Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2008

Pedoman Penataan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Tekomunikasi Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 08 seri c Nomor 2) ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02); 18. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 2005 Nomor 08); 19. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 19 TAHUN 2008.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... T elah diteliti/ Di eriksa: Kakan PDE KTU Kasi Parat Ditetapkan di Masamba pada tanggal 3 se,teeber 2008 t BUPATI LUWU UTARA 'If H.!:::!t. ...

... MUTTY "j Diundangkan di Masamba pada tanggal 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, H.A. CHAERUL PANGERANG BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 1, 10 ...

Hal. 10, File: PERBUP NO. 19 TAHUN 2008.pdf

... . : Menimbang Mengi�gat BUPATI LUWU UTARA s, .. PERATURAN BUPATI LUWU UTARA ,:·· NOMOR 1, TAHUN 2008 ,., ' TENT ANG PEDOMAN PENATAANl:PJ:MB�NGUNAN DAN PENGGUNAAN - . . ...

... MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA . ...

... BUPATI LUWU UTARA a. bahwa menara telekomunikasl merupakan salah satu lntrostruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 19 TAHUN 2008.pdf

Download file:

PERBUP NO. 19 TAHUN 2008.pdf

PEDOMAN PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TEKOMUNIKASI KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2008/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Tekomunikasi Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa menara telekomunikasl merupakan salah satu lntrostruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara; b: bahwa dalam rangka efektivitos don efislensl penggunaon menora telekomunikasi horus memperhatikan foktor keomanan lingkungon, kesehoton masyorokot don estetika lingkungon; c. bohwo berdosarkon pertimbangon sebagoimono dimoksud dolom huruf a · don huruf b perlu menetapkon Peroturon Bupati tentang Pedoman Penggunoon Menara Telekomunikosi.
1. . 'undang-Undang Nomor 5 Tohun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli don Persaingan Usaho Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 ); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atos Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844); · 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); l 0. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 11. Peratur enmerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4138); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara I Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika RI No. 02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 ten tang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 43/P/M.KOMINF0/12/2007; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 08 seri c Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 2005 Nomor 08); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 11 );
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal 1 PENATAAN BERSAMA Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati don Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara 5. Telekomunikasi adalah setiap Pemancaran. Pengiriman, don atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat. tulisan, gambar. suara don bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 7. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan kepertuan penyelenggaraan telekomunikasi. 8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi 9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperosi. badan usoho milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instqnsi pemerintah, don instansi pertahanan keamanan negara. 10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki. menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama penyelenggara telekomunikasi. 11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli don profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain. 13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsiseboqoi Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC} dan Base Station Controller (BSC} 14. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi. salah satunya adalah menara telekomunikasi. 15. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk Meteorologi dan Geofisika. siaran televisi. siaran radio, radio amatir. komunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya. 16. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. 17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya. 18. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu soma lain. 19. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. 20. lzin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian don pengoperasian menara telekomunikasi. 21. lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada seorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan. 22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian besar atau seluruhnya berada di atas don atau di dalam tanah I air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. 23. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan fasilitas utilitas antara lain ducting, manhote/handhole, gardu listrik rumah kabel, tiang/ menara telekomunikasi don listrik. panel listrik don telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, dibawah tanah don di dalam lout. 24. Titik Lokasi Menara (Cell Planning) adalah titik-titik lokasi penempatan rnenoro yang telah ditentukan untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama. 25. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan don I atau pogor di konan kiri jalan I sungai otcu jaringan irigasi. 26. Barang doerah odaloh semua kekayaan atau aset Pemerintoh Daerah. 27. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangon Kepada Pemerintah Daeroh Yang Besarnya Disepakati Bersama Pemerintah Daerah dengan Penyedia I Pengelola Menara Pasal2 Persebaran menara diatur dalam cell planning dan harus memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi don disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan don ketertiban lingkungan, estetika don kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Pasal 3 Menara diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara telekomunikasi tunggal don menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya. Pasal4 (1) Pembangunan menara dituangkan dalam bentuk cell planning yang akan dilampirkan dalam peraturan bupati ini don menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (2) Pembangunan menara sebagaimana ditentukan dalam cell planning harus mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi don informatika Pasal5 Untuk kepentingan pembangunan menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi don geofisika, siaran televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian don pertolongan kecelakaan, komunikasi radio amatir antar penduduk don penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal6 (1) Dalam upaya mengendalikan pertumbuhan jumlah menara, pembangunan menara baru diharuskan memenuhi persyaratan konstruksi menara bersama. (2) Penyedia menara diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan polo persebaran titik menara, sebagaimana tercantum dalam Cell Planning yang dilampirkan don merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. (3) Dolom hal rencana penernpoton menara yang disampaikan oleh penyedia menara tidak sesuai dengan Cell Planning, maka Pemerintah Daerah ckon mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan Cell Planning yang telah ado. Pasal7 Menara yang telah ado (existing) apabila secara teknis memungkinkan, don telah sesuai dengan polo persebaran (Cell Planning), harus digunakan secara bersama sama oleh lebih dari 2 {duo) operator. Pasal8 (1 J Dalam hal rencana Pembangunan Menara khusus untuk keperluan siaran televlsi, diharuskan untuk disiapkan dengan Konstruksi Menara Telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai Menara bersama don dapat menampung Perangkat Pemancar. (2) Pembangunan menara khusus merupakan alternatif terakhir apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat digunakan untuk menempatkan antena telekomunikasi. Pasal9 Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah don Penyedia Menara, ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota don mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi / diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia don harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh dari 2 (duo) operator. Pasal 10 Proses penzmon pembangunan menara yang dilakukan oleh pihak swasta harus melalui pemerintah daerah Pasal 11 (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki: a. izin penempatan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi don informatika b. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum (2) Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada bupati. (3) Untuk memperoleh lzin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi don lnformatika dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. gambar rencana arsitektur don konstruksi sebagai perhitungan don hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh Perencana Pemegang Surat lzin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya; b. bukti kepemilikan tanah don atau perjanjian sewa menyewa; c. rekomendasi rencana tata letak bangunan (RTLB) dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan· Umum; d. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) don Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hid up; e. analisa dampak lingkungan bagi yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. izin mendirikan bangunan (IMB) dari Organisasi Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum; g. izin gangguan (HO) yang diterbitkan Carnot setempat; (4) Surat lzin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku paling lama 1 O (sepuluh) tahun untuk Menara Bersama. (5) Maso berlaku Surat lzin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak tanggal diterbitkan don setelah habis masa berlaku, izin dapat diperpanjang dengan melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal12 Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya. Pasal 13 Dalam melakukan pengelolaan menara, penyedia menara dapat memberikan sumbangan dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang besarnya diatur sesuai kesepakatan bersama. Pasal 14 (I J Penyedia Menara dapat membangun Menara Bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah. (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 (1 J Untuk kepentingan telekomunikasi Pemerintah Daerah, setiap menara yang disediakan don I atau dibangun, baik oleh pihak penyedia menara telekomunikasi maupun oleh pihak operator, dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemanfaatan menora sebagaimana dimaksud pada ayat (1 l- akan diatur sesuai kesepakatan bersama. Pasal 16 (1) lzin Pembangunan Menara dapat dicabut apabila: a. masa berlaku izin habis, don tidak diperpanjang lagi b. melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. c. sudah tidak dipergunakan lagi. d. pemegang izin mengembalikan izin yang telah dip_erolehnya. (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu paling lama 6 bulan. (3) Menara Telekomunikasi yang sudah dicabut izinnya diberikan kesempatan untuk membongkar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal17 (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki lzin Mendirikan Menara don telah membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (duo) tahun sejak peraturan ini berlaku (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara. yang telah memiliki lzin Mendirikan Menara· namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Pasal 18 P eraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lampung Utara

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 2022 SEK&ETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal £ 2022 BUPATI LAMPUNG UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 6 Tahun 2022.pdf

... Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5); 12.Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun ...

... 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 76); 13.Peraturan Bupati ...

... Lampung Utara Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 6 Tahun 2022.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR £ TAHUN 2022 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, a. bahwa terdapat kewenangan Badan Pelayanan Umum Daerah untuk dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang ...

... sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 6 Tahun 2022.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Lampung Utara No. 5 Tahun 2023 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)... No 6 Tahun 2022.pdf

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memcnuhi kaedah-kaedah pcngclolaan keuangan daerah, perlu Pedoman Perjalanan Dinas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a diatas, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Lampung Ulara tentang Pedoman Pclaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten Lampung Utara
UU No 28 Tahun 1959,, UU No 1 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 61 Tahun 2007, PerMenKes No 75 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 77 tahun 2020, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perbup Lampung Utara No 76 Tahun 2020, Perbup Lampung Utara No 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lampung Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Halaman : 12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

... BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 19 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 2021 Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 4 2021 BUPATI LAMPUNG UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR k ...

Hal. 11, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 6 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 76). ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...

... Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara. 6. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 6 Tahun 2021.pdf

... BÜPATI LAMPUNGUTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR te TAHUN 2021 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang ...

... Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lampung Utara ...

... Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 6 Tahun 2021.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)... No 6 Tahun 2021.pdf

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 106 Tahun 2007,, Perpres No 16 Tahun 2018, PerMendagri No 13 Tahun 2006, PermenpanRB No 77 Tahun 2012, PerMendagri No 112 tahun 2018, Perka LKPBP No 1 Tahun 2015, Perka LKPBP No 14 Tahun 2018, Perbup Lampung Utara No 76 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 52 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara TA 2010

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. . ...

... Pasal 3 Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo utara diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Gorontalo Utara ...

Hal. 5, File: PERBUP Gorontalo Utara No...a Partai Politik.pdf

... pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dan APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan Keunagan Partai Politik di atur tersendiri dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Diundangkan di Kwandang pada tanggal I9 APriL 2010 SEKRETARIS DAERAH GORONTALO UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR ...

Hal. 9, File: PERBUP Gorontalo Utara No...a Partai Politik.pdf

... 5 Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. (2). ...

... dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo Utara periode berkenaan. ...

... Bupati Gorontalo Utara melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan ...

Hal. 6, File: PERBUP Gorontalo Utara No...a Partai Politik.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...a Partai Politik.pdf

bantuan keuangan kepada pertai politik di kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara TA 2010

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.31 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2008; UU No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.5 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di kabupaten Gorontalo utara tahun anggaran 2010 termasuk didalamnya mengatur tentang pemberian bantuan keuangan, pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan, laporan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2010.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 20 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Jalur Koordinasi Dokumen Perizinan Dan Nonperizinan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Togas Dan Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara; 18. ...

... Pintu Kabupaten Sarita Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. ...

... Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 2. Pemerintah Daerab adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 3. Bupati adalab Bupati Barito Utara. 4. ...

Hal. 4, File: PERBUP NO 20 TAHUN 2016.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarito Utara (.Lembara.n Daerah Kabupaten Sarito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan ...

... Utara Nomor 4); 16. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 20 TAHUN 2016.pdf

... .BUPAT] BARITO UTARA PROVINS! ...

... "l{ALlMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARlTO UTARA N0MOR ;i:6 TAHUN 2016 TE:NTANG JAWR KOORDlNASI DOKUMEN PERIZINAN DAN NQNPERIZINAN D1 LINGKUNGAN PEMER[NTAH KABUPATEN BARJTO UTA.RA Menimba.ng Mengingat ...

... Dan Nonpe·rizinan Di Li ngkungan Pemerintah Kabupa;ten Barito Utara; 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 20 TAHUN 2016.pdf

Download file:

PERBUP NO 20 TAHUN 2016.pdf

DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalur Koordinasi Dokumen Perizinan Dan Nonperizinan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pelaku usaha di kabupaten barito utara serta untuk memepermudah proses pelayanan dengan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dalam pelaksanaanya, maka perlu diatur mekanisme jalur koordinasi proses perizinan dan nonperizinan di lingkungan pemerintah kabupaten barito utara yang ditandatangi oleh bupati barito utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN; BAB III JENIS PELAYANAN; BAB IV JALUR KOORDINASI; BAB V KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor 372 Tiliun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan tidak ...

... Pasal 9 Segala biaya y,rng timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada APED Kabupaten Luwu Utara dan Pendapatan yang sah, Pasal 10 Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... ANDI CHAERUL PANGERANG Pangkat Pembina Utama Muda NIP : 010 108 780 BERITADAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005 NOMOR 02 ...

Hal. 4, File: PERBU NO. 2 TAHUN 2006.pdf

... . ' i'· I •• BUPATI LUWU UTARA PERA TURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2006 T E N T A N G PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA Menimba.ng Mengingat a. ...

... Bahwa untuk rnaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan besamya Barga Eceran Tertinggi (HE1) Minyak Tanah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara. 1. ...

... II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826 ); 5. ...

Hal. 1, File: PERBU NO. 2 TAHUN 2006.pdf

... minya.k ta.na.h kepada pa.ngkala.n melebihi harga. jual sebagaima.na ditetapka.n pada pasal 2 huruf a. clan ha.nya menjual minya.k tanah kepa.da. pa.ngkala.nnya ya.ng terdaftar di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ...

... Pasal 4 1) Pa.ngkala.n min yak ta.nah tidak diperkenankan menjual minya.k ta.nah dilua.r wilayah Kabupaten Luwu Utara. 2) Pa.ngkala.n minya.k ta.nah tidak berta.nggung jawab atas kela.ncara.n penyalura.n ...

... Pasal 5 1) Depot Pertamina Karsng - Ka.ra.nga.n dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minya.k clan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Kabupaten Luwu Utara berkewajiba.n melakuka.n pembinaan secara berkesina.mbungan kepa.da ...

Hal. 3, File: PERBU NO. 2 TAHUN 2006.pdf

Download file:

PERBU NO. 2 TAHUN 2006.pdf

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2005/No.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa sebubunga.n pemberla.kuan harga Baha.n Bakar Minyak Tanah dalarn Negeri yang baru tei:hitung tanggal 1 Oktober 2005, rnaka dipanclang pedu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara; b. Bahwa untuk rnaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan besamya Barga Eceran Tertinggi (HE1) Minyak Tanah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Unclang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Aco.ra Piclana (Lembo.ran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nego.ra Nomor 3274); 2. Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli clan Persainga.n Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tshun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2102); 3. Unclang- Unclang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pedindungan Konsumen (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, To.rnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3821); 4. Unclang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826 ); 5. Unclang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak clan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152); 6. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembo.ran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenanga.n Propinsi sebagai Daersh Otonom (Lembo.ran Nego.ra RI Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Ba.kru: Minyak Dalam Negeri; Memperhatikan 1. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah (HE1) di Sulawesi Selatan; 2. Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor 541/3198/SJ tanggal 15 Desember 2005 perihal Pengakhiran Komponen Biaya Pengawasan dalam Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minya.k Tanah Tahun 2005.
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 1 1) Komponen bisya yang diperhitungkan untuk rnenetapkan Harga Eceran Tertinggi Minya.k Tanah per liter dari titik O km Depot Pertarnina Karang - Karangan sampai dengan radius 40 km adalah sebagai berikut: a. b. Harga Ex lnstalasi/Depot Pertarnina Margin Agen Rp. 2.000, Rp. 70, c. Ongkos Angkutan Rp. 190, d. e. Harga jual dari agen ke pangkalan Margin pangkalan Rp. 2.260,- Rp. 120- (+) f. HET di pangkalan Rp. 2.380,- 2) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minya.k Tanah bagi Kecarnatan di ams Radius 40 km dari Depot Pertarnina Karang karangan adalah HET 40 km = Rp, 2.380,- ditambah dengan ongkos Angkut untuk masing-masing kecamatan, disesuaikan dengan tingkat kesulitan sarana clan prasarana transportasi, Pasal 2 Nilai riil Harga Eceran Tertinggi (HE1) minya.k Tanah dari pangkalan ke konsumen clan harga jual per tangki Minyak Tanah dari agen ke pangkalan di masing-masing kecarnatan (dalam radius 40 km) dari Depot Pertarnina Karang-karangan adalah sebagai berikut: a) Harga jual minya.k tanah per tangki dari agen ke pangkalan di masing masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut : a. Kecamatan Masamba . Rp. 11.300.000, b. Kecamatan Sabbang . Rp. 11.300.000, c. Kecarnatan Baebunta . Rp. 11.300.000, d. Kecarnatan Bonebone . Rp. 11.800.000, e. Kecarnatan Mappedeceng . Rp. 11.550.000, f. Kecamatan Sukarnaju . Rp. 11.675.000, g. Kecarnatsn Malangke . Rp. 11.800.000, h. Kecsrnatan Malangke Barat . Rp. 12.050.000, 1. Malangke. T (Cappasolo) . Rp. 12.175.000,- b) Harga Eceran Tertinggi (HE1) minya.k tanah per liter dari pangkalan ke masyarakat (konsumen a.khir) di masing-masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut: a. Kecarnatan Masamba . b. Kecamatan Sabbanz Rp. 2.380, Ro. 2.380.- ,...� ('... ,' \ g. Kecarnatan Mafangke . h. Kecamatan Mala.ngke Barnt . 1. Mala.ngke. T (Cappa.solo) . Pasal 3 Rp. 2.480, Rp. 2.530, Rp. 2.555,- 1) Agen minya.k tanah ticla.k diperkena.nka.n menjual minya.k ta.na.h kepada pa.ngkala.n melebihi harga. jual sebagaima.na ditetapka.n pada pasal 2 huruf a. clan ha.nya menjual minya.k tanah kepa.da. pa.ngkala.nnya ya.ng terdaftar di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 2) Pa.ngkala.n minyak tanah ticla.k diperkena.nka.n menjual minya.k tanah kepada pengecer diatas Harga. Jual sebagaimana ditetapka.n pa.da. Passl 2 hurufb. Pasal 4 1) Pa.ngkala.n minyak ta.nah tidak diperkenankan menjual minya.k ta.nah dilua.r wilayah Kabupaten Luwu Utara. 2) Pa.ngkala.n minya.k ta.nah tidak berta.nggung jawab atas kela.ncara.n penyalura.n minya.k ta.na.h kepada masyaraka.t clan harus mengutamakan masyaraka.t (konsumen akhir) ya.ng berdomisili pada radius O -0,5 km dari lokasi pa.ngkala.n ya.ng bersa.ngkuta.n. 3) Pa.ngkala.n minya.k ta.nah harus memasa.ng Papan Pengenal clan Papan Ha.rga Eceran Tertinggi (HE1). Pasal 5 1) Depot Pertamina Karsng - Ka.ra.nga.n dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minya.k clan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Kabupaten Luwu Utara berkewajiba.n melakuka.n pembinaan secara berkesina.mbungan kepa.da. para agen minya.k ta.na.h clan menjamin kela.ncaran penyaluran minya.k ta.nah kepada masyaraka.t. 2) Agen minya.k ta.na.h diwajibka.n melakuka.n pembinaan clan penga.wasa.n secara berkesina.mbungan serta bertanggung jawa.b atas kelancaran penyaluran minya.k ta.nah kepada pa.ngkalan binaannya... 3) Penentuan besarnya jatsh minya.k ta.nah oleh a.gen ke pangkala.n minya.k tanah binaannya harus didasarka.n pada jumlah penduduk di sekita.r pangkalan yang bersa.ngkutan. Pasal 6 1) Pela.ngga.ran oleh Agen minya.k tanah terhadap ketentua.n sebagimana dimaksud pasal 3 ayat (1), maka seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Agen ya.ng bersangkutan dinyataka.n dicabut atau pemutusan hubungan usaha oleh Pertamina. 2) Pela.ngga.ran oleh pangkalan minya.k tanah terhadap ketentuan sebagima.na dinta.ksud pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), ayat (2) clan ayat (3), maka. seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pangkalan ya.ng bersangkutan dinyataka.n dicabut a.tau pemutusan hubungan usaha oleh Agen. Pasal 7 Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor 372 Tiliun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 9 Segala biaya y,rng timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada APED Kabupaten Luwu Utara dan Pendapatan yang sah, Pasal 10 Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya rnemerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2006.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 26 TAHUN 2022.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : � TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 26 TAHUN 2022.pdf

... Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... KASIM PAGALA � BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR /;44 ...

Hal. 15, File: PERBUP KAB KONUT NO 26 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 26 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 444

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabu paten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka; d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca; e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 17 TAHUN 2022.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 11 TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 17 TAHUN 2022.pdf

... Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... KASIM FAGALA 4 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR .£i?'3' ...

Hal. 22, File: PERBUP KAB KONUT NO 17 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 17 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 435

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menentukan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
Susunan organisasi Dinas, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Tata Lingkungan; d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 83; e. Bi dang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; f. Bi dang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
30 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara; 32. ...

... INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Dl KABUPATEN KOLAKA UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka Utara dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 4. ...

Hal. 4, File: Perbup Kolut No 19 Tahun 2018.pdf

... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: (9 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Menimbang Mengingat DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, a. bahwa investasi merupakan salah satu factor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran ...

... dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan upaya penciptaan iklim investasi melalui ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No 19 Tahun 2018.pdf

... BAH IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa1l2 (1) Pembina an dan pengawasan terhadap pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Kolaka Utara (2) Dalam melaksanakan ...

... pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP Kabupaten Kolaka Utara berkoordinasi dengan perangkat daerah. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ASHAR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR .. II? ...

Hal. 12, File: Perbup Kolut No 19 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Kolut No 19 Tahun 2018.pdf

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan upaya penciptaan iklim investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; b. bahwa untuk maksud terse but pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 ten tang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 19. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; 31. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara; 32. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 570/52/2018 ten tang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Kolaka Utara;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PRINSIP, BAB III MAKSUD DAN TUJUAN, BAB IV KOORDINASI, JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, BAB V DASAR PENlLAIAN PEMBERIAN INSENTIF DANI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, BAB VI TATA CARA PERMOHONAN, BAB VII TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN, BAB VIII TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI, BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 37 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 37 TAHUN 2022.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : ';1 TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 37 TAHUN 2022.pdf

... Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... �UPATI KONAWE UTARA,� H. RUKSAMIN Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, 'J..1 J tt.lllU a.rt 201.:i.. M( SEKRETARIS DAERAH,A �- H. M. ...

... KASIM PAGALA 1 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR l-t5s:- ...

Hal. 16, File: PERBUP KAB KONUT NO 37 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 37 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 455

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Bidang kedaruratan; e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; f. Bidang Peralatan dan Logistik g. Unit Pelaksana Teknis Daerah h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
23 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT