Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8 ...

Hal. 4, File: PERBUP NO. 18 TAHUN 2014.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah ...

... Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 18 TAHUN 2014.pdf

... Pasal 5 Bappeda Kabupaten Luwu Utara menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2015 dan hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... BUPATI LUWU UTARA,t ( ARI N JU AIDI DERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 18 ...

Hal. 6, File: PERBUP NO. 18 TAHUN 2014.pdf

Download file:

PERBUP NO. 18 TAHUN 2014.pdf

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2014/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dae rah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); j j 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 91); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 214); .. ' ·, 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 216); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8) 23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 50); 24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN UTARA TAHUN 2015 Pasal 1 KERJA LUWU Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat penyelenggara pemerintah daerah. selajutnya disingkat DPRD Daerah sebagai unsur -, .. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 sebagai penjabaran RPJMD 2010-2015 yang dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 6. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah. 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Biaya. Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, dan RKPD Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan. (2) RKPD Tahun 2015 dijadikan sebagai: a. Instrument pelaksanaan RPJMD; b. Acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa Program/Kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; c. Konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RAPBD; d. Landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; e. Pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan strategi prioritas APBD di DPRD. (2) SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bersama DPRD. • > Pasal 4 (1) SKPD membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kenerja masing-masing program. (2) Laporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan berikutnya. (3) Laporan kinerja triwulan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. Pasal 5 Bappeda Kabupaten Luwu Utara menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2015 dan hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Pasal 6 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
6

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Dan Papan Nama Ruang Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; 13. ...

... KALIMANTAN TENGAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1. ...

... Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ; 2. ...

Hal. 2, File: Pergub 5 tahun 2007.PDF

... KALIMANTAN TENGAH DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Menimbang Mengingat a. bahwa untuk ketertiban dan pembinaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah. 8. ...

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; ...

Hal. 1, File: Pergub 5 tahun 2007.PDF

... BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor : 68 Tahun 1992 tanggal 28 Oktober 1992 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil clan ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengunclangan Peraturan Gubemur ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... NGAH, Diundang di Palangka Raya Pada tanggal 27 Februeri 2007 SEKRETARISDAERAH IMANT AN TENGAH, NAHSINSENG DERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4 T AHUN 2007 NOMOR . ...

Hal. 5, File: Pergub 5 tahun 2007.PDF

Download file:

Pergub 5 tahun 2007.PDF

pns

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD. 2007/4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Dan Papan Nama Ruang Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Ketertiban Dan Pembinaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Melaksanakan Tugasnya, Serta Meningkatkan Pelayanan Administrasi Maupun Pelayanan Umum Kepada Masyarakat, Perlu Dibuat Identitas Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Dan Papan Nama Ruang Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; B. Bahwa Pengaturan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Dan Papan Nama Ruang Keija Dimaksud Huruf (A) Diatas, Ditetapkan Dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006; Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2001; Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 1.20.03.00.00.52.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA; BAB III : KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB IV : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2007.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... w BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMAMTAlf TENGAH PERATORAN BUPATl BARlTO UTARA NOM:OR :? ...

... TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAM PERJALANA:tf DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAJf KABUP:ATEN BARITO UTARA DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA BUPATl BARITO UTARA, ..__ Menimbang: a. bahwa Ketentuan Perjalanan ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daro.rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9 ...

Hal. 1, File: Perbup Barito Utara Nomor...ten Barito Utara.pdf

... Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 21. ...

... Kabupaten Barito Utara Nomor 1). ...

... Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 3. ~_ upat~ adalah Bupa~_ Bari~ Utara_ . 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Utara. 5. ...

Hal. 3, File: Perbup Barito Utara Nomor...ten Barito Utara.pdf

... LAMPlRAN IT: PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS OJ LINGKUNGAN PEMERlNTAHAN KABUPATEN BARlTO UTARA SURATPENUNJUKAN Nomor : Berhubung Kepala SKPO ... .. ...

... Kabupaten Barito Utara selama Kepala SKPD ... .. Kabupaten Bari to Utara tidak berada di tempat tugas / Muara Tcweb. 2. Hal-ha! yang bersifat prinsip agar ditangguhkan sampai Kepala SKPD ....... ...

... Kabupaten Barito Utara bertugas kembali di Muara Tewcb., dan kegiatan yang tel ah dilaksanakan selama mewakili agar dilaporkan kepada Kepala SKPD ...... . . Kabupateo Barito Utara. ...

Hal. 18, File: Perbup Barito Utara Nomor...ten Barito Utara.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Barito Utara No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perbup Barito Utara Nomor...ten Barito Utara.pdf

PERJALANAN DINAS

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016/9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

ABSTRAK:

bahwa ketentuan perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupato Nomor 8 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PERJALLANAN DINAS; BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN; BAB IV PERJALANAN DINAS PINDAH; BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB IV STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB V PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS; BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
32 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 31 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN NIAS UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Bupati Nias Utara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: PERBUP Nomor 31 Tahun 202...paten Nias Utara.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN ...

... PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN NIAS UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 2. ...

Hal. 3, File: PERBUP Nomor 31 Tahun 202...paten Nias Utara.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara. ...

... Ditetapkan di Lotu pada tanggal 30 Juni 2022 BUPATI NIAS UTARA, ttd. AMIZARO WARUWU Diundangkan di Lotu pada tanggal 30 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, ttd. ...

... BAZATULO ZEBUA BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 183. ...

Hal. 11, File: PERBUP Nomor 31 Tahun 202...paten Nias Utara.pdf

Download file:

PERBUP Nomor 31 Tahun 202...paten Nias Utara.pdf

PENYELENGGARAAN – PERIZINAN – BERUSAHA – BERBASIS – RISIKO – DI – KABUPATEN – NIAS – UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 183

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menyusun Peraturan Bupati Nias Utara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO, PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, SANKSI, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 53 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... • • BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR S3 TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO ...

... UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 177 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang ...

... pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten � Gorontalo Utara ; / jl ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...aha Milik Daerah.pdf

... f PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 5.3 TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ( BUMD) KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...

... Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan kesejahteraannya. ...

... Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Kata Entrepreneur. ...

Hal. 20, File: PERBUP Gorontalo Utara No...aha Milik Daerah.pdf

... ) KABUPATEN GORONTALO UTARA. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Sadan Legislatif Daerah Kabupeten Gorontalo Utara. 4. Kepala Daerah adalah Daerah Gorontalo Utara. 5. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 6. ...

Hal. 3, File: PERBUP Gorontalo Utara No...aha Milik Daerah.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...aha Milik Daerah.pdf

pembentukan badan usaha milik daerah (Bumd) kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2010/No.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.67 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan pendirian, kedudukan, maksud dan tujuan, bidang usaha, pemisahan kekayaan daerah, modal, organisasi dan tata kerja, direksi, komisaris, rapat-rapat, larangan, kepegawaian, tahun buku, laporan berkala dan tahunan, penetapan dan penggunaan laba, kerjasama dan pihak ketiga, pembubaran BUMD, pengawasan, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2010.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 70 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA Serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 4, File: PERGUB 070 THN 2012 (Bansos Beasiswa).pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 November 2012 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 70 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 070 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT ...

Hal. 9, File: PERGUB 070 THN 2012 (Bansos Beasiswa).pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 070 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP / MTs, DAN SMA / MA SERTA SMK DI PROVINSI KALIMANTAN ...

... SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PERGUB 070 THN 2012 (Bansos Beasiswa).pdf

Download file:

PERGUB 070 THN 2012 (Bansos Beasiswa).pdf

Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA Serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, BD.2012/No.70

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA Serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi peserta didik, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk memberikan Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2011; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Memuat Tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP/MTs DAN SLTA /MA SERTA SMK;KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BEASISWA; PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRASI; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2012.
11 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 22. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 ...

... Perattxan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20ll - 2016 (L,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 6 Tahun 2014.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara. ...

... Ditetapkan di Rantepao pada 3t Eq nt4 B TORAJA UTARA, FRED SORRING Diundangkan di Rantepao pada z J@i a.14 DAERAH TO UTARA, LEWA tsI' BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR ( rar ...

Hal. 6, File: Perbup Nomor 6 Tahun 2014.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. ...

... Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Setdakab. 6. ...

... Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. 9. ...

Hal. 4, File: Perbup Nomor 6 Tahun 2014.pdf

Download file:

Perbup Nomor 6 Tahun 2014.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2014/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10); 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tetang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 24).
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Setdakab. 6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda sebagai unsur penyelenggaraan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 8. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 selanjutnya disingkat RKPD adalah dokurnen perencanaan pernbangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. BABII PROGRAM PRIORITAS RKPD Pasal 2 RKPD Tahun 2015 mernuat Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Pasal 3 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015. (3) Materi Muatan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PENYUSUNAN RKPD Pasal 4 Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2015, maka : a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 5 (I) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dan juga tembusannya kepada Kepala Bappeda serta Kepala Inspektorat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. Pasa16 Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2015 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2015. - 6 - BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.
6

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Sumatera Utara Nomor 32): 11. ...

... STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. ...

... Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub_No._2_Tahun_2020.pdf

... SPM bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. b. SPM bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. c. ...

... SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara ...

... SPM Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. ...

Hal. 6, File: Pergub_No._2_Tahun_2020.pdf

... — SALINAN 1 GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan ...

... c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ...

Hal. 1, File: Pergub_No._2_Tahun_2020.pdf

Download file:

Pergub_No._2_Tahun_2020.pdf

Pedoman - standar - pelayanan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD. 2020/No. 2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Dalam rangka menerapkan standar pelayanan minimal, perlu diatur dengan Pergub.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan; Pengorganisasian; Profil SPM; Pelaporan dan Sistem Informasi; Pembinaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
9 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 3 2022 BUPATI LAMPUNG UTARA, Diundangkan di Kotabumi pada tanggal J 2022 BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR /ƒ. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABPPATEN LAMPUNG UTARA, ...

Hal. 13, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 19 Tahun 2022.pdf

... BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA Menimbang BUPATI LAMPUNG UTARA, a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan ...

... perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 19 Tahun 2022.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...

... disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara. 7. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 19 Tahun 2022.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 19 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PANGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan; b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud di Kabupaten Lampung Utara secara terencana, terpadu dan berkesinambungan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 39 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 8 tahun 2008, Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000, PerMendagri No 15 Tahun 2008, PerMenPPPA No 6 Tahun 2009, PerMenPPPA No 5 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda provinsi Lampung No 10 Tahun 2011, Perda Kab Lampung Utara No 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Halaman : 13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana ...

... Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara kepada Bupati Gorontalo Utara. ...

... , b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara , c. rekening kas umum Partai Politik Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, se HA ...

Hal. 7, File: PERBUP Gorontalo Utara No...rtai Politik-ocr.pdf

... Pasal 3 Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. (1). (2). ...

... Utara. ...

... Gorontalo Utara Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode se sebelumnya. ...

Hal. 6, File: PERBUP Gorontalo Utara No...rtai Politik-ocr.pdf

... Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Gorontalo Utara, f. laporan realisasi penerimaan dan ...

... Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan Pasal 8 Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan oleh Bupati Gorontalo Utara. (1). (2. (3) ...

... Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 8, File: PERBUP Gorontalo Utara No...rtai Politik-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...rtai Politik-ocr.pdf

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2015/NO.232

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politiik.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 2 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 83 tahun 2012; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Penghitungan Bantuan Keuangan; Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan Keuangan; Laporan Pertanggungjawaban;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.
Pada saat Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pedoman Tata Cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 16 Halaman dengan Lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT