Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2021

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Toraja utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Rantepao

Tanggal Penetapan

30 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2021

Tanggal Berlaku

30 Desember 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Toraja utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1000 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 NO.8 TENTANG APBD KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen dokumen pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenteng Pemerinta.harr Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja, Bupati w4jib mengqiukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah {APBD} disertai penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah {DPRD} sesuai dengan ketentuan peratura:r perundang-undangan untuk memperoleh persetqiuan bersama; bahwa Feraturan Daerah tentang APBD yang b. diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Fernerintah Daerah Tahun 2022 yans dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; Prioritas dan Plafon Anggaran yans telah disepakati bersanrra antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dimaksud daim huruf a dan huruf b, perlu ;. menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2A22. 1". Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Republik � Indonesia kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2661; Nomor 4266); ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun zp4"tentang Perbendaharaan Negara {Lembarah Negara 2. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Gp4 'tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .d.an/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Irrdcmoeie. Tahun 2020 Nomor 97, Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2OLg (COVID-l9) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2g2O Norreor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Nomor 6a85); Undang-Undang Nomor 25 Tahua 2OA4 tentang J. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor LA4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 4. dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia" Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang 5. Pembentukan Kabupaten Tora.ia Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 101, Tambahan 2 Lembaran Negara Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 'Pahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24SJ T��bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor a87a\ 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 t t rrtt 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 245;y Tambahan Republik ; Indonesia Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 6573); Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali - terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali . terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 8. tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom<rr 137, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 9. tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2AOg tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3 -; Nomor 6177); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ff Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran - Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 20rc tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); l- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan P.engawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOtY Iiomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zOtT tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 24fi Nomor 106, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 13. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran · 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067l; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Tahun 2OlB tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Penyaluran Dan La po ran Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Negeri Nomor 78 Tahun 2O2O tentang Perubahan 4 ), atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 atas Peraturan Menteri Dalam ··Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); t , Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Pengangaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1.7771; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri .Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis�?engelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 781); 77 -aNomor Tahun 2A2A tentang Pedoman Teknispengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negard. Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1781); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Tahun 2021. tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zAZt Nomor 9261; L& Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2A2O tentang Pembentukan dan 1 & Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116); Struktur Peranglat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2O2A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 116); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121). Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. TAHUN 2021 NOMOR 8 9 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2021

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT