Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (t embaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. ...

... Toraja Utara Nomor 3); 29. ...

Hal. 11, File: Perbup Nomor 15 Tahun 2014.pdf

... ) I ( BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN ...

... },}'NDAPATAN DAN BELAN.]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YAT.'. ...

... BUPATI TORAJA UTARA, a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2OL4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tar ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 15 Tahun 2014.pdf

... ) LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR l5 TAHUN 2014 TANGGAL 19 September 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2OI4 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 Ringkasan Lampiran II Jumlah APBD setelah penambahan dan pergeseran ini sebesar : Pendapatan Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja ...

... Pembiayaan Anggaran T Rp.694.263.575.775,Rp.695.566.995.87s Rp.347.835.900.605,Rp.347 .731.O95.270,Rp ( 1.303.420.1o0,-) Rp. 3.O00.000.000Rp. 1 696.579.900 Rp. 1.3O3.42O.100, ahun berkenaan Ro. 0 BUPATI RAJA UTARA ...

Hal. 26, File: Perbup Nomor 15 Tahun 2014.pdf

Download file:

Perbup Nomor 15 Tahun 2014.pdf

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN },}'NDAPATAN DAN BELAN.]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2OL4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tar bahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengar kode rekening 1.O1.O1.O1.O1.21, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.16.79, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1 .01 .O 1.01. 16.80, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 1 Menimbang t ) ) dasar (2013) dengan kode rekening 1.01.O1.01.16.81, Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK) dengan kode rekening 1.O 1.01.O I .17 .7O, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/SMK, dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.17.71, Pembangunan Gedung Sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.24.01, pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.02.O1.O1.01.07, Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.O1.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.02.01.01.O1.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.03, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.09, Penyrrsunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD dengan kode rekening 1.02.O1.O1.06.01, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.O2.01.01.16.09, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan kode rekening 1.O2.01.01.19.01, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kode rekening 1.O2.O 1.01. 19.02, Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan kode rekening 1.O2.01.01.19.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.21.04, Peny'uluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1 .O2.O f .01.2 1 .0 I , Penyemprotan/fogging szuang nyamuk dengan kode rekening l.O2.Ol.Ol.22.0l, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01 .25.07, Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.O2.O1.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.O3, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.02.O1.O1.33.O4, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.01.03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.O3.01.O1.O1.O7, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1.03.01 .0 1.01. 17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1 .03.01.01.01 . 18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.O1.01.O2.O3, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.O9, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.O1.15.03, Pembalgunan Jembatan dengan kode rekening 1.O3.O1.01.15.05, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.O3.O1.01.21.O1,2 ) ) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.O3.O1.O1.24.10, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.03.06.01.O1.02, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan _ kode rekening 1.03.06.0 1 .O I .O3, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.01.O1.04, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.06.01.01.07, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.03.06.01.02.10, Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.O6.O1 .02.28, Penyediaan sewa sarana mobilitas darat dengan kode rekening 1 O3.06.01.02.46, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.08, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening I .03.06.0 1.2 1 .01, Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.O5.01.O1.O1.O4, Penyediaan penataan ketatamsahaan administrasi dengan kode rekening 1.05.O1.01.01.1O, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening I .O5.O 1 .0 I .O1.21, Pengadaan peralatan gedung kantor derrgan kode rekening 1.O5.01.01.02.09, Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kode rekening 1.05.O 1.O 1.03.03, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kocie rekening f .05.01 .01 .05.O 1, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.O5.O1.01.1' ' 1 D.'t'.''.li:len sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode re kening I.OS.0I.I., . 6.02, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.05.01.01.24.05 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening LO6.O 1 .01.01.07, Pengadaal peralatan gedung kantor dengan kode rekening l.Oe, (.)i Ci -r..,-. neliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.O1.02.22, Penyediaan gedung kantor de"':an kode rekening 1.06.01.O 1.02.45, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah deng',n kode rekening 1.06.01.O1.15.01, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening f .O6.0f .0f .15.03, Koordinasi perencanaan bidasng frsik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.O 1.01. 18.O5, Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan dengan kode rekening 1.06.01.O1.19.O1, Perencanaan survey/design 3 ) pembangunan daerah dengan kode rekening 1 .06.0 1.O I .20.O7, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.06.01.O1.21.13, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening l.06.0l.0l.22.O2, Pada Badal Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.O1.01.02.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.O1.01.15.O1, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.O1.01.23.01, pada Badan Koordinasi Keiuarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.01.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.O1.O1.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyrrsunan RKA dengan kode rekening 1.17.01.01.Ol.22,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.O1.O1.O2.09, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.17.O1.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.17.01.01.O5.O1, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.O1.01.05.O3, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.O1.05.04, Pelaksanaan promosi pariwisata nr.lsantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.05, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.0f .O1.16.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O 1.01.16.06,Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.O1.16.06, Toraja Festival dengan kode rekening L77.O7.O1.17.08, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.O7, Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Fasilitasi pemilihan umum dengan kode rekening 1.19.O1.O1.21.07, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.O1.01.2O.O4, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.O3.O 1.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.O3.O1 .O2.O3, Pengadaan 4 ) ), kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.O3.O 1.O2.O5,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.03.O 1.02.O9,Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.2O.03.O 1.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening l.2O.O3.O5.01,Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan kode rekening 1 .2O.03.0 I .16.04, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.2O.03.01. 16.O9, Pentas seni dan budaya, festival. lnmba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening l.2O.O3.Ol.22.Ol, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1 .20.03.25.O l,Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.2O.O3.O 1.26.0 1, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening | .2O .O3.Ol .26.04 , Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening | .2O.O3.O\ .26.05, Penyelesaian rencana keda rancangan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening l.2O.O3.Ot.26.O9,pada Sekretariat Daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 7 .2O.O4.Ol .O7 Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.O4.O1.10, pada Sekretariat DPRD, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1 .2O.O5.0 1 .O 1.O2, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening i.2O.O5.01.O1.18, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.O5.O 1.02.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.0 1.O2.07, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode reke ning 1 .20.03.01 .02.24 , Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.2O.05.01,05.01, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1 .2O.05.01 .17 .06, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening l-200501 l- 11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.0 1. 17.23, Asistensi rencana keda alggaran SKPD kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.20.05.01.17.31, Penlrusunan rancangan KDH tentang penjabaran APBD 2015 dengan kode rekening 1.20.05.01.17.36, Penyusunan Rancangan Kebijakan Akuntansi dengan kode rekening 1.2O.O5.17.45, ) 5 ) Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1 .20.05.01. 18.06, Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 1.2O.05.5.1.8, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuargan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5. 1.5. 1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.2O.O5.O2.O0.O0.5.1.5.1 .7, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.O2, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening l.2O.O7 .01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.24, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.O1.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.O1.01.16.O9, pada Badan pelaksana penyr:luhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.22.O1.O1.O2.05, Pengadaal peralatan gedung ka-ntor dengan kode rekening 1.22.O1.O1.02.O9, Pengadaan dengan kode rekening | .22.O1 .Ol .02. 1 I , Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.O1.03.05, Gelar TTG Nasional XI dengan kode rekening 1.22.O1.01.15.O7, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening l.22.Ol .Ol.l7 .O2, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.2'2.01.O1.17.03, Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.l7 .06, Pelatihal aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.O1.18.01, Palatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan kode rekening 1.22.01.01.18.02, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.19.01,Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan l,embang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.O 1.O l 01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 2.01.O1.O1.01.18, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.0f .01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.01.01.01.06.02, Pelatihal petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.01.01.16.15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.O1.01.O1.16. 17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.01.01.O1.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, 6 ) produk pertanian dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.O1.O1.2O.O3, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.24.01, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.0I.24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.O2.42, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.01.O2.01.15.03, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.Ol .O2.O1.22.01, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.24.08 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.03, pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.05, Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.06.04, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l5.O3, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.15.10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.O2.O1.01.15.11, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.02.01.01.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16. 11, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.17.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.02.01.01.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.2O.05, Peningkatan Produksi, produktifitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekenin g 2.O2.Ol .Ol .16.29 , Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.0l.0l.16. 10, Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7.O7, Penyediaan s€rana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.O1.O1.01.19.O2, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan 7 ) ) Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentar Pajak Bumi dan Bangr:nan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaharr Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nu;;rul t- ,ahur, r994 tentang Perubar.. r atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehar Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8 ) kode rekening l.2O.22.Ol.O l.OT,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.O l.lO,Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.O1.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsul+-asi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.22.O1.0l.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.21, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.2O.22.01.O2.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening I.2O.22.O1.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening |.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening \.2O.22.OLO5.OI Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki', Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening l.2O.42.Ol.O2.45,pada Kelurahan Malango'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentar Pajak Bumi dan Bangr:nan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaharr Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nu;;rul t- ,ahur, r994 tentang Perubar.. r atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehar Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8 ) kode rekening l.2O.22.Ol.O l.OT,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.O l.lO,Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.O1.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsul+-asi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.22.O1.0l.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.21, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.2O.22.01.O2.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening I.2O.22.O1.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening |.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening \.2O.22.OLO5.OI Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki', Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening l.2O.42.Ol.O2.45,pada Kelurahan Malango'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. ) ) 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamba]ran l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442r1; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O08 Nomor 1O1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 ) 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20O1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dal Anggota Dewarr Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent:-.nr If ana perin.rlr.ingan (Lemt,:,:: " Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan l,eml '5); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2' 1 ' rrstem informasr Keuanga; aerah lLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor f .iE, Tarnl:ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10 ) ) ) 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Peny'usunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Ta}run 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan L,embararr Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (t embaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor ll, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2Ol4 (I.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O 14 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KBTIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I darr Ringkasan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggarar 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut : Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14 berjumlah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/ Delisit c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Surplus Rp.69a.263.575.775,- Rp. 3.0OO.OOO.000,- Rp. 1.500.O00.00o,- Sisa l,ebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 (21 Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp. 695.763.575.775 Rp.369.434.324.730,- Rp.326.32Q.11- I r1 15,: Rp. (1.5O0.OOO.ouu, Rp. 1.500.ooo.ooo t2 ) ) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dite di Rantepao 'i -.' September 2Ol4 5EK[]:f+ pada BUP FRtrD RAJA UT ORRING Diundangkan di Rantepao pada tanggal 20 September 2014 a AERAH KABU RAJA LEWARAN LAtsI' BERITA D H KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13 ) ) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2014.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal 12 Axstwus2019 an GORONTALO UTARA, AN In INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang Pada tanggal 12 Agus 2019 SEKRETARIS DAERAH, : BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO ...

... UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17 TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR “385 | KABAN KABAG | ASS SEKDA | WABUP ...

Hal. 7, File: Perbup No 17 th 2019 ttg ...ab Gorut TA 2018.pdf

... 29. 30. aa K Maaai Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Takuus DOT Womor 3S. ...

... Tambahan Lembaran Daerah Nomor 178 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor ...

... : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA — TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 L, Pasal 1 Laporan realisasi ...

Hal. 5, File: Perbup No 17 th 2019 ttg ...ab Gorut TA 2018.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR ! ...

... 7 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang : a. ...

... Mengingat — TAHUN ANGGARAN 2018 BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ...

Hal. 1, File: Perbup No 17 th 2019 ttg ...ab Gorut TA 2018.pdf

Download file:

Perbup No 17 th 2019 ttg ...ab Gorut TA 2018.pdf

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kebupaten gorontalo utara

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/No. 385

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo Utara No.13 Tahun 2017; Perda Kab.Gorontalo Utara No.03 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 7 tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

pedoman implementasi transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten lampung utara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, SOFYAN Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal ~j'lnulln 2020 Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA, SERITA DAERAH K.ABUPATEN LAM PUNG UTARA TAHUN 2020 NOMOR .. i ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 1 Tahun 2020.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara; 14. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020. ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 3. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 1 Tahun 2020.pdf

... '-" :; BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINS! ...

... LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR: 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA ...

... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 1 Tahun 2020.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)... No 1 Tahun 2020.pdf

PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pedoman implementasi transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten lampung utara

ABSTRAK:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dengan aksinya yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh pemerintah daerah; 3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Transaksi Non Tunai meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, dan dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran yang ditetapkan oleh Bupati; 4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.
Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 201O tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor 8); 28. ...

... Toraj a Utara Nomor 3); 29. ...

Hal. 10, File: Perbup Nomor 8 Tahun 2014.pdf

... .t ,t' ( ( I Menimbang BUPATI TORAJA UTARA PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014 TtrNTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 8 Tahun 2014.pdf

... ( ( LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 20i4 TANGGAL 18 Juni 2Ol4 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN 2014 Ringkasan Lampiran II Jumlah APBD ...

... setelah penambahan dan pergeseran ini sebesar : BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2OI4 TENTANG DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN Pendapatan Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung ...

... .694.263.575.775,Rp.695.566.995.875 Rp.347.912.731.572,Rp.347.654.264.303 Rp ( 1.3o3.420.oo0,-) Rp. 3.000.000.000Rp. t.696.579.900 Rp. 1.303.42O.OO0,ahun berkenaan Rp. 0 SEKDA AS]STEN BAG, HUKUM I BU RAJA UTARA ...

Hal. 25, File: Perbup Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Download file:

Perbup Nomor 8 Tahun 2014.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2Ol4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.01.01.01.01.2 1, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.16.79, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar (2013) dengan kode rekening 1.01.O1.01.16.81, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/ SMK, dengan kode rekening 1 .0 1 .O 1 .O 1 . 17 .71 , Pen:rbangunan Gedung Sekolah dengan kode rekening 1 .0 I .O 1 .O 1 .24.O 1 , pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.02.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dal luar daerah dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.01.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.O2.O1 .Ol.Ol.2l, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01 .O2.O3, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O9, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD dengan kode rekening 1.O2.01.O1.06.01, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.O2.01.01.16.09, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.19.01, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.19.02, Peningkatan pendidikan tenaga peny'uluh kesehatan dengan kode rekening 1.02.O1.01.19.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.02.01.O1.21.O4, Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01, Penyemprotan lfogging sarang nyamuk dengan kode rekening 1.O2.O1.01.22.01, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.25.O7, Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.O2.01.O1.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.O2.O 1.O 1.33.03, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.O2.O1.01.33.04, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening I .O3.01 .01 .0 1 .03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .O3.O 1 .01 .O 1 .O7, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1 .O3.0 1 .O 1 .O 1 . 17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1O3.01.01.01.18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, Pembangunan Jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.O5, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.O1.18.O3, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.01.01.21.01, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.03.01.01.24.1O, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.03.06.01.01.02, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1 .03.06.O I .01 .03, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.O1.01.O4, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.06.01.01.07, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.O3.O6.01.02.10, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 2 ( ( r ( kantor dengan kode rekening 1.03.06.01.02.28, Penyediaan sewa sarana mobilitas darat dengan kode rekening 1 .03.06.0 1.02.46, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.08, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1 .03.06.0 1 .2 1.O 1 , Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1 .05.O 1 .01 .01 .04, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.O5.O1.O1.01.1O, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening I .05.01 .01 .Ol .21 , Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.O5.01.01.02.09, Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kode rekening 1.05.01.01.03.03, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1 .O5.O 1 .O 1 .05.O 1 , Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.05.01.01.15.04, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.O1.16.O2, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.O5.O 1.01 .24.05 pada Dinas Tata Ruang darr Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .06.O I .0 1 .01.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.02.22, Penyediaan gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.02.45, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dengan kode rekening 1 .06.0 1 .01. 15.01, PenJrusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening 1.06.O1.O1.15.O3, Koordinasi perencanaan bidasng fisik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.01.O 1. 18.O5, Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan dengan kode rekening 1.06.O1.01.19.01, Perencanaan survey/design pembangunan daerah dengan kode rekening I .O6.0 1 .01.20.O7 , monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.06.01.O1.21.13, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening l.06.01 .O1 .22.O2, Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.01.01.O2.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.01.O1.15.01, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.01.01.23.O1, pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.O1.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.O1.01.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyusunan RKA dengan kode rekening 1.17.Ol.O1.O1.22,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.O1.01.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.17.O1.O1.O2.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1 . 17.O 1 .01 .05.O 1, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.01.01.05.03, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.01.05.04, Peiaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.O5, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.O1.O1.16.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O 1.O 1.16.06,Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Toraja Festival dengan kode rekening l.l7 .O1.O1.17.08, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O1.O1.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1. 17.01.O 1 . 77 .O7 , Pad.a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Fasilitasi pemilihan umum dengan kode rekening 1 . 19.O 1 .O 1 .2). .O7 , pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01 .2O.O4, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.O3.01.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.O2.O3, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.O5,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.O2.O9,Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening 1.20.03.05.0 l,Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan kode rekening 1.20.03.01.16.O4, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.20.03.01.16.09, Pentas seni dan budaya, festival. Lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.22.01, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1.2O.O3.25.O l,Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.20.O3.O1.26.01, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening I .2O .O3 .Ol .26.04 , Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.26.05, Penyelesaian rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dengan kode 4 ( ( rekening l.2O.O3.O1.26.O9,pada Sekretariat Daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening l.2O.O4.Ol .O7 Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.2O.O4.01.10, pada Sekretariat DPRD, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.O1.O2, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.O5.O 1.O 1. 18, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.05.01.O2.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.O5.O 1.O2.O7, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.05.01,05.01, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1 .20.O5.O 1 .I7 .06, pen]'usunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening 1.20.05.01.17.11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.2O.05.O1.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.17.23, Asistensi rencana kerja anggaran SKPD kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.17.31, Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran APBD 2015 dengan kode rekening L.2O.O5.O1.17.36, Penyrrsunan Rancangan Kebijakan Akuntansi dengan kode rekening 1.2O.05.17.45, Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1 .20.05.01 . 18.06, Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 1.20.05.5.1.8, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.2O.O5.O2.O0.O0.5.1.5. 1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1 .7 , Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.O2, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening 1.2O.O7.01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.24, pad.a Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.01.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.O1.O1.16.O9, pada Badan peiaksana penyrrluhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening I.22.01.O1.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.09, Pengadaan dengan kode rekening 1.22.O1.O1.02.11, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.01.03.O5, Gelar TTG Nasional XI dengan kode rekening 1.22.O1.O1.15.07, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.O1.O7.17.O2, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 5 ( ( l.22.OI.Ol.l7.O3, Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.I7.06, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.O1.Ia.O1, Palatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan kode rekening 1.22.OI.O1.18.02, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01.O1.19.01,Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.O1.01.O1.01.O7, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daiam dan luar daerah dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.01.18, Pendidikan dan pelatihan forma-l dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.O1.01.01.06.02, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.O1.O1.16. 15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.01.01.01.16. 17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.O1.O1.01.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.O1.01.01.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.O1.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.20.03, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.Ol.Ol.Ol.24.O1, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.O 1 .O 1 .O 1 .24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1. 15.03, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.22.O1, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.24.O8 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.03, pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 2.O2.Ol .O1.02.05, Pemeliharaan rutinberkaia kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.06.04, Pembangrnan jalan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1 .15.03, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.02.01.O 1.15. 10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.O2.O1.Ol.l5.ll, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.02.01.O1.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16. 1 1, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan 6 ( ( Mengingat hutan dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.I9.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.2O.O5, Peningkatan Produksi, produktihtas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekening 2.02.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16. 10, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7 .O7 , Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.O2, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.2O.22.Ol.01.O7,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.01.10,Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.2O.22.O),.O1.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening l.2O.22.Ol.01.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1 .2O.22.O1 .O1 .21 , Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O5, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening I .2O .22.O1 .O2.O9 , Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.24, Perrgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.2O.22.O1.05.O I Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening I.20.62.01 .02.45, pada Kelurahan Singki'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paj ak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tanr,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 7 ( ( ( 2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2OO4 tentar.g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442t\; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentar,g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 ( ( ( 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraj a Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}run 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9 ( 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyrrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pen5nrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI4; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 201O tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor l); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 1).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lan:piran I dan Ringkasan Lampiran II dalam Peratural Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 1), diubah sebagai berikut: Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2074 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/Defisit c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeiuaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Surplus Rp.694.263.575.775,- Rp.369.434.324.730,- Rp. (1.s00.000.000,-) Rp. 3.O00.00O.0OO,- Rp. 1.50O.0OO.0OO,- Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. O (21 Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp. 695.763.575.775 Rp. 326 329.251 .O45 Rp. i.500.000.ooo lt ( ( (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : n 'Dt~N :ic:,.o TANGGAL : 6 ~ANupt,'"1l aoz» TENTANG : PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Lampiran V SATUAN BIAVA PENGINAPAN ...

... 3A TIM_UR 0/H __ 3,000,000 .. _2J)OO,OOO 20 KALIMANTAN BARAT 0/H 2,400,000 1,500,000 21 KALIMANTAN TENGAH 0/H 3,000,000 1,850,000 22 KALIM~J\JTAN_S=E=LA_T-'-A-'-N'-----1---0_/H______ _ ....:.;4,=2-=-50 ...

... :....:...0..:....0_0_-1-.. 1-'-'-,9=-=2:...:...0,'-'-0..:....00~ 23 KALIMANTAN TIMUR 0/H 4,000,000 2,000,000 24 SULAWESI UTARA 0/H 4,000,000 2,000,000 25 _GOR_Q_.:.... ...

Hal. 16, File: Perbup No. 11 Tahun 2020.pdf

... BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA, a. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup No. 11 Tahun 2020.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara T ahun Anggaran 2020; 19. ...

... UTARA TENTANG PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; 3. Bupati adalah Minahasa Utara; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Utara; 5. ...

Hal. 3, File: Perbup No. 11 Tahun 2020.pdf

Download file:

Perbup No. 11 Tahun 2020.pdf

PERJALANAN-DINAS-DPRD-MINAHASA UTARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.MINUT 2020/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA

ABSTRAK:

Perjalanan dinas DPRD Minahasa Utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggung jawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Kabupaten Minahasa Utara dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata memenuhi kondisi kemampuan keuangan daerah.
UU No.28 tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.1 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PMK No49/PMK.02/2017, PERDA MINUT No.3 Tahun 2019, PERBUP Minut No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Subjek dan Tujuan, Penandatangan SPT dan SPPD, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Tata Cara Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Dokumen Perjalanan Dinas, PenanggungJawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP MINUT No.1 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
11 Hlm ( 7BAB, 24 Psl), 17 Lampiran(17Hlm)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Konawe Utara. 5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara. 7. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 12 TAHUN 2022.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR l1 TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DANTATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, ...

... Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 12 TAHUN 2022.pdf

... Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... (Q{(( 2022 t.BuPATI KONAWE UTARA, � �I H. RUKSAMIN f/( Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, ?--=t jaJ'\W,.r( 2022 4k: SEKRETARIS DAERAH,A � H. M. ...

... KASIM PAGALA 4 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR .L{770 ...

Hal. 14, File: PERBUP KAB KONUT NO 12 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 12 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 430

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; d. Bidang Pemberdayaan Sosial; e. Bidang Rehabilitasi Sosial; f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Contoh : Nomor Lampiran Lampiran Perihal KOP BUPATI Gorontalo Utara, Kepada Yth. ...

... Kepala Perangkat Daerah : 1 (satu) bendel Di,- : Persetujuan Pemusnahan Gorontalo Utara Arsip Memperhatikan surat Saudara Nomor .cccoooocoooroc.c.x tanggal ............. tentang permohonan persetujuan ...

... BUPATI GORONTALO UTARA, ttd secoo0e0o00ocococorococococoocococeocevananaoe Tembusan Yth : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara, 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 19, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Pemkab Gorut-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR -y TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang ...

... arsip, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Pemkab Gorut-ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal 26 MENMR 2018 4 (GpPami GORONTALO UTARA, —o— INDRA YASIN Diundangkan di Gorontalo Utara Pada tanggal 15 95Sevl lo 2018 S ETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA RIDWAN ...

... IN, SH., MH NIP. ye BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 38 Kepala aa Kabag. ...

Hal. 8, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Pemkab Gorut-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...Pemkab Gorut-ocr.pdf

pedoman pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara bupati gorontalo utara

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2018/No.368

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit kerja selaku pencipta dan pengelola arsip.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 19 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 17 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 17 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 37 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang maskud dan tujuan, serta pelaksanaan penyusutan arsip.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 35 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahu,n 2016); 16. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara iniyang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 3. ...

... Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara 5. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 35 Tahun 2017.pdf

... BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan Terbitnya Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 ini maka Petunjuk Teknis ...

... Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur ^P^san BuPati Lampung Utara dengan memperhatikan masukan dan berbagai sumber. ...

... SAMSIR Diundangkan di Kotabumi pada tanggal - 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNG UTARA Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 3-d - - 2017 BUPATI LAMPUNG UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ...

Hal. 17, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 35 Tahun 2017.pdf

... Susunan Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten Lampung Utara terdiri dari: 1. ...

... Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten Lampung Utara bertugas: 1. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jampersal Tingkat Pusat. 2. ...

... Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jampersal di Kabupaten Lampung Utara. 4. ...

Hal. 13, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 35 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 35 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah secara Terpadu Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang: Mengingat: BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH SECARA TERPADU KABUPATEN KOLAKA ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA I;~A BUPAn KOLAKA UTARA, a. bahwa dalam rangka mendorong akselarasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan unggulan daerah perlu ...

... destinasi Pariwisata menjadi destinasi unggulan daerah, diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah; c. bahwa Kabupaten Kolaka Utara ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No.13 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026; 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 16. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang ReneanaTata Ruang Wilayah ( RTRW) Kabupaten Kolaka Utara. ...

Hal. 2, File: Perbup Kolut No.13 Tahun 2016.pdf

... Komitmen Politik kepala Daerah DPRDKabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan pengembangan DPUDsecara terpadu dan berkelanjutan. i. ...

... Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara b. Hasil studi kelayakan; dan c. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah (2). ...

... Kawasan wisata religi mesjid agung kolaka utara 22. Kawasan wisata perkantoran pemda kolaka utara 23. Kawasan wisata Alun-alun kota lasusua 24. Kawasan wisata edukasi Perpustakaan kota Lasusua 25. ...

Hal. 5, File: Perbup Kolut No.13 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Kolut No.13 Tahun 2016.pdf

penetapan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2016/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah secara Terpadu Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong akselarasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata Nasional dan Internasional; b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi Pariwisata menjadi destinasi unggulan daerah, diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah; c. bahwa Kabupaten Kolaka Utara memiliki beberapa destinasi Pariwisata unggulan yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk di kembangkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perJumembentuk peraturan Bupati tentang penetapan Destinasi Pariwisata·Unggulan Daerah ( DPUD ) secara terpadu Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 ); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058 ) 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Reneana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5262 ); 12. .Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM-67/ UM.001/MKP/204 tentang Pedoman Pengembangan Pariwisata di pulaupulau keeil; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang ReneanaTata RuangWilayah ( RTRW) Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DPUP SECARA TERPADU, BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD SECARA TERPADU, BAB IV PENGENBANGAN DPUP DAN KERJA SANA WISATA SECARA TERPADU, BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, BAB VI PEMBINAAN, BAB VII PENDANAAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3); 15. ...

... Menetapkan MEMlJIUSKAN: PERA1URAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PE~AIAN RISIKO DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara. 2. ...

Hal. 3, File: Perbup Kolut No 6 Tahun 2018.pdf

... BUPATIKOLAKA UTARA PROV1NSISULA~ITENCK}ARA PERATURAN BUPATIKOLAKA UTARA NOMOR b TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANPENILAIANRISIKO DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Menimbang Mengingat ...

... DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA BUPATIKOLAKA UTARA a. ...

... tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No 6 Tahun 2018.pdf

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 8. ...

... Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 9. ...

... Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kabupaten Kolaka Utara. 13. ...

Hal. 4, File: Perbup Kolut No 6 Tahun 2018.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaiai Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Download file:

Perbup Kolut No 6 Tahun 2018.pdf

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko; b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sebingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5135); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor60); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3); 15. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 800/146 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD,TUJUAN,DAN RUANG LINGKUP, BAB III SASARAN, BAB IV TAHAPAN PENILAIAN RISIKO, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT