Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.584 peraturan dalam 0,072 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 33 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 33 TAHUN 2019 Wakatobi-compressed.pdf

Download file:

PERBUP NO 33 TAHUN 2019 Wakatobi-compressed.pdf

peraturan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjacli lembaga sosio ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masingmasing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit; b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pihak rumah sakit dan staf medis fungsional, maka perlu ditetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Layanan Umum; 10. Peaturan Menteri Kesehatan 971/MENKES/PER/IX/2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Kesebatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 755/MENKES/PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Repu blik Indonesia Tabun 2014 Nomor 360); 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumab Sak.it (hospital bylaws); 15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV /2005 tentang pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit; 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, VISI DAN MISI, NILAI, MOTTO, TUJUAN DAN STRATEGI BAB III SEJARAH PENDIRIAN, KELAS, ALAMAT DAN LOGO BAB IV KEDUDUKAN RSUD BAB V TUGAS DAN FUNGSI RSUD BAB VI KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB VII SUSUNAN ORGANISASI RSUD BAB VIII DEWAN PENGAWAS BAB IX TATA KERJA DEWAN PENGAWAS BAB X PEJABAT PENGELOLA RSUD BAB XI TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, URAlAN TUGAS, DAN SPESIFIKASl JABATAN PEJABAT PENGELOLA RSUD BAB XII KOMITE/TIM BAB XIII SATUAN PEMERJKSAAN INTERNAL BAB XIV INSTALASI BAB XV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB XVI TATAKERJA BAB XVII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSlA BAB XIX KEWENANGAN KLINIS BAB XX PENUGASAN KLINIS BAB XXI PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS BAB XXII TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS BAB XXIII KERAHASIAAN INFORMASl MEDIS BAB XXN KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR BAB XXV KERJA SAMA/KONTRAK BAB XXVI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAB XXVII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XXVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENlLAIAN KINERJA BAB XXIX TUNTUTAN UMUM BAB XXX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
86 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 35 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

Hal. 1, File: PERBUP NO 35 TAHUN 2019 Wakatobi.pdf

Download file:

PERBUP NO 35 TAHUN 2019 Wakatobi.pdf

tarif

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan laut dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penetapan tarif batas atas angkutan penumpang laut kelas ekonomi lintas kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri, perlu ditetapkan Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2017 ten tang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1593); 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ka bu paten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT KELAS EKONOMI BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

... Reklame Insidental dalam rangka penyelenggaraan kalender event hanya diperbolehkan di wilayah alun-alun utara, alun-alun selatan dan alun-alun sewandanan pakualaman; dan f. ...

Hal. 16, File: Perwal No 32 Tahun 2023.pdf

... Alun-Alun Utara; 9. Alun-Alun Selatan; 10. ...

Hal. 15, File: Perwal No 32 Tahun 2023.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame
PERWALI Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame

Download file:

Perwal No 32 Tahun 2023.pdf

reklame

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2023/NO.32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022.
Materi pokok : Penempatan Reklame, Zona Pengendalian Penyelenggaraan Reklame, Perizinan, Pelaksanaan Pembangunan, Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame.
Jumlah Halaman : 36 HLM; Lampiran : 32 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 56 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease20l9 Di Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 56 TAHUN 2020.pdf

Download file:

PERBUP NO. 56 TAHUN 2020.pdf

penerapan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease20l9 Di Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Wakatobi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tern pat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEWAJIBAN BAB IV PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAB V KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN SANKSI BAB VI SANKSI BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PENDANAAN BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 22 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Hal. 1, File: PERBUP NO 22 TAHUN 2019 T...A PARTAI POLITIK.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Wakatobi No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Download file:

PERBUP NO 22 TAHUN 2019 T...A PARTAI POLITIK.pdf

pedoman

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201 7 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
17 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Abstrak

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

... pelayanan klinis dan pelayanan non klinis/ lingkungan.Secara geografis wilayah kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan berada di kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan titik koordinat:0°31'25.9" Utara ...

Hal. 12, File: Pergub No 25 Tahun 2022.pdf

Download file:

Pergub No 25 Tahun 2022.pdf

BLU

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2022/No.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Pemerintah Pemerintah Nomor Tahun 2008; Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) Pasal yang mengatur Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2019- 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019- 2024.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
48 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 43 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

Hal. 1, File: PERBUP NO 43 TAHUN 2019 Wakatobi.pdf

Download file:

PERBUP NO 43 TAHUN 2019 Wakatobi.pdf

kawasan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa perilaku merokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, bE\lk secara langsung maupun tidak langsung, sehirl.~ diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2.) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); · 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Undaag-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l,embaran ...

Hal. 1, File: Perbup Lutim Nomor 31 Tahun 2015.pdf

Download file:

Perbup Lutim Nomor 31 Tahun 2015.pdf

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENyIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2015/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5285); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BAB IV KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2015.
NOMOR 31 TAHUN 2015
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 27 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: Perda Batu Bara No.27 Tahun 2009.pdf

Download file:

Perda Batu Bara No.27 Tahun 2009.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

Abstrak

Kesehatan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: perda batu bara no. 2 thn 2013_compare.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Batubara No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

Download file:

perda batu bara no. 2 thn 2013_compare.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2009.