Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang : Mengingat : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... yang dialami oleh penduduk Kabupaten Gorontalo Utara perlu dilakukan penataan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara: bahwa Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Daerah ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...atatan Sipil-ocr.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Dan BUPATI:GORONTALO UTARA Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ...

... Daerah, adalah Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Gorotalo Utara. Kepala Daerah, adalah Bupati Goronta!o Utara. ...

Hal. 4, File: PERDA Gorontalo Utara No ...atatan Sipil-ocr.pdf

... Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ...

... . ditetapkan di Kwandang pada tanggal (1 ma CT 2011 £ BupATI GORONTALO WTARA pada tanggal 21 MARET 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ...

... MARET 2011 | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONT, ALO UTARA, “ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 1 ...

Hal. 35, File: PERDA Gorontalo Utara No ...atatan Sipil-ocr.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...atatan Sipil-ocr.pdf

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimana sebelumnya masih menggunakan Peraturan Daerah (induk) Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.4 Tahun 1961; UU No.1 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1992; UU No.39 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; PP No.9 Tahun 1975; PP No.27 Tahun 1983; PP No.37 Tahun 2007; Perprs No.25 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk, penyelenggaraan administrasi kependudukan, data dan dukomen kependudukan, dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, pencatatan sipil, pelaporan, biaya operasional, sanksi administratif, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat negara atau sebagian dalam keadaan darurat dan luar biasa, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Terdiri dari 46 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten l,ombok Utara. Nomor : lI Tahun 2O2O Tanggal :22Juni2O2O Tentang : Pembentukan Desa Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. ...

... PETA BATAS DESA SAMAGUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA I ! ,# Lagart a : -. . - 0.r. X.!! ...

... nc$ ----- aa xEre.r YdrErsr ------- -rre-fa( :/- s.n ------KM 0 0.5 f 2 3 I Sumbar Oata : tBrrPATr r,oMBoK UTARA, q f n. na.luwAr$ryaR \ xElrllAtEx lo*oa( llr^r \ NS r \ 1:<- A Ll^ \ \\ \ xEcar^rar r lxrrc ...

Hal. 9, File: PERDA NOMOR 11 TAHUN 2020...TEN LOMBOK UTARA.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daera]r Kabupaten Lombok Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 22 Juni2O2O z{suratt LoMBoK UTARA, qA H. NA",MUL AIGTTAR Diundangkan di Tanjung pada tanggal 22 Juni 2O2O SEKR TARIS DAERAII ^IGBT PATEN LOMBOK TTTARA+ rTttt H. ...

... SUARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 66 TAHUN 2019 ...

Hal. 8, File: PERDA NOMOR 11 TAHUN 2020...TEN LOMBOK UTARA.pdf

... re BUPATI LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR I1 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBENTUKAN DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN RAHMAT ...

... perdesaan di Kabupaten l,ombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa; bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verilikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan ...

... pertimbangan ssfagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara; 1. ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 11 TAHUN 2020...TEN LOMBOK UTARA.pdf

Download file:

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2020...TEN LOMBOK UTARA.pdf

PEMBENTUKAN-DESA-SAMA-GUNA-KECAMATAN-TANJUNG-KABUPATEN-LOMBOK-UTARA

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK UTARA

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK:

dalam rangka efektilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkattan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten l,ombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2017
Tujuan pembentukan Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
-
-
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 57 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Menimbang : Mengingat : tes KABUPATEN GORONTALO UTARA ...

... BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan, penegakan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami ...

... oleh penduduk Kabupaten Gorontalo Utara perlu dilakukan penataan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara) bahwa Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Daerah Otonomi ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...an&Catatan Sipil.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA. NOMOR 57 TAHUN 2010 . ...

... | Tx SEKRETARIS YA DAERAH h WAKIL T BUPATI Ar) Bupati - | UNTUK DI Mengingat : | Mg KABUPATEN GORONTALO UTARA BUPATI GORONTALO UTARA, & bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan, ...

... urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara: bahwa Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara belum ada Peraturan Daerah yang mengatur ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...an&Catatan Sipil.pdf

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : L, 2 3. 4 Daerah, adalah Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Gorotalo Utara. ...

... Kepala Daerah, adalah Bupati Gorontalo Utara. Instansi Pelaksana, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 5, File: PERBUP Gorontalo Utara No...an&Catatan Sipil.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...an&Catatan Sipil.pdf

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.4 Tahun 1961; UU No.1 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1992; UU No.39 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiman atelah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.9 Tahun 1975; PP No.37 Tahun 2007; Perpres No.25 Tahun 2008; Permendagri No.10 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk, penyelenggaraan administrasi kependudukan, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan pelayanan informasi, penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pelaporan, biaya operasional, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2010.
Terdiri dari 45 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengisian Jabatan Secara Terbuka Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... [1] BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGISIAN JABATAN SECARA TERBUKA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... sebagai perwujudan amanat promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara; [1] BUPATI KONAWE UTARA ...

... PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGISIAN JABATAN SECARA TERBUKA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 12 Tahun 2016.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Ditetapkan di Wanggudu Pada Tanggal 23 Mei 2016 BUPATI KONAWE UTARA, ttd R U K S A M I N Diundangkan di Wanggudu Pada Tanggal 23 Mei 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, ttd H. ...

... MARTAYA BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 101 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara, TASMAN TABARA, SH Pembina , IV/a NIP. 19640610 198903 1 ...

Hal. 20, File: Perbup Konut No. 12 Tahun 2016.pdf

... [3] M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN SECARA TERBUKA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara 2. ...

... Bupati adalah Bupati Konawe Utara 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara 6. ...

Hal. 3, File: Perbup Konut No. 12 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 12 Tahun 2016.pdf

pengisian

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016 / NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengisian Jabatan Secara Terbuka Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasikepangkatan,pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu melakukan pengisian jabatan secara terbuka, selektif dan Kompetitif dikalangan Aparatur Sipil Negara; b.bahwa pengisian jabatan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah ; c. bahwa untuk melaksanakan promosi jabatan secara terbuka di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai perwujudan amanat promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4689); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2015; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
BAB I ketentuan Umum BAB II Maksud, Tujuan. Sasaran dan Ruang Lingkup BAB III Persiapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BAB IV Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka BAB VI Pengisian Jabatan Administrator BAB VII Larangan BAB VIII Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi BAB IX Sanksi BAB X Ketentuan Penyidikan BAB XI Ketentuan Lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara No. 32 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. ...

... Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. ...

... Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 6. ...

Hal. 3, File: Perbup 32 Th 2016.pdf

... Menimbang BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016 T E N T A N G STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN ...

... dengan Peraturan Bupati Konawe Utara. ...

... Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4685); ...

Hal. 1, File: Perbup 32 Th 2016.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... S DAERAH ." r - (a3I BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 Nomor . ...

Hal. 10, File: Perbup 32 Th 2016.pdf

Download file:

Perbup 32 Th 2016.pdf

standarisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/No.121

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4685); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Dinas Perorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5610; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Menetapkan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
34 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang : Mengingat : DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Zainal Umar Sidiki dibidang kesehatan kepada Bangsa dan Tanah Air, khususnya bagi masyarakat Gorontalo Utara maka tidaklah berlebihan bilamana nama dr. Hi. ...

... Daerah tentany Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ... Umum Daerah-ocr.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...

... Zainal Umar Sidiki diabadikan pada nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. ...

... Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara, dalam misinya memberikan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara secara umum juga diharapkan dapat memberikan konstribusi dalani ...

Hal. 6, File: PERDA Gorontalo Utara No ... Umum Daerah-ocr.pdf

... RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabuapten Gorontalo Utara. BAB II PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT Pasal 2 Memberikan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan nama RSUD dr. Hi. ...

... Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nama . Rumah Sakit Umum Daerah dr. ...

... Utara untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya. ...

Hal. 4, File: PERDA Gorontalo Utara No ... Umum Daerah-ocr.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ... Umum Daerah-ocr.pdf

penetapan rumah sakit umum daerah kabupaten gorontalo utara

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang baik pada semua bidang dan semua jenis penyakit yang menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; PP No.25 Tahun 2000; PP No.84 Tahun 2000; PP No.39 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang penetapan nama rumah sakit umum daerah termasuk didalamnya mengatur tentang pemberian nama rumah sakit, tujuan dan sasaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2011.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 20 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... /'''' BUPATI MINAHASA UTARA Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : ..Q.o TAHUN 2012 TENT ANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA BUPATI MINAHASA UTARA ...

... usaha-usaha pariwisata, perlu ditetapkan ketentuan tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara ...

... tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. ·1. ...

Hal. 1, File: Perbup No. 20 Tahun 2012.pdf

... MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan : 1. ...

... Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara; 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara; 3. ...

... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara; 6. ...

Hal. 3, File: Perbup No. 20 Tahun 2012.pdf

... . - SOM PIE 0 Diundangkan di Pada tanggal : Airmadidi SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Ors. JOHANNES A. ...

... RUMAMBI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19541110 197603 1 011 SERITA DAERAH KASUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR: 1o 0 ...

Hal. 15, File: Perbup No. 20 Tahun 2012.pdf

Download file:

20_2012_PerBup 20.pdf

Perbup No. 20 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 49 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana ...

... Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105); 14. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2021- 2026; ...

Hal. 2, File: PERBUP KAB KONUT NO 49 TAHUN 2022.pdf

... Menetapkan : - 3 - MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

... Inspektorat Daerah adalah Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara; 6. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 49 TAHUN 2022.pdf

... Menimbang: Mengingat - I - BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR �� TAHUN 2022 TENT ANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA ...

... Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 49 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 49 TAHUN 2022.pdf

PENETAPAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 467

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2021- 2026;
IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk: a. Penyusunan perencanaan jangka menengah; b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran; c. Penyusunan dokumen penetapankinerja; d. Pengukuran kinerja; e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja; f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Gorontalo utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Berita ...

... Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 297 ). ...

... MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2017. ...

Hal. 4, File: Perbup No 2 Th 2017 Ttg T...Th Anggaran 2017.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR - 9... 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa sesuai ...

... persetujuan DPRD, b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja pejabat negara, pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...

... , c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran ...

Hal. 2, File: Perbup No 2 Th 2017 Ttg T...Th Anggaran 2017.pdf

... "9 BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR .02. , 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 TA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. ...

... ASS.1 b. bahwa pemberian tambahan penghasilan 4. | Ass2 # dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja s. | sekoa i pejabat negara, pegawai negeri G was h Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...

... Utara Tahun Anggaran 2017, Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perbup No 2 Th 2017 Ttg T...Th Anggaran 2017.pdf

Download file:

Perbup No 2 Th 2017 Ttg T...Th Anggaran 2017.pdf

TUNJANGAN KINERJA DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Perda Kab. Gorut No. 26 Tahun 2010; Perda Kab. Gorut No. 10 Tahun 2016.
Di dalam peraturan ini diatur tentang tunjangan kinerja daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk di dalamnya mengatur tentang siapa saja yang menerima tunjangan kinerja daerah, tata cara penilaian prestasi aksi dan prestasi hasil sebagai komponen dalam menentukan tunjangan, besaran dan perhitungan tunjangan kinerja, serta penghargaan yang diberikan kepada pegawai berprestasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Peraturan Bupati ini terdiri atas 19 Halaman termasuk lampirannya

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 31 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 3t TAHUN 2018 TENT ANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA 0 DENGAN RAHMAT ...

... Minahasa Utara, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dilarang menerima hadiah a tau suatu pem berian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu meneta12kan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; C· Mengingat ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 31 Tahun 2018.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEDOMAN ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara. 2. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekreta.ris Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 5. ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 31 Tahun 2018.pdf

... Penanggungjawab Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara; Inspektur Kabupaten Minahasa Utara; Sekretaris Inspektorat Kabupaten Minahasa b. Ketua c. Sekretaris Utara; d. ...

... (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara. 0 Bagian Kedua Kewajiban Dan Tugas Pasal 11 0 UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal l O berkewajiban: a. ...

... Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi dari pegawai /pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; b. ...

Hal. 10, File: Perbup Nomor 31 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Nomor 31 Tahun 2018.pdf

GRATIFIKASI-PENGENDALIAN-PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.Minut 31/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN perlu disusun pedoman pengendalian gratifikasi
UU No.33 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Perpres No.55 Tahun 2012; Permenpan RB No.52 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud, tujuan dan prinsip, Pengendalian gratifikasi, Unit pengendalian gratifikasi, Sosialisasi dan diseminasi, Perlindungan pelaporan gratifikasi, Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan penutup,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
14 hlm (19 Pasal)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT