Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara. 3. ...

... Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. ...

... Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 9. Kasubag Tata Usaha UPTD adalah Kasubag Tata Usaha UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 10. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 33 TAHUN 2009.pdf

... BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENT ANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU ...

... .UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk ...

... Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan merupakan sarana pelayanan untuk meningkatkan kelancaran · dan . kenyamanan sekaligus ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 33 TAHUN 2009.pdf

... • I ' ' .. t v • LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 33 _ - "':'.lff! ...

... f 2009 TANGGAL 31 i 2009 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara KEPALA UPTD SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - ·-- .... ---.. ...

Hal. 7, File: PERBUP NO. 33 TAHUN 2009.pdf

Download file:

PERBUP NO. 33 TAHUN 2009.pdf

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2009/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan merupakan sarana pelayanan untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis -Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 181);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VI TATA KERJA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
NOMOR 33 TAHUN 2009
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800 / 146 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... o yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua llada tarrrgg,ri. ...

... I .t"rLi BI.JPATi UTARA ,i USDA MAHMUD 2010 KABUPATEN KOTAKA UTARA?-ua Diundangkan di pada tanggal Lasrrsua I I't i i EFiAH BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 201O NOMOR KOLAKA UTARA ...

Hal. 8, File: Perbup Kolut No. 800(146) Tahun 2010.pdf

... ,r- \ BUPATI I(OLAKA UTARA PERATURAN []UPATI KOLAKA UTAfIA NOMOR 800/146 TAHUN 2A10 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERIN]'AHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANIG MAHA ESA BUPAI'I KOLAKA UTARA Menimbang bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 60 peraturan pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentarrg Sistem Pengendalian lrrtern Pernerrntah, perlu ...

... menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penyelenggarcan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No. 800(146) Tahun 2010.pdf

... Petunjuk Pelaksanaan Pe,nvelenggaraan sPlP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian ...

... SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang mernadai bagi tercapairrya efekiivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggilraan pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara ...

... BAB II PENYELEN{SGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAI(A UTARA Pasal 3 (1) Perarrgkat [)aerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara wajib menerapkan SPIP ...

Hal. 5, File: Perbup Kolut No. 800(146) Tahun 2010.pdf

Download file:

Perbup Kolut No. 800(146) Tahun 2010.pdf

PENYELENGGARAAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 800 / 146, BD.2010 / NO.800

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 60 peraturan pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pernerrntah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penyelenggarcan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Unclang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 4417) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 4578); 7. peraturan Pemerintah Nontor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Penrerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia,Nomor 4890); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, BAB III PENGUATAN EFEKTIVITASPENYELENGGARAAN SPIP, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2010.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 61 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terbuka, dan akuntabel guna mengisi jabatan yang ...

... berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang optimal ...

Hal. 1, File: perbupkkunomor61tahun2022...patenkayongutara.pdf

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: perbupkkunomor61tahun2022...patenkayongutara.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ...

Hal. 3, File: perbupkkunomor61tahun2022...patenkayongutara.pdf

Download file:

perbupkkunomor61tahun2022...patenkayongutara.pdf

Kepegawaian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2022/NO.61, LL Kab. Kayong Utara : 36 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terbuka, dan akuntabel guna mengisi jabatan yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang optimal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Kelembagaan Manajemen Talenta PNS; Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS; Sistem Informasi Manajemen Talenta PNS; Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
34 halaman dan 2 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 17 Tahun 2018

Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Toraja Utara Nomor 3); 17. ...

... Toraja Utara Nomor 61); 18. ...

... Toraja Utara Tahun 2Ol7 Nomor 74). ...

Hal. 3, File: Perbup Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2018.pdf

... I.AMPIRAN PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA NOMOR 1? TAHUN 2018 TANGGAL 2i i'A-In' ? ...

... o1i TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORA"IA UTARA NOMOR REKENING BENDAI{AI?A PENERIMAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORA.IA UTARA A UTARA, C C .." ...

Hal. 6, File: Perbup Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2018.pdf

... BUPATI TORA"'A UTARA PROVINSI SULAWESI SELI\TAN TENTANG PENRTAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA BUPATI TORAJA UTARA, Mengingat bahwa dengan ditetapkannnya ...

... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 terfiang Susunan dan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati ...

... Toraja Utara' 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2018.pdf

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara
1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2O02 tentang Komisi Pemberantasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Hibah kepada Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45771; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20lO Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 89 Tahun 2016 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Sekolah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 89); tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Ke{a Perangkat Daerah Dan Sekolah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 89); 19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2Ol7 19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2017 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pongtiku Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Ka bu paten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 74).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN NOMOR REKENING BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 17 TAHUN 2018
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara. 5. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara. 7. ...

... Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. 12. ...

Hal. 5, File: PERBUP KAB KONUT NO 3 TAHUN 2022.pdf

... suPATI KONAWE UTARA, + / 4. Arsip, Tembusan Kepada Yth. : 1. Bupati Konawe Utara (sebagai laporan) di Wanggudu; 2. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu; 3. ...

... Kabupaten Konawe Utara Bulan ......... 2022. Dikirim dengan hormat : SURAT PENGANTAR Nomor: .. Wanggudu Yth. Sekretaris Daerah c.q. ...

... Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara di - ...................................... 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA (KOP OPD*) Alamat: . ; TAt\UH d"fJ;J-,_ 3 J~UAfL\ ).o;).,- ...

Hal. 34, File: PERBUP KAB KONUT NO 3 TAHUN 2022.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123). 16. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105); 15. ...

Hal. 4, File: PERBUP KAB KONUT NO 3 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 3 TAHUN 2022.pdf

tambahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 421

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu diatur agar memenuhi unsur objektivitas dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Menetapkan 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123).
Pemberian TPP bertujuan: a. Meningkatkan Kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan; b. Meningkatkan disiplin PNS; c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
34 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... BABY TIM ANALISIS BEBAN KERJA Pasal 15 (I) Untuk melaksanakan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dibentuk Tim Analisis Behan Kerja Kabupaten Luwu Utara. (2) Tim Analisis ...

... beban Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan tenaga analisis sebagai anggota. (3) Tim Analisis Behan Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud ...

... pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara. ...

Hal. 5, File: PERBUP NO. 32 TAHUN 2009.pdf

... BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18 Pembiayaan pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara BAB VIII ...

... 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara ...

Hal. 6, File: PERBUP NO. 32 TAHUN 2009.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten luwu Utara Tahun ...

... 2008 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180). ...

... Lingkup Pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah adalah seluruh satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 3. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 32 TAHUN 2009.pdf

Download file:

PERBUP NO. 32 TAHUN 2009.pdf

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2009/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah, maka perlu menentukan Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa Pedoman Analisis Behan Kerja dimanfaatkan guna penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggara pemerintah dan pembangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III ANALISIS BEBAN KERJA BAB IV PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA BAB V TIM ANALISIS BEBAN KERJA BAB VI HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
NOMOR 32 TAHUN 2009
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 MEMUTUSKAN : BUPATI HALMAHERA UTARA Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dengan Persetujuan ...

... dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023. 42. ...

... Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54). ...

Hal. 7, File: Perda No 6 thn 2022 APBD 2023.pdf

... Utara Nomor : 422/KPTS/MU /2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...

... UTARA PROVINS! ...

... MALUKU UTARA Menimbang ,, \) t ...

Hal. 1, File: Perda No 6 thn 2022 APBD 2023.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Ka bu paten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011 Nomor 3); 41. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51); .. ...

Hal. 6, File: Perda No 6 thn 2022 APBD 2023.pdf

Download file:

Perda No 6 thn 2022 APBD 2023.pdf

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten halmahera utara tahun anggaran 2023

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/No. 6, LL 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undnag nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara bersama Bupuati Halmahera Utara telah membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023: b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 422/KPTS/MU/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil evaluasi Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancanagan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; c. bahwa Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
Peraturan daerah kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 6 Tahun 2A2O tentang Pembentukan dan Struktur Peranglat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2O2A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 116); 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2A2l tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Iembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2O2L Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara ...

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAtrRAI{ KABUPATtrN TORAJA UTARA TAHUN ...

Hal. 5, File: PERATURAN DAERAH KABUPATE...UN ANGGARAN 2022.pdf

... Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan tl "' Agar setiap orang mengetahui.ya, m$rerintatrtUtara ...

... Ditetapkan di Rantepao pada tarrggal 3O Desember 2O2L A UTARA, Diundanglon di Rantepao pada tanggal 3O Desember 2A2l RAH A UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAIA UTARA TAHUN 2O2I NOMOR 8 NOREG PERATURAN ...

... &IA UTARA PROVINSI SULAWESI SEI,ATAN NOMOR B.HK.O 10 .I52.2A I '+ :i'tl '16r' i {*; Fii jlqr ;ti ...

Hal. 9, File: PERATURAN DAERAH KABUPATE...UN ANGGARAN 2022.pdf

... AN DAN BELANJA DAER,AH KAEUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANft MAHA E$A Menimbang : a. . BUPA? ...

... I TORAJA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenteng Pemerinta.harr Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang ...

Hal. 1, File: PERATURAN DAERAH KABUPATE...UN ANGGARAN 2022.pdf

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATE...UN ANGGARAN 2022.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen dokumen pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenteng Pemerinta.harr Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja, Bupati w4jib mengqiukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah {APBD} disertai penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah {DPRD} sesuai dengan ketentuan peratura:r perundang-undangan untuk memperoleh persetqiuan bersama; bahwa Feraturan Daerah tentang APBD yang b. diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Fernerintah Daerah Tahun 2022 yans dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; Prioritas dan Plafon Anggaran yans telah disepakati bersanrra antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dimaksud dai*m huruf a dan huruf b, perlu ;. menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2A22.
1". Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Republik � Indonesia kmbaran Negara Republik * Indonesia Nomor a2661; Nomor 4266); ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun zp4"tentang Perbendaharaan Negara {Lembarah Negara 2. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Gp4 'tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .d.an/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Irrdcmoeie. Tahun 2020 Nomor 97, Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2OLg (COVID-l9) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2g2O Norreor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Nomor 6a85); Undang-Undang Nomor 25 Tahua 2OA4 tentang J. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor LA4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 4. dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia" Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang 5. Pembentukan Kabupaten Tora.ia Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 101, Tambahan 2 Lembaran Negara Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 'Pahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24SJ T��bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor a87a\ 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 t t rrtt 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 245;y Tambahan Republik ; Indonesia Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 6573); Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali - terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali . terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 8. tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom<rr 137, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 9. tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2AOg tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3 -; Nomor 6177); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ff Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran - Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 20rc tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); l- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan P.engawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOtY Iiomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zOtT tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 24fi Nomor 106, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 13. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran · 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067l; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Tahun 2OlB tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Penyaluran Dan La po ran Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Negeri Nomor 78 Tahun 2O2O tentang Perubahan 4 ), atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 atas Peraturan Menteri Dalam ··Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); t , Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Pengangaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1.7771; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri .Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis�?engelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 781); 77 -aNomor Tahun 2A2A tentang Pedoman Teknispengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negard. Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1781); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Tahun 2021. tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zAZt Nomor 9261; L& Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2A2O tentang Pembentukan dan 1 & Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116); Struktur Peranglat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2O2A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 116); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121).
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
TAHUN 2021 NOMOR 8
9 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2016

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa

Hasil pencarian pada file:

... Gorontalo Utara TELAAHAN STAF Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara Dari : Kepala BPM dan PEMDES Perihal : Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di ...

... Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016. ...

... Usulan : Berdasarkan pertimbangan diatas disarankan kepada Bapak Bupati Gorontalo Utara kiranya dapat menyetujui dan mengesahkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ...

Hal. 14, File: Perbup No 8 Th 2016 Ttg S... Kabupaten Gorut.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR & TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ...

... Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gorontalo Utara, L. ...

Hal. 3, File: Perbup No 8 Th 2016 Ttg S... Kabupaten Gorut.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkann di Kwandang Pada tanggal (4. ...

... ITU 2016 PATI GORONTALO UTARA INDRA YASI Diundangkan di Kwandang pada tanggal ML. JANUAMA 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, Ir. ...

... ISMAIL PATAMANI BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2016 NOMOR....... ...

Hal. 11, File: Perbup No 8 Th 2016 Ttg S... Kabupaten Gorut.pdf

Download file:

Perbup No 8 Th 2016 Ttg S... Kabupaten Gorut.pdf

susunan organisasi dan TATa kerja

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 06 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan PP No. 47 Taun 2015; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Organisasi Pemerintah Desa; Kedudukan Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 Halaman dengan lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan ...

... Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara. 3. ...

... Bupati adalah Bupati Morowali Utara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara. 5. ...

Hal. 3, File: 2018perbupmorut32.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara. ...

... BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR….. ...

... TTD APTRIPEL TUMIMOMOR Diundangkan di Kolonodale pada tanggal 19 Oktober 2018 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, TTD JAMALUDIN SUDIN ...

Hal. 6, File: 2018perbupmorut32.pdf

... 1 BUPATI MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOROWALI UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ...

... bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Morowali Utara ...

Hal. 1, File: 2018perbupmorut32.pdf

Download file:

2018perbupmorut32.pdf

juknis penegakan produk hukum

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/NO.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, perlu dilakukan peningkatan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah; bahwa agar pelaksanaan tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal perlu ada petunjuk teknis operasional sebagai acuan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Petunjuk Teknis Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Produk Hukum Daerah lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
6 halaman; Lampiran 7 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT