah dinamika politik di wilayah Kabupaten Lampung Utara; " ...
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lampung Utara tentang Uraian Tugas dan Tata
KeIja Badan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Lampung Utara
UU No.28 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 2002, UU No.16 Tahun 2006, UU No.24 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005,PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.46 Tahun
2008, PermenPAN&RB No.15 Tahun 2009, Permendagri No.20 Tahun 2011, Permendagri No.70 Tahun 2011, Permendagri No.50 Tahun 2015, PERDA No.5 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Dan
Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Halaman 87
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2010
... ' BAB IV ORGANISASI Pasal 6 Susunan Organisasi Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas : a. kepala pelaksana harian atau KALAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo ...
... Utara b. sekretaris Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara, membawahi : 1. ...
... Pasal 8 Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara. ...
... Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 13 (1) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Gorontalo Utara ; (2) Sekretaris, Kepala ...
... sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Sekretariat Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Gorontalo Utara. ...
... Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara ; 4. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ; 6. ...
... Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara; 11. ...
organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2010/No.21
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1996; UU No.5 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.83 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana harian, satuan tugas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka pemberian izin gangguan di Daerah tidak diperlukan lagi;
pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
3 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2017
... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE ...
... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu profesionalisme guru dan peningkatan kinerja sekolah pegawai negeri sipil dapat ditugaskan ...
... tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...
... BAB VI KETENTAN LAIN-LAIN Pasal 10 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal : g OK-tobÿ T 2017 ÿ -BUPATI KONAWE UTARA, H. ...
... RUKSAMIN /f Diundangkan di : Wanggudu Pada tanggal : & 0'Cb0{KT 2017 SEKRETARJS DAERAH % KABUPATEN KONAWE UTARA, ft* H. MART AY A BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR .10° ...
... Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas P dan K adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara sebagai instansi pembina jabatan fungsional pengawas ...
... Kepala Dinas P dan K adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara. 6. ...
PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 190
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan mutu profesionalisme guru dan peningkatan kinerja sekolah pegawai negeri sipil dapat ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. FORMASI DAN SYARAT SYARAT PENGANGKATAN 3. SELEKSI BAKAL CALON PENGAWAS SEKOLAH 4. PEMETAAN KEBUTUHAN, PENGADAAN CALON DAN PENETAPAN PENUGASAN PENGAWAS SEKOLAH 5. PEMBERHENTIAN, MASA TUGAS PENGAWAS SEKOLAH 6. KETENTAN LAIN-LAIN 7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2018
... •: BUPATI MINAHASA UTARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR ;;.:). ...
... TAHUN 2018 ., TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 0 BUPATI MINAHASA UTARA, Menimbang a. bahwa ...
... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ct Ditetapkan di : Airmadidi Padatanggal: .'.23 ~r11Aan ...
... ' WI~ Diundangkan di Airmadidi __ .a Pada tanggal :).3 :JQY\ 1.u~ r, UIIV SEKRETARJS KABUPATEN MINAHASA UTARA, Ir. ...
... MINAHASA UTARA TL Dengan hormat untuk BUPATI MINAHASA UTARA ditandatangani 8 ...
... Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. 3.' Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Utara. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 5. ...
... Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 0 Pasal 2 1. ...
... Pasal 4 Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang menjadi Wajib LHKPN adalah: a. Pejabat Negara, yaitu: 1- 1. Bupati Minahasa Utara; 0 4 ...
PERBUP Kab. Minahasa Utara No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, jujur dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, perlu diatur dalam suatu peraturan sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001;
- UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2002;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- Perpres No. 55 Tahun 2012;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan pengelolaan LHKPN, tata cara penyampaian LHKPN, pengumuman LHKPN, tim pengelola LHKPN, kepatuhan penyampaian LHKPN, pembinaan dan pengawasan administratif oleh Inspektorat Kabupaten, sanksi atas keterlambatan dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
8 halaman batang tubuh (13 pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 19 Tahun 2012
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... v Tabel 2.26 Ketersediaan Fasilitas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 – 2010 II - 64 Tabel 2.27 Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 – 2010 II - 66 Tabel 2.28 ...
... Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010 II - 67 Tabel 2.29 Jumlah Produksi Pertanian dan Luas Areal Pertanian Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010 II - 68 Tabel 2.30 ...
... Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010 II - 69 Tabel 2.31 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010 II - 70 Tabel 2.32 ...
... iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Konawe Utara II-3 Tabel 2.2 Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Konawe Utara II-8 Tabel 2.3 Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe ...
... Utara II-21 Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2009 II-37 Tabel 2.5 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010 II-39 Tabel ...
... II - 61 Tabel 2.24 Rasio Jumlah Guru/Murid Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010 II - 62 Tabel 2.25 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010 II - 63 ...
... Misi III RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016 VI - 6 Tabel 6.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi IV RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016 VI - 8 Tabel 6.5 ...
... Konawe Utara Tahun 2012-2016 VII - 1 Tabel 7.2 Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi II RPJMD Kab. ...
... Konawe Utara Tahun 2012-2016 VII -26 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintahan RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2016 VIII - 4 ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menetapkan Arah Kebijakan Keuangan Daerah,
Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program
Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam jangka waktu 5
(lima) tahun. Visi, misi, kebijakan dan program daerah periode 2012-2016
perlu dijabarkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah
Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010
Dalam peraturan ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Materi Muatan Dan Fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Sistematika
4. Tahapan Pelaksanaan RPJMD
5. Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012.
207
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2017
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... ; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA PERATURAN BUPATI BUTON ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR \ 1 Diundangkan di Buranga pada tanggal 2 0 - s : 2017 H. ...
... ABU HASAN BUPATI BUTON UTARA, ~ Ditetapkan di Buranga pada tanggal ,r - s: 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ...
... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 4. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupa.ten Buton Utara. 5. ...
... Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 6. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur
merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan
pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan
Kabupaten Buton Utara daiam penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik, maka perlu menyusun
Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Lingkup Pemerintah Kabupaten
Buton Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Ope:rasional Prosedur Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten
Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
Bab III Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
