Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 17 Tahun 2018

Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN NOMOR REKENING BAB III KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Toraja utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Rantepao

Tanggal Penetapan

29 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2018

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Toraja utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 533 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara 1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2O02 tentang Komisi Pemberantasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Hibah kepada Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45771; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20lO Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 89 Tahun 2016 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Sekolah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 89); tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Ke{a Perangkat Daerah Dan Sekolah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 89); 19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2Ol7 19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2017 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pongtiku Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Ka bu paten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 74). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN NOMOR REKENING BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . NOMOR 17 TAHUN 2018 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521