... WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAT NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MEDAN, Menimbang : a. ...
... WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERT SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MEDAN, Menimbang :a. bahwa ...
PERWALI Kota Medan No. 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dan profesional, perlu dilakukan pengaturan dalam proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1956, UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 73 Tahun 2014; Permendagri Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019; Perda Kota MEdan Nomor 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017; Perwali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Perpindahan PNS Ke Dan Dari Pemerintah Kota Medan; Perpindahan PBS Antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Pemerintah Kota Medan; PNS Titipan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Perwali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017; Perwali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2018
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42 Tahun 2019
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... MALUKU UTARA KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR / /KPfS/PM/20 . TENT ANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA AOMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK OAERAH Scanned by TapScanner ...
... Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 TAhun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib adaministrasi pelaksanaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatur tentang tata cara penerimaan Hibah Barang Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah.
PP No. 27 tahun 2014; Permendagri No.19 tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tata Cara c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
9 Halaman; Lampiran: 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2023
... | 3.815.417 2.543.611 xiv | BULANGO uLu 1 | ILomata Rp 652.500 Rp 6.230.508 | Rp 6.883.008 | 4.129.805 2.753.203 2 | MONGIILO Rp 905.462 Rp 13.407.837 | Rp 14.313.299 8.587.979 5.725.320 3 | MONGIILO UTARA ...
... Rp 7.460.848 | 4.476.509 2.984.339 2 | AYULA TILANGO Rp 652.500 Rp 7.880.430 | Rp 8.532.930 | 5.119.758 3.413.172 3 | AYULA TIMUR Rp 652.500 Rp 5.303.235 | Rp 5.955.735 | 3.573.441 2.382.294 4 | AYULA UTARA ...
... Rp 7.316.278 | 4.380.767 2.926.511 5 | HUNTU BARAT Rp 652.500 Rp 6.885.021 | Rp 7.537.521 4.522.513 3.015.008 6 | HUNTU SELATAN Rp 858.209 Rp 7.016.535 | Rp 7.874.744 | 4.724.846 3.149.898 7 | HUNTU UTARA ...
... 8.403.593 5.042.156 3.361.437 IV | BONE PANTAI 1 BATU HIJAU Rp 652.500 Rp 5.147.583 Rp 5.800.083 3.480.050 2.320.033 2 BILUNGALA Rp 2.449.377 Rp 7.553.220 Rp 10.002.597 6.001.558 4.001.039 3 BILUNGALA UTARA ...
... Rp 5.688.855 Rp 6.341.355 3.804.813 2.536.542 12 | TUNAS JAYA Rp 652.500 Rp 5.697.386 Rp 6.350.386 3.810.232 2.540.154 13 | UABANGA Rp 652.500 Rp 6.561.932 Rp 7.214.432 4.328.659 2.885.773 V BULANGO UTARA ...
... 3.589.006 Rp 17.145.466 Rp 20.734.472 12.440.683 8.293.789 10 | PERMATA Rp 652.500 Rp 8.749.610 Rp 9.402.110 5.641.266 3.760.844 11 | TAMBOO Rp 652.500 Rp 8.091.722 Rp 8.744.222 5.246.533 3.497.689 12 | TOTO UTARA ...
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2023 (31)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015, PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, PP No 10 Tahun 2021, PERDA Kab Bone Bolango No 27 Tahun 2011, PERDA Kab Bone Bolango No 7 Tahun 2021, PERDA Kab Bone Bolango No 59 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Pada Tahun Anggaran 2023 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, penggunaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2010
... Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan Sarjana Pendamping Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman penyelenggaraan pendampingan di pedesaan; bahwa berdasarkan pertimbangn sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1992; UU No.25 Tahun 1992; UU No.10 Tahun 2004; UU no.18 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2007; PP No.79 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; PP No.19 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksaud dan Tujuan; Sistematika; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2010.
Perbup ini memiliki 5 halaman dan 33 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 13 Tahun 2016
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Provin si adalah Provinsi Sulawesi Utara; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kahupaten Minahasa Tenggara; 3. ...
... SALINAN BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MERUBUNG KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ...
... daya sejauh ± 253,43 meter ditarik lurus memotong Pant Jumbo dan melewati tanah masyarakat menuju TK 61.01.12.2002-12.2003-006 dengan koordinat 10 17' 39,823" LU dan 109° 8' 56,231" BT berada di sisi utara ...
... TK 61.01.12.2002-12.2003-006 ke arah tenggara dan barat sejauh ± 1.726,36 meter menyusuri sisi utara dan memotong Jalan Raya Cepala dilanjutkan dengan menyusuri batas tanah masyarakat sampai menuju TK ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780) 7. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta
Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016
Ketentuan umum; ruang lingkup; penetapan dan penegasan batas desa; luas wilayah desa; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
7 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... SAMOSIR ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH, Cap/ Dto HARAPAN NAPITUPULU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA ...
... SALINAN BUPATI TOBA SAMOSIR PROPINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAW ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...
... Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara ...
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Toba Samosir sepanjang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Toba Samosir tidak lagi sesuai lagi denagn Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Toba Samosir.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; dan PERDA Kab. Toba Samosir.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 64 Tahun 2022
... 1 BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PINJAMAN DAERAH KEPADA PERUSAHAAN ...
... Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...
PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – ASAHAN – NOMOR – 3 – TAHUN – 2010 – TENTANG – PEMBERIAN – TAMBAHAN – PINJAMAN – DAERAH – KEPADA – PERUSAHAAN – DAERAH – AIR MINUM - (PDAM) – TIRTA – SILAUPIASA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tambahan Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Silaupiasa
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa yang belum mampu melaksanakan kewajiban membayar utang sebagaimana diketahui dari Laporan Auditor Independen KAP Syamsul Bahri TRB & Rekan Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa Nomor 00014 / 2.0658 / AU.2 / 04 / 0023-1 / 1/ III/2022 tanggal 8 Maret 2022; bahwa sehubungan dengan surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa Nomor 690/360/PDAM-TS/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 Perihal Mohon Persetujuan Adendum Perjanjian Persyaratan Pemberian Pinjaman dan Tambahan Pinjaman Daerah Kepada PDAM Tirta Silaupiasa; bahwa agar pokok tambahan pinjaman dan bunga pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa tidak bertambah perlu menghapus ketentuan bunga tambahan pinjaman yang diatur dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2010.
Peraturan ini berisi tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2010 diubah sebagai berikut: Ketentuan BAB V dihapus dan Ketentuan Pasal 6 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 46 Tahun 2014
... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR L{ G TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, a. bahwa dalam ...
... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... .,. " '-i: . ' ·~ .. 1. ' : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014.
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
