Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,044 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Desa

Hasil pencarian pada file:

... SUARDI ~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, Diundangkan diTanjung pada Tanggal,2Januari 2018 $ H. ...

... NAJMULAKHYAR Ditetapkan diTanjung pada tanggal,2Januari 2018 PATI LOMBOK UTARA, 1} Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita ...

... TK017 dengan koordinat 80 18' 45.04" LS dan 1160 24' 15.37" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri LokokSopak sampai pada LokokSopakyangditandai sebagaiTK018. 3. ...

Hal. 5, File: PERBUP Lombok Utara No 14 Tahun 2018.pdf

... ·NAJMULAKHYAR PATI LOMBOK UTARA, \"-,__,,.,<,"\,,'-1 . __ .. 1 Jtf.t I I J~i 11 Ji JJll III • I di1h ill! § IIJ~.I'~~ A~ ~ ~t 11',ilfJ R U) w ~IUfdJ!JI J'~ Q t ~ U) u ~aJ4A; dt :! Z f i.r HI ~1P.\W"'! ...

... Q I • -PETA BATAS DESA BAYANKECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA Lampiran: Peraturan Bupati LombokUtara Nomor 14 Tanggal :2Januari 2018 Tentang .Peta Batas Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten LombokUtara ...

Hal. 6, File: PERBUP Lombok Utara No 14 Tahun 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara i.\ l?? ...

... dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ...

... Desa Bayan Kecamatan Bayan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ...

Hal. 1, File: PERBUP Lombok Utara No 14 Tahun 2018.pdf

Download file:

PERBUP Lombok Utara No 14 Tahun 2018.pdf

PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK:

-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
-Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB; DAN 6 PASAL; MENGATRU HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM; 2. BATAS DESA BAYAN; 3. KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN 4. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18a Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Bohusami Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... KABAG. 2 1 | PEMERINTAHAN A3 Tea tam AN & Organisasi N 3 Ass II 113 4 Iassi 5 | sekoa WABUP 11 A0” 1 " Di Mohon dgn 7 | supari dr ob Tangani hn Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA a. bahwa b. bahwa ...

... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR (8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOHUSAMI KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, perkembangan ...

... dan kemajuan dengan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Gentuma Raya-ocr.pdf

... Menimbang : Mengingat ks RANCANGAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR g, TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOHUSAMI KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah ...

... Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat : bahwa dengan ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Gentuma Raya-ocr.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOHUSAMI KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya ...

... Kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Gentuma pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, ...

... Gorontalo Utara. ...

Hal. 10, File: PERBUP Gorontalo Utara No...Gentuma Raya-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...Gentuma Raya-ocr.pdf

pembentukan desa bohusami kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18a, LD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Bohusami Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bohusami kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 14 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Perkara Hukum Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 3. ...

... Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 5. ...

... Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara. 6. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2021.pdf

... dalam hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan perkara hukum lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara ...

... ; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PEDOMAN PENANGANAN PERKARA HUKUM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TENT ANG PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 11 TAHUN ...

... 2021 BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2021.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 14 YUNI NURMALAWATI Diundangkan di Buranga pada tanggal ?1 -S- - 2021 Pj, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUT N UTARA, P.· ~ --- H. MUH. ...

... No Ditetapkan di Buranga pada tanggal "3 -5 - 2021 ATI BUTON UTARA, PARAF KOORDINASI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ...

... Kabupaten Buton Utara. ...

Hal. 9, File: PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2021.pdf

pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa perlindungan hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan merupakan suatu bentuk penghormatan dan pengakuan dalam hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan perkara hukum lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu adanya pedoman penanganan perkara; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pedoman penanganan perkara dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 ;) 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214); 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 4);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penanganan Perkara Hukum; Bab III Pembinaan dan Pengawasan; Bab IV Pelaporan; Bab V Pendanaan; Bab VI Ketentuan Lain-Lain; Bab VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA HUKUM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
9

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 116 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Standar pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai pengelolaan Air Minum Banajarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,TambahanLembaranDaerah Pmvinsi Kalimantan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tabun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisaai, Tugas, Fungal, dan Tata KerjaPerangkat Daerah Provins!. ...

... Kalimantan Selatan [Berita Daerah Provinsi Kalimantan Sel,atanTahun 201'9Nomor95);; Mene:tapkan: ...

Hal. 3, File: Pergub No 0116 Thn 2020.pdf

... Dipindai dengan CamScanner ,ZA ,IAN'WAR - MOR 1(.1;, BE,:RJ,TADA-ERAH PROVlNSI KALIMANTAN BE.lATAN 'TAHUN ,2020 NO_ ' ,c' RUDY RESNAWAN DiundangkandiBanjarbaru pada tanggel ~.r IOV 1- .i! ...

... Peraturan Gubemur inimulaiberlakupadasaatdiundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur rm dengan penempatarmya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 6, File: Pergub No 0116 Thn 2020.pdf

... untuk memenuhi persyaratan adrninistrasi Bad-an Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan AirMinum fUPTD-BPAM) Banjarbakula pada Dinars Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinai Kalimantan ...

... Menimbang;: STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAE.RAH BALM PENGELOLAAN AIR.M:INUMBANJARBAKULA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO PROVIN81KALIMANTAN SELATAN TENTANG PE.RATURANGUBERNUR KALIMANTAN ...

Hal. 1, File: Pergub No 0116 Thn 2020.pdf

Download file:

Pergub No 0116 Thn 2020.pdf

Standar/Pedoman

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 116, BD.2020/No.

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai pengelolaan Air Minum Banajarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa pengelolaan air minum merupakan salah sam sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menjamin kepastian pelayanan yang berrnutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat berjalar» lebih tertib sesuai dengan persyaratan; bahwa untuk memenuhi persyaratan adrninistrasi Bad-an Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum fUPTD-BPAM) Banjarbakula pada Dinars Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinai Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ('9 Tahun 20]8 tentang Badan Layanan Urnum Daerah (BLUD), maka perlu diatur Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan Sf)bagairnana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minima] Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknie Daerah Balai ,I'engelolaan. Air Minum (UPTD~BPAM) :Banjaibakula.pada.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
Pasal 18 aya.·t (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu'bUk Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang, Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubenur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 .
Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan berisi tentang: Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 18 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PETA BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI LOMBOK UTARA, \--------------r ~ H. NAJMUL AKHYAR . "_ ,,---""""-" ..,__.-I ..- \ .~-~....,. -_.' j I !, I ) ,.,...., r~._ \ / ": \ \ -r=>: \) __-' '- ". ,\ I 1('-" '\ ,I ,(~....._ ("..or! ...

... II h PETA BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA Lampiran: Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 18 Tanggal 2Januari 2018 Tentang Peta Batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok ...

... Utara .. • I ...

Hal. 7, File: PERBUP Lombok Utara No 18 Tahun 2018.pdf

... TK061 dengan koordinat 8° 14'54.25"LSdan 116°22'27.38"BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Bagek Rangkang sampai pada LokokBagekRangkangyangditandai sebagaiTK062. 4. ...

... TK 063dengan koordinat 8° 14'25.52" LSdan 1160 22" ZI.O'/ BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Dasan Gelumpang sampai pada Jalan Dasan Gelumpang yang ditandai sebagai TK 064. 6. ...

... TK065 dengan koordinat 80 13'43.50"LSdan 1160 22' 16.19"BT, selanjutnya kearah utara menyusuri KolohTantang sampai pada Jembatan KolohTantang yangditandai sebagaiTK066. 8. ...

Hal. 5, File: PERBUP Lombok Utara No 18 Tahun 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Ptnvinsi,Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia ...

... Sukadana Kecamatan Bayan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ...

Hal. 1, File: PERBUP Lombok Utara No 18 Tahun 2018.pdf

Download file:

PERBUP Lombok Utara No 18 Tahun 2018.pdf

PETA BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK:

-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap bata.s desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara; -bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuas 1Rct-cntuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB DAN 6 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM; 2. BATAS DESA SUKADANA; 3. KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN 4 KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Huidu Melito Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang BUPATI GORONTALO UTARA PERA1URAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR J.7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA HUIDU MELITO KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA OENGAN RAHMAT "T\.IHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Oaerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah ...

... tentang Pembentukan Desa Huidu Melito Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara; \ Mengingat 1. ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...camatan Kwandang.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 2010 Diundangkan di Kwandang pada tanggal 7 c:erre"'&c:� 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, \ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR ...

Hal. 9, File: PERDA Gorontalo Utara No ...camatan Kwandang.pdf

... 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR :J.7 TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA HUIDU MEUTO KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...

... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Molantadu pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan ...

... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan ...

Hal. 10, File: PERDA Gorontalo Utara No ...camatan Kwandang.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...camatan Kwandang.pdf

pembentukan desa huidu melito kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2010/No.27

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Huidu Melito Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa huidu melito kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 42 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Bulango Raya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... .r \ Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA sNOMOR 4.2. ...

... TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA BULANGO RAYA KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah ...

... Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...aya Kec Kwandang.pdf

... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Dambalo serta Desa Molantadu pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan ...

... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Bulango Raya Kecamatan Kwandang ...

... Kabupaten Gorontalo Utara ...

Hal. 10, File: PERDA Gorontalo Utara No ...aya Kec Kwandang.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang pada tanggal I SE!' ...

... i-� 2010 Diundangkan di Kwandang pada tanggal 7 �n,M� 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 42 \ ...

Hal. 9, File: PERDA Gorontalo Utara No ...aya Kec Kwandang.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...aya Kec Kwandang.pdf

pembentukan desa bulango raya kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, LD.2010/No.42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bulango Raya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bulango raya kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 12 Tahun 2013

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Nias Utara (Lemabaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 15, Seri E); Dengan Persetujuan ...

... Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN : ; PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA. ...

Hal. 6, File: Perda Nomor 12 Tahun 2013...Perangkat Daerah.pdf

... SALINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR : % SERI :j> PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR n TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NIAS UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 12 Tahun 2013...Perangkat Daerah.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara. Ditetapkan di Lotu pada tanggal 28 Oktober 2013 BUPATI NIAS UTARA, ttd. ...

... HAOGOSOCHIHULU, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580905 198910 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 17- SERIV Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAJB. ...

... NIAS UTARA, ALPIUS SARUMAHA, SH. MH NIP. 19670211 200502 1 OOl ...

Hal. 47, File: Perda Nomor 12 Tahun 2013...Perangkat Daerah.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Seluruh Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara

Download file:

Perda Nomor 12 Tahun 2013...Perangkat Daerah.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... ' - ,., ·'·, BUPATI LUWU UTARA PERA TORAN BUPATJ LUWU UT ARA NOMOR 05 TAHON 2006 T E N T A N G KODE DAN DATA WILAYAH ADMlNISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UTARA BUPATI LUWU UTARA Menimbang Mengingat ...

... Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 20 ); MEMU TUSKA N: PERATURAN BUPATI ...

... LUWU UTARA TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINJSTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UT ARA. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 5 TAHUN 2006.pdf

... Kode dan Data Wilayah Administasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara ditetapkan setiap akhir tahun. (2). ...

... Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tercantum dalam lam pi ran Peraturan ini. ...

... Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati rm ,--------d_e_ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 5 TAHUN 2006.pdf

... ' • Larnpiran : Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor : 05 Tahun 2006 Tanggal : 15 Maret 2006 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UTARA ,...,_ I NAMA I JUMLAH LUAS JUMLAH PENDUDUK ...

... KODE KABUPATEN KECAMATAN KELU- DESA WILAYAH (JIWA l KE" RAHAN (KM 2) L p L + P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73.22 LUWU UTARA 11 4 167 7.502.58 139.984 136.562 276.546 73.22.01 1. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 5 TAHUN 2006.pdf

Download file:

PERBUP NO. 5 TAHUN 2006.pdf

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UTARA

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; b. bahwa dengan adanya Pemekaran Kecamatan, Desa dan Kelurahan akan mempengaruhi adanya perubahan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3826); 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437); · 3. Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Adrninistrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 20 );
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINJSTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal 1 Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten I Kota dalam Wilayah Kerja Kecamatan. f. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas - batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usu! dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Lndonesia. g. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dijadikan Pedoman dalam Penataan sistem infonnasi Pemerintahan. h. Data dan Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah Data dasar yang memuat nama Wilayah, Luas Wilayah dan jumlah Penduduk seluruh Lndonesia dirinci mulai dari Desa I Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten I Kota dan Propinsi seluruh Indonesia. Pasal 2 (1). Kode dan Data Wilayah Administasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara ditetapkan setiap akhir tahun. (2). Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tercantum dalam lam pi ran Peraturan ini. Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2006.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... .- Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR � TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA ALATA KARYA KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ...

... tentang Pembentukan Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara; 1. ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...rya Kec Kwandang.pdf

... •' 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR za TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA ALATA KARYA KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...

... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Leboto pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan ...

... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan ...

Hal. 10, File: PERDA Gorontalo Utara No ...rya Kec Kwandang.pdf

... I I Daerah Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. II. ...

... Pasal 6 Dalam rangka pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Alata Karya pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dimasa mendatang ...

... Untuk itu tata ruang wilayah Desa Alata Karya harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistim rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 11, File: PERDA Gorontalo Utara No ...rya Kec Kwandang.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...rya Kec Kwandang.pdf

pembentukan desa alata karya kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, LD.2010/No.35

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa alata karya kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT