Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.585 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 23 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara ...

... Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No.23 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Download file:

Perbup Kolut No.23 Tahun 2016.pdf

penjabaran

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan La yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturaran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 440, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 2); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 9);
Terdiri dari 6 pasal dan II lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang : Mengingat BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN ...

... BARITO UTARA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. 1. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

Hal. 1, File: Perbup Barito Utara Nomor 28 Tahun 2018.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan ...

... Barito Utara Nomor 8), 12. ...

... Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor : 38). :1. ...

Hal. 3, File: Perbup Barito Utara Nomor 28 Tahun 2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. ...

... Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal J9 Januari 2018 FF “1 BUPATI BARITO UTARA, Diundangkan di Muara Teweh ) 3 23 E—. aa : padatanggal Ig Januari 2018 “Pu KRETARIS DAERAH RATEN BARITO UTARA PD ...

... aa " BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 28 "4 EA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ( . ...

Hal. 6, File: Perbup Barito Utara Nomor 28 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Barito Utara Nomor 28 Tahun 2018.pdf

PENDAFTARAN TANAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/No.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pemerintah, diperlukan biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan / pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimilikinya dapat didaftarkan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-316-7A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Nomor 02/KEP.62.05/PTSL/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Persyaratan Pendaftaran Kegiatan PTSL; 4. Pembiayaan Pelaksanaan PTSL; 5. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
10

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0127 Tahun 2017tentang TugasPokok,Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 3, File: Pergub No 021 Thn 2020 edit.pdf

... bahwa dalarn rangka optimalisasi potensi daerah di bidang seni dan budaya, perlu didukung unit pelaksana yangtepat sasaran, ukuran, dan tepat fungsi; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan ...

... Selatan Nomor 0157 Tabun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata KerjaUnitPelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sudab tidak sesuai dengan kondisi ...

... KALIMANTAN SELATAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN ...

Hal. 1, File: Pergub No 021 Thn 2020 edit.pdf

... Dipindai dengan CamScanner BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR :1.1 A' J ABDULHARIS Diundangkan diBanjarbaru pada tanggal oc f...l>rcx.n' 0.0'2.0 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (1) Seksi Penyelenggaraan SeniBudaya mempunyai tugas ...

Hal. 5, File: Pergub No 021 Thn 2020 edit.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Download file:

Pergub No 021 Thn 2020 edit.pdf

Struktur Organisasi

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2020/No.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi potensi daerah di bidang seni dan budaya, perlu didukung unit pelaksana yang tepat sasaran, ukuran, dan tepat fungsi. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tabun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sudab tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu diubah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubaban Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 ebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Perda Prov. Kalsel Nomor 11 Tahun 2016;Pergub Kalsel Nomor 072 Tahun 2016; Pergub Kalsel Nomor 0127 Tahun 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan diubah yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas: Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kelas A; Museum Lambung Mangkurat Kelas B; dan Taman Budaya Kelas A. Susunan organisasi Taman Budaya terdiri atas: Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pelestarian Seni Budaya; Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan KelompokJabatan Fungsional. Menambah ketentuan Pasal 14A tentang tugas dan uraian tugas Seksi Pelestarian Seni Budaya dan Pasal 14 B tentang tugas dan uraian tugas Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
Mengubah Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
6 halaman; Lampiran 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBERIAN INSENTIF PELAPORAN KEMATIAN PENDUDUK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59); 16. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan ...

Hal. 3, File: PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017.pdf

... BUPATI LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PELAPORAN KEMATIAN PENDUDUK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LABUHANBATU UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dalam pelaporan kematian penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Dinas ...

... Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan berupa insentif bagi pelapor kematian penduduk; b. bahwa agar pelaksanaan pemberian ...

Hal. 1, File: PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. ...

... Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal 24 Februari 2017 BUPATI LABUHANBATU UTARA, dto, KHARUDDIN SYAH Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 24 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU ...

... UTARA, dto, AHMAD FUAD BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 235 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ...

Hal. 7, File: PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017.pdf

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... •• GUBERNUR SULAWESI UTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS ...

... ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang ...

... Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; 1. ...

Hal. 1, File: Pergub No. 3 Tahun 2020.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana ...

... Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7); 9. ...

... Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; ...

Hal. 2, File: Pergub No. 3 Tahun 2020.pdf

... Agar setiap Pengundangan orang mengetahuinya, Pera tu ran Gubernur memerintahkan iru dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. ...

... SULAWESI UTARA EDWl�O S!LANGEN BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2 ...

Hal. 11, File: Pergub No. 3 Tahun 2020.pdf

Download file:

Pergub No. 3 Tahun 2020.pdf

STRUKTUR ORGANISASI

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk penajaman tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Biro Umum Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur No. 45 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp. Tahu 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2019; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERGUB No. 45 Tahun 2019.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020.
11 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 124 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikana Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Dipindai dengan CamScanner (1) Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas: a. ...

... Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 78); -4- ...

Hal. 4, File: Pergub No 0124 Thn 2020 edit.pdf

... Dipindai dengan CamScanner BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR I~y Diundangkan diBanjarbaru pada tanggal ..3 04Crl)b~r:;0:20. ...

... RUDY RESNAWAN KALIMANTAN SEr~ATAN, Ditetapkan di Banjarmasln pada tanggal 3 D.r.\«,rnM,r »s», Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangknn Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan ...

... pengundnngan PtmHurIlrl Gubernur ini dengan penempatannya dalam Ber\m Daerah ProvJnrd Kalimantan Selatan Pasal Il -9- ...

Hal. 9, File: Pergub No 0124 Thn 2020 edit.pdf

... Dipindai dengan CamScanner RUDY RESNAWAN KALIMANTAN SELATAN, SEKSI PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SEKSI PRODUKSI SUBBAGIAN TATA USAHA J r PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KELOMPOK ...

... JABATAN FUNGSIONAL BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NOMOR ou» TAHUN 2020 TENTANG ...

... PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0152 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN to ...

Hal. 10, File: Pergub No 0124 Thn 2020 edit.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikana Provinsi Kalimantan Selatan

Download file:

Pergub No 0124 Thn 2020 edit.pdf

Struktur Organisasi

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 124, BD.2020/No.124

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikana Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut terdapat penyesualan nama kegiatan sebagai tindak Ianjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja.
Dasar Hukum: Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2019; Perda Prov. Kalsel Nomor 11 Tahun 2016; Pergub Kalsel Nomor 0152 Tahun 2017; Pergub Kalsel Nomor 095 Tahun 2019; Pergub Kalsel Nomor 078 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan diubah yaitu perubahan salah satu nama UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan yakni Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan; mengubah ketentuan terkait Susunan Organisasi, Bagan Struktur Organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas pada Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan; serta tugas dan uraian tugas pada Subbagian TU, dan Seksi Produksi, Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
10 hlm; Lampiran 1 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2a Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55a Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA aa apa MAN TELAT DE Aan TE KEREN BEE.) ...

... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR &-a TAHUN 2009 TENTANG” nan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR, 55 A TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA ...

... BALAI LAYANAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | BUPATI GORONTALO UTARA, A0 esimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 43, dan Pasal ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ediaan Air Minum.pdf

... PENUTUP menambah satu Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IX PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal Y Maret 2009 Diundangkan di Kwandang pada tanggal 9 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, PATAMANI BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ...

Hal. 5, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ediaan Air Minum.pdf

... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 55 A TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN ...

... GORONTALO UTARA. ...

... Gorontalo Utara diubah sebagai berikut : 1. ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ediaan Air Minum.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 55a Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...ediaan Air Minum.pdf

perubahan atas peraturan bupati kabupaten gorontalo utara nomor 55 a tahun 2009 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja balai layanan umum sistem penyediaan air minum kabupaten gorontalo utara

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2a, BD.2009/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55a Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan Pasal 43 dan Pasal 54 ayat(5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati kabupaten Gorontalo utara nomor 55 a tahun 2009 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja balai layanan umum sistem penyediaan air minum kabupaten Gorontalo utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2009.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 18 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... No Provinsi Satuan Besaran 1 2 3 4 1 Aceh Orang/ Kali 123,000 2 Surnatera Utara Orang/ Kali 232,000 3 Riau Orang/ Kali 94,000 4 Kepulauan Riau Orang/ Kali 137,000 5 Jambi Orang/ Kali 147,000 6 Sumatera ...

... Barat Orang/Kali 135,000 2) Kalimantan Tengah Orang/KaH 111,000 22 Kalimantan Selatan Orang/Kali 150,000 23 Kalimantan Timur Orang/ Kali 450,000 24 Kalimantan Utara Orang/ Kali 102,000 25 Sulawesi Utara ...

... 240,000 27 Sulawesi Barat Orang/ Kali 313,000 28 Sulawesi Selatan Orang/Kali 145,000 29 Sulawesi Tengah Orang/ Kali 165,000 30 Sulawesi Tenggara Orang/ Kali 171,000 31 Maluku Orang/Kali 240,000 32 Maluku Utara ...

Hal. 71, File: PERBUP_NOMOR_18_TAHUN_202...TANG_SHS_DAN_ASB.pdf

... Provinsi Satuan Roda4 Roda6/ Bus Roda6/ Bus Sedang Besar IL i (j ) (4) PJ (()) Aceh Per hari 930,000 3,282,000 4,638,000 Sumatera Utara Per hari 975,000 2,139,000 3,203,000 Riau Per hari 978,000 2,606,000 ...

... Barat Per hari 868,000 2,611,000 3,644,000 Kalimantan Tengah Per hari 1,177,000 3,716,000 5,573,000 Kalimantan Selatan Per hari 778,000 2,630,000 3,452,000 Kalimantan Timur Per hari 1,100,000 2,750,000 ...

... 3,863,000 Kalimantan Utara Per hari J,100,000 2,713,000 3,863,000 Sulawesi Utara Per hari 956,000 2,205,000 3,722,000 Gorontalo Per hari 792,000 2,086,000 3,230,000 Sulawesi .Barat Per hari 772,000 2,464,000 ...

Hal. 72, File: PERBUP_NOMOR_18_TAHUN_202...TANG_SHS_DAN_ASB.pdf

... PROVINS[ SATUAN PERJALANAN PERJAL.ANAN DIKLAT DINASBJASA DINAS DALAMKOTA (I) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Aceh Orang/Hari Rp360,000.00 Rpl40,000.00 Rpl 10,000.00 2 Sumatera Utara Orang/Hari Rp370,000.00 Rp 150,000.00 ...

... Tengah Orang/Hari Rp360,000.00 Rpl40,000.00 Rpll0,000.00 22 Kalimantan Selatan Orang/Hari Rp380,000.00 Rp150,000.00 Rp 110,000.00 23 Kalimantan Timur Orang/Hari Rp430,000.00 Rpl70,000.00 Rp130,000.00 ...

... 24 Kalimantan Utara Orang/Hari Rp430,000.00 Rpl70,000.00 Rp130,000.00 25 Sulawesi Utara Orang/Bari Rp370,000.00 RplS0,000.00 Rpll0,000.00 26 Goron Talo Orang/Bari Rp370,000.00 RpLS0,000.00 Rp 110,000.00 ...

Hal. 50, File: PERBUP_NOMOR_18_TAHUN_202...TANG_SHS_DAN_ASB.pdf

Download file:

PERBUP_NOMOR_18_TAHUN_202...TANG_SHS_DAN_ASB.pdf

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (18)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 3. Undang-Undang _Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9 . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ' 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemt>entukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14 , Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
94 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif Dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor L); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2A11 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara ...

... Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 5); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor ...

... Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLG Nomor 40); Lo. ...

Hal. 3, File: Pergub Nomor 6 Thn 2017.pdf

... SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2A16 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARI{YA INSENTIF ...

... DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan ...

... Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O16; ...

Hal. 1, File: Pergub Nomor 6 Thn 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Ditetapkan di Medan pada tanggal 7 Maret 2OtT GUBERNUR ...

... SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2OL7 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI7 NOMOR ...

Hal. 10, File: Pergub Nomor 6 Thn 2017.pdf

Download file:

Pergub Nomor 6 Thn 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2A16 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif Dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2016 telah mengatur Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 mendorong dilakukan penyesuaian Target Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 dengan Target Penerimaan Paiak Daerah, oleh karena itu dibentuklah ketentuan Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 2016.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 35 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang tata cara penetapan bersanya insentif dan penerima pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Terdapat perubahan dalam ketentuan butir 6, butir 8, butir 9 Pasal 1 dan penambahan ketentuan butir 11A tentang ketentuan umum dan pemotongan insentif, target kinerja.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
Peraturan daerah ini terdiri atas 10 hlm, Lampiran : 1 Lamp.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 12 Tahun 2016

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... 14 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor ...

... Tengah Utara Nomor 53); c. ...

... Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 55); d. ...

Hal. 14, File: PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 tentang OPD.pdf

... PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara; 4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara; 5. ...

... Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara; 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara; 13. ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 tentang OPD.pdf

... Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor ...

... Staf Ahli Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 64); b. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun ...

Hal. 13, File: PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 tentang OPD.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Timor Tengah Utara No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Download file:

PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 tentang OPD.pdf

pembentukan-susunan-perangkat-daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12; Nomor Registrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur 12 Peraturan Daerah Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

ABSTRAK:

a. bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan, Jenis, Kriteria Tipelogi dan Tipelogi Perangkat Daerah; Susunan Perangkat Daerah; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman; 2 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT