... Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 19); Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan ...
... Daerah pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 31); Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian ...
... GUBERNUR SULAWESI UTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6F TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ...
... SULAWESI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . . . . ...
... Menimbang Mengingat GUBERNUR SULAWESI UTARA, a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan; b. bahwa untuk peningkatan target penerimaan pendapatan asli ...
... Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 ...
... Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan pembuatan aturan ini adalah:
a. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan;
b. Peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 47 Prp. Tahun 1960 jo. UU Nomor 13 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No, 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 Nomor 244; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Prov. Sulut No.4 Tahun 2016; Pergub Sulut No. 72 Tahun 2017; Pergub Sulut No. 35 Tahun 2018; Pergub Sulut No. 47 Tahun 2018, Pergub Sulut No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 12 Tahun 2019
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 09 Tahun 2017
... dari APBDKabupaten Musi Rawas Utara disalurkan oleh Pernerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara rnentransfer langsung ke rekening sekolahj'madrasah penerirna baik negeri rnaupun swasta. ...
... ditugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten MusiRawas Utara. BAB II PENUTUP Pasa18 Peraturan Bupati inirnulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten MusiRawas Utara. ...
... Kabupaten adalah Kabupaten MusiRawas Utara. 1.,._", 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. ,.' 3. Bupati adalah Bupati MusiRawas Utara. \'. 4. ...
... Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 5. ...
... Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeriyang selanjutnya disingkat SD/SDLBjMI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI diKabupaten MusiRawas Utara. "," 6. ...
... · '" - ., , BUPATIMUSIRAWASUTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATIMUSI RAWAS UTARA NOMOR 0:; TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANGMAHAESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA, Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan .• sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah ...
... dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf cdan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, untuk mewujudkan
hal itu, Pemerintah perlu mndorong mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah, Penyempumaan sistem penyaluran dana
program sekolah gratis,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tntang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) ini berisi tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan gratis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2022
Kepegawaian, Aparatur NegaraPendidikanStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... SERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8 Diundangkan di Pontianak pada tanggal ~' ~ < v " ETARIS DAERAH JNSI KALIMANTAN BARAT, Ditetapkan di Pontianak pada tanggal · «» t GUBERNUR KALIMANTAN ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...
... Kabupaten Kayong Utara. (2) Wilayah kerja Satuan Pendidikan Menengah, meliputi : a. Kota Pontianak; • •I • ...
... ASISTJ,:lf I SF.KOA a..GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, I '2 3 25. Sckolah Menengah Kejuruan Negeri l Ketapang 26. Sekolah Menengah KeJuruan Negeri 2 Ketapang 27 Seko! ...
... Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukadana Utara 3. Sekolah Menengah Atas Negen 3 Sukadana 4. Sekolah Menengah Atas Negen 1 Simpang Hilir 5. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Simpang Hilir 6. ...
... berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Saluan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan ...
... Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 143), diubah sebagai berikut: Pasal I PEl~ATURAN GUBERNUR TE<:NTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG ...
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
Mengubah
Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisnsi, Tugas dun Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021
Pasal I (Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah); Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
4 Halaman dan 8 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 30 Tahun 2016
... Menimbang Mengingat BUPATI BARITO UTARA PROVINS! ...
... KALJMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGBMBANGAN SAP1 INT�RASI PADI DAN JAGUKG DI KABUPATEN BARITO UTARA DENOAN RAHMA.T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ...
... Menetapkan Daerah Kabupaten Sarito Utara Namar 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarita Utara (Lembaran ...
... PADI DAN JAGUl'fG DI KABUPATEl'f BARITO UTARA. ...
... Provinsi adalah Pravinsi Kalimantan Tengah. 2. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barita Utara. 4. Bupati adalah Bupati Barito Utara 5. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambaban ...
... Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan ...
PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN SAPI INTEGRASI PADI DAN JAGUNG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Sapi Integrasi Padi Dan Jagung Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan pertanian menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi, perlu dirumuskan dalam konsepsi yang terpadu serta berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional dan daerah dengan mengoptimalkan pemberdayaan seluruh sumberdaya;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002;
Peraturan Presides Nomor 54 Tahun 2010 ;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/permentan/GT,140/9/ 2009;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
50/permentan/OT.140/08/2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Barilo Utara Nomor 3 Tahun
2008;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN;
BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN;
BAB IV
PENGEMBANGAN KAWASAN;
BAB V
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN;
BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN;
BAB VII
PEMBINAAN;
BAB VIII
PENDANAAN;
BAB XV
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 24 Tahun 2017
... BUPATI LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LABUHANBATU UTARA, Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu menetapkan ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... -11Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. ...
... Ditetapkan di AekKanopan, pada tanggal 30 Mei 2017 BUPATI LABUHANBATU UTARA, dto, KHARUDDINSYAH Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 30 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, ...
... dto, AHMAD FUAD BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 246 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Musi Rawas Utara Tai in 2015 ; tor 1); 10. Per 'uran Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4- tahun 2014 tr � ,ng Pembentukan Organisasi t* . Tata Vrja Lembaga Tel us Daerah Kabupaten Musi Ra\ , Utara 11. ...
... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 3. ...
... Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat APPD adalah Pegawai Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara. 4. ...
... berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUFOKSI) Jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 5. ...
... BUPATI MUSI RAWAS UTARA 4 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR36 TAHUN 2015 TENTANG INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... MUSI RAWAS UTARA, 4 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang efektif, efisien dan mewujudkan reformasi birokrasi memerlukan Sumber Daya Manusia ...
... Pembangunan Daerah (PPD); Mengingat c. bahwa pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagaimana dimaksud hurufa dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ...
insentif - aparatur - perencanaan pembangunan daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2015/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang efektif, efisien dan mewujudkan reformasi birokrasi memerlukan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi. Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi perlu mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif aparatur perencanaan pembangunan daerah (PPD).
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 24 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Musi Rawas Utara No.1 Tahun 2015; Perbup Muratara No. 4 Tahun 2014; Perbup Muratara No. 3 Tahun 2014; Perbup Muratara No. 2 tahun 2015; Perbup Muratara No. 5 tahun 2015.
Insentif aparatur perencanaan pembangunan daerah (PPD) adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada PNS yang berada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2018
PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan batas Desa
Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB; DAN 6 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT;
3. KETENTUA LAIN-LAIN; DAN
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 266
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pembayaran Non Tunai APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan serta mencerminkan keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa pembayaran pengeluaran daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran ATon-Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNcgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentaiig Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahtm 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaari Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Asas dan Tujuan
BAB III Ketentuan Pembayaran Non Tunai Pada Penerimaan Daerah
BAB IV Mekanisme Pembayaran Non Tunai
BAB V Pembinaan dan Pengawasan
BAB VI Sanksi Admiistratif
BAB VII Ketentuan Peralihan
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 130 Tahun 2022; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
8 Pasal (13 Hlm) dan XVI Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2023
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2023 (526)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan mformasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya system pelayanan informasi dan dokumentasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 30 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2007, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2010, PERDA Kab Gorontalo Utara No 9 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, hak dan kewajiban, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pemohon informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi publik, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
