Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tugas, Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS, POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Menimbang Mengingat KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Organisasi ...

... Gorontalo Utara, 1. ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...gurus KORPRI-ocr.pdf

... TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara ...

... Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana ...

... KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 5, File: PERBUP Gorontalo Utara No...gurus KORPRI-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS, POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI GORONTALC UTARA, @ Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Organisasi dan Tata ...

... Gorontalo Utara, Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...gurus KORPRI-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...gurus KORPRI-ocr.pdf

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2015/NO.248a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomoe PER/13/M.PAN/5/2008; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian No. 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2014.
Peraturan Bupati inimengatur tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kepegawaian dan Eselon; Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 13 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 40 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHD KABUPATEN BENGKULU UTARA

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hasil pencarian pada file:

... Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 60); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ...

... BENGKULU UTARA. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. ...

Hal. 3, File: PERBUP_40_TAHUN_2022.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah ...

... Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2); ...

Hal. 2, File: PERBUP_40_TAHUN_2022.pdf

... Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 9 Desember 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd FITRIY ANSY AH Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 9 Desember 2022 BUPATI BENGKULU UTARA ...

... , ttd MIAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKUW UTARA 'tAHlJN 2022 NOMOR 40 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HOKUM Setda.kab. ...

Hal. 7, File: PERBUP_40_TAHUN_2022.pdf

Download file:

PERBUP_40_TAHUN_2022.pdf

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHD KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dan memperhatikan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis; b. bahwa pedoman penerapan ai-stem informa&i kearsipan dinamis terinregrasi dalarn up.aya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem infonnasi kearsipan dinamis terintegrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Sistem lnfurmasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 {Lembaran Negam Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daemh Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 43 TAhun. 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071}; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2); 11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 60);
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara No. 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peratu.ran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032; 16. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032. ...

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA Dan BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA ...

Hal. 4, File: Perbup 6 Th 2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Ditetapkan di: Wanggudu Pada Tanggal: (y OTO&c6 2016 I KONAWE UTARA, , · 4 ! ., , K .M I N TE:z: Diundangkan di : W anggudu Pada Tanggal :7 00EK 2016 _/4�- · - l��I_CRETARIS DAERAH [s ? ...

... ATEN KONAWE UTARA, 1! e L =~; � j "' t;. •: _ _:., ' ·, � �A Y A LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6/ NOREG PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE UTARA ( 6 / l02/ 2016) ...

Hal. 11, File: Perbup 6 Th 2016.pdf

... l_ BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 - 2021 DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ...

... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara ...

Hal. 1, File: Perbup 6 Th 2016.pdf

Download file:

Perbup 6 Th 2016.pdf

rencana

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/No.84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara masa bhakti 2016 - 2021 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); . 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata.an Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan BAB III Maksud dan Tujuan BAB IV Sistematika BAB V Pengendalian dan Evaluasi BAB VI Ketentuan Peralihan BAB VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Kolaka Utara dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NUR RAHMAN UMAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 21 ...

Hal. 9, File: Perda Kolaka Utara No.21 Tahun 2008.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...

... DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara. ...

Hal. 2, File: Perda Kolaka Utara No.21 Tahun 2008.pdf

... 1 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...

... DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang : a. ...

... tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perda Kolaka Utara No.21 Tahun 2008.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kolaka Utara No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Download file:

Perda Kolaka Utara No.21 Tahun 2008.pdf

ORGANISASI - TATA KERJA - SEKRETARIAT DAERAH - SEKRETARIAT DPRD

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD. 2008/No. 21, LL 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu dilakukan penyesuaian; Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan Ketentuan yang berlaku; Sehubungan dengan maksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 22 Tahun 2003; UU No 29 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 9 Tahun 2003; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kolaka Utara No Tahun 2008.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; 4. Susunan dan Struktur Organisasi; 5. Staf Ahli; 6. Tata Kerja; 7. Pengangkatan dan Pemberhentian; 8. Eselonering dan Jabatan Fungsional; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2008.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR ! ...

... 2 TAHUN 2017 TENTANG PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA Menimbang Mengingat PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, . bahwa untuk ...

... melaksanakan ketentuan Pasal 116 Paeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat ...

Hal. 2, File: Perbup Gorut No 12 th 201...an Barang & Jasa.pdf

... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR !2 TAHUN 2017 TENTANG PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang PARAF KOORDINASI PENGELOLA ia? ...

... sama INSPEKTUR K KABAG HUKUM ASISTENI aa 1 SEKDA WAKIL BUPATI Unt di BUPATI “, ani Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, . bahwa untuk melaksanakan ketentuan ...

... Pasal 116 Paeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit ...

Hal. 1, File: Perbup Gorut No 12 th 201...an Barang & Jasa.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 23 me 2017 ATI GORONTALO UTARA, INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, g L P. ...

... I Pembina Utama Madya Nip.195807141986021005 BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR. KAI ...

Hal. 9, File: Perbup Gorut No 12 th 201...an Barang & Jasa.pdf

Download file:

Perbup Gorut No 12 th 201...an Barang & Jasa.pdf

probity audit - proses pengadaan barang dan jasa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melakanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 54 Tahun 2010; Peratura Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan No. 362/K/D4/2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalmnya mengatur tentang Tujuan dan Sasaran; Jenis Audit; Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Probity Audit; Kriteria Probity Audit; Perencana Probity; Pelaporan dan Tindak Lanjut; Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 61 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

KAPITALISASI NILAI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang: a. b. c.BUPATI TORAJA UTARA PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR..f.'!. ...

... TAHUN 2012 TENTANG KAPITALISASI NILAI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan ...

... dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan Kapitalisasi Nilai Aset untuk Pedoman Penyusunan Program/ Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; bahwa Penyusunan Kapitalisasi ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 61 Tahun 2012.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2010 ...

... Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2Ol0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol0 Nomor 8); ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 61 Tahun 2012.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten ...

... Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. ...

... Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara sebagai Penanggungiawab Anggaran. ...

Hal. 4, File: Perbup Nomor 61 Tahun 2012.pdf

Download file:

Perbup Nomor 61 Tahun 2012.pdf

pengelolaan barang milik daerah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAPITALISASI NILAI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

Dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan Kapitalisasi Nilai Aset untuk Pedoman Penyusunan Program/ Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. UNdang-UNdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan; 7. Undang-UNdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-UNdang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Mengatur tentang Standar nilai aset yang dapat diakui sebagai aset tetap dengan kriteria: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. biaya perolehan aset bersumber dari APBD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2012.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 27 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATl BAJUTO UTARA PROVINSI KALI.MANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 2.7 TAHUN 2016 TENTA.NG PENETAPAN TARIF AIR MINUl'd PERUSABAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARlTO UTARA Mcnimbang Mcngingal ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA &SA BUPATI BARlTO UTARA, a. babwa Peuetapan T'arif Air M! ...

... num Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ba.dto Utara telah ditetapkan bcrdasarkan Peratumn Bupati Barile Utara Nemor 2 Tabun 2010; b. bahwa Penetapan Tarlf Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf a ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 27 TAHUN 2016.pdf

... Menetapkan beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tabun 2015 tent.ang Perubahan Kedua Alas Pcraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasl dan Tata ...

... Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tabun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATl TENTANG ...

... Direktur adalah Direktur Pe.usahaan Daerah Air Minum Kabuparen Barito Utara. 3. Air Minum adalah Afr Minum Produksi PDAM. 4. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 27 TAHUN 2016.pdf

... Dlundangkan dJ Muara Teweh pada tanggal 31 Agusrus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, ,,JAINAL ABIDIN Ditetapkan di pada tanggal Muara Teweh 31Agustus 2016 SERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA ...

Hal. 10, File: PERBUP NO 27 TAHUN 2016.pdf

Download file:

PERBUP NO 27 TAHUN 2016.pdf

PENETAPAN TARIF AIR MINUM

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016/27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

bahwa Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI; BAB III TARIF AIR MINUM, BIAYA PENYAMBUNGAN DAN BIAYA BALIK NAMA; BAB IV KETENTUAN PELAYANAN AIR MINUM DAN SANKSI-SANKSI; BAB V PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR; BAB VI HIDRAN KEBAKARAN; BAB VII HIDRAN UMUM, TERMINAL AIR DAN MOBIL TANGKI AIR; BAB VIII PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusabaan Daerah Air Minum Kabupaten Barilo Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara 2009-2029

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... ts & a'I Menetapkan : Dan BUPATI KABUPATEN GORON 1 ALO UTARA MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ...

... Tn Aa & Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo Utara. Visi Misi adalah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ...ut 2009-2029-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD ) KABUPATEN GORONTALO UTARA 2009 — 2029 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang : a.bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah kedalam sistem pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara wajib menyusun ...

... pengawasan dan penganggaran serta sinergitas pembangunan antar daerah untuk 20 (dua puluh) tahun 'edepan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan: Cc. bahwa Kabupaten Gorontalo Utara ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...ut 2009-2029-ocr.pdf

... vr PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN GORONTALO UTARA 2009-2029 BUPATI GORONTALO UTARA, . ...

... PENDAHULUAN Dalam peta teritorial Negara xesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia bagian utara yang berbatasan langsung dengan samudra pasifik. ...

... Yaitu adanya Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang secara nyata di amanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ...

Hal. 6, File: PERDA Gorontalo Utara No ...ut 2009-2029-ocr.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...ut 2009-2029-ocr.pdf

rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) kabupaten gorontalo utara 2009-2029

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD./No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara 2009-2029

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiman atelah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah kabupaten Gorontalo utara tahun 2009-2029 termasuk didalamnya mengatur tentang program pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... : BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ...

... (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... s'--"'-1 INDAH PUTRJ INDRIANI Diundangkan di Masamba pada tanggal 5 Juni 2017 SE�AERAH KABUPATEN LUWU UTARA, ABDUl.-MAHFUD SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 30 ...

Hal. 8, File: Perbup Lutra Nomor 30 Tahun 2017.pdf

... BUPATI LUWU UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENT ANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI LUWU UTARA, ' Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisrne dan penyaJahgunaan kekuasaan serta wewenang ...

Hal. 1, File: Perbup Lutra Nomor 30 Tahun 2017.pdf

... Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, foto copy tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ...

... Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 2. lnspektur Kabupaten Luwu Utara Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara b. Admin lnstansi c. ...

... Admin Unit Kerja Unsur Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara ...

Hal. 4, File: Perbup Lutra Nomor 30 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Lutra Nomor 30 Tahun 2017.pdf

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik ·Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta Pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN. 3. Administator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk olej instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan / perwakilan daftar Wajib LHKPN. 4. Administator unit kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya, membuat akun Wajib LHKPN, membuat / pemutakhiran daftar Wajib LHKPN. . BAB II PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 2 Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas: a. Bupati Luwu Utara; b. Wakil Bupati Luwu Utara; c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan; d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan; e. Kuasa Pengguna Anggaran; f. Pejabat Pembuat Komitmen; g. Auditor; h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1. -nireksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Pasal 3 LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara: Pasal 4 Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; ata.u c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. / ,\._' J Pasal 5 Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periode setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang cliperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lam.bat 31 Maret tahun berikutnya. Pasal 6 Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan clikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepadaKPK. Pasal 7 Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, foto copy tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pasal 8 Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN clitetapkan Ad.min lnstansi dan Admin Unit Kerja. BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN Pasal 9 (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara b. Admin Instansi Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara c. Adm.in Unit Kerja Unsur Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinator LHKPN : 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: a). melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN. b). melakukan monitoring dan terhadap Admin lnstansi melakukan pengelolaan LHKPN. evaluasi dalam c). pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik Kepala Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN. ,_ 2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban �) penyampaian dan pengumuman LHKPN. 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. b. Admin Instansi: 1. melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK; 2. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja; · 3. pemberian sosialisasi kewaiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN. c. Admin Unit Kerja : 1. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; 2. membuat akun Wajib LHKPN/Penyelenggara Negara; 3. membuat/pemutahiran data Wajib LHKPN, BAB IV PENGAWASAN Pasal 10 ( 1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Wajib LHKPN. (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pasal 11 (' '--) J '- Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Utara bertugas: a) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; b) berkoordinasi dengan koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi: 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. hasil pemeriksaaan LHKPN; dan 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN. d) menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. BABV SANKSI Pasal 12 (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaiman dimaksud dalam ayat ( 1) terdiri dari : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau b. Pembebasan dari jabatan. BAB VI . TATA CARA PENJATUHAN SANKS! Pasal 13 (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dirnaksud pada Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut. a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dirnaksud pada pasal 12. (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh lnspektorat Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, serta: 1) mengalami perubahan jabatan; atau 2) mempunyai kewajiban kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan b. untuk menyampaikan LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5). ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...

... Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara. 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara. 7. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 53 Tahun 2017.pdf

... BAB VI PENUTUP Pasal 48 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 25 huruf (f), huruf (g), huruf (h) dan Pasal 362 sampai dengan Pasal 389 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang ...

... Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 22) dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Bupati Lampung Utara ...

... Nomor 29 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor ...

Hal. 27, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 53 Tahun 2017.pdf

... BUPATILAMPUNGUTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNQSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan , Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ...

... Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 53 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 53 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT