Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 407
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah harus
responsif gender;
b. bahwa pelaksanaan pengarustamaan gender di Daerah perlu
perhatian serta panduan agar responsive gender dapat
terwujud, sehingga dipandang perlu menetapkan pedoman
pelaksanaan pengarustamaan gender;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Konawe Utara;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention On The
Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2
Tahun 2014 Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Konawe Utara 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentag Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019
Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 18).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Perencanaan
BAB III Pelaksanaan
BAB IV Kelembagaan
BAB V Partisipasi Masyarakat
BAB VI Pelaporan
BAB VII Pemantauan dan Evaluasi
BAB VIII Pembinaan
BAB IX Pembiayaan
BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mori Utara
ABSTRAK:
bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. PZ; dan
f. kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
38 Halaman; Lampiran 97 Halaman.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2019
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penertiban Hewan Ternak Masyarakat di Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban
umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten
Buton Utara, dipandang perlu diadakan penertiban
terhadap pemeliharaan hewan ternak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penertiban Hewan Ternak Masyarakat di Kabupaten
Buton Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Inddonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang0Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang
Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK
BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS
BAB V
WEWENANG PENANGKAPAN
BAB VI
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN
BAB VII
BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN
BAB VIII
KETENTUAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP
BAB IX
KEBERATAN DAN GANTI RUGI
BAB X
PENGAWASAN
BAB XI
PENYIDIKAN
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara No. 6 Tahun 2016
Perda Kab. Buton Utara No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20216 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
Untuk menjalankan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016, perlu menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016.
Susunan perangkat daerah Kabupaten Buton terdiri dari: Setda, Setwan, Inspektorat, 24 Dinas, 4 Badan. Selain Satuan Perangkat Daerah tersebut, juga ditetapkan sebanyak 6 Kecamatan. Dalam Perda ini juga diatur tentang pembentukan UPT pada Dinas.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 42 Tahun 2017
... BUPATI BARITO UTARA PROVINS! KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR4 2... ...
... Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 ten tang Susunan Organisasi ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran ...
... Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 7. ...
... Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38). ...
... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Barito Utara (Serita Daerah ...
... Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Barito Utara. l,'.ABAG HUKUM L
uraian tugas jabatan staf ahli bupati barito utara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Uraian Jabatan Staf Ahli Bupati Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa sehubung dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati BArito Utara.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS;
BAB III
TATA KERJA;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli bupati Bariro Utara (Berita Daerah Kabupan barito Utara Tahun 2009 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 40 Tahun 2022
... , maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu diubah; c. bahwa untuk memberikan landasan ...
... ; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENT ANG LAPORAN HARTA KEKA Y AAN PENYELENGGARA NEGARA DI LING ...
... KU NGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TENT ANG PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR -t'O TAHUN 2022 BUPATIBUTONUTARA PROVINSISULA~9ESITENGGAR/t. ...
... BERITA DAERAH KAEUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1tJ MUHAMMAD HARDHY MUSLIM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA, ~ Diundangkan di Buranga pada tanggal r~ - ti - .20:i.-z. ...
... orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati 1n1 dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Buton Utara. ...
... Pasall Ketentuan Pasal 2 dalarn Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 ten tang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara ...
... sehingga berbunyi sebagai berikut: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA ...
... Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 31); Menetapkan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara
Negara Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk
melaporkan kekayaannya;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara,
maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Utara, perlu diubah;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian
hukum terhadap perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 201 7 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 31);
Mengubah Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 31
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton
Utara Tahun 2017 Nomor 31)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 67 Tahun 2022
... BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, telah ditetapkannya ...
... Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong utara Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60 Tahun 2021
terdiri dari 6 pasal terkait klasifikasi arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2021
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 50 ...
... TAHUN 2020 TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TENT ANG PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2021 BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA ...
... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Serita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 19); 11. ...
... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 22); 12. ...
... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Ka bu paten Bu ton Utara Tahun 2020 Nomor 50); ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR ID PARAF KOOROI r. ..... I f--- ------· sEs 1 -:Ams DAERAu! ~ ASS. l! ...
... J ~U' BA . ri IIVKUM l - 181<.PSPM ':j; - Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUT N UTARA, Diundangkan di Buranga pada tanggal JS- - 3 - 2021 Ditetapkan di Buranga pada tanggal JS- -3 - 2021 1 ~TI BUTON UTARA ...
... RIDWAN ZAKARIAH Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. ...
Mengubah Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020
Nomor 50),
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
terhadap pola karir Pegawai Negeri Sipil khususnya
mengenai persyaratan jabatan maka perlu melakukan
penyesuaian kembali terhadap persyaratan jabatan
administrasi, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan
jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50
Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, sebagian
tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang
ada sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton
Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28
Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan
Karir Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 19 Tahun 2020
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Serita Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 22 Tahun 2020
tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020
tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 50);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50
Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020
Nomor 50),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2021
... . - 6- LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINS! ...
... KALIMANTAN BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021 ALOKASI CUKAI HASIL NO PROVINS! ...
... KABUPATEN KAYONG UTARA RD. 2.608.000 13. KABUPATEN KUBU RAYA RD. 2.608.000 JUMLAH RD. 113.005.000 / GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /. . i i ' ...
... 9 Masing-masing Daerah wajib melaporkan penggunaan DBI-I CI-IT kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan ...
... Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 4 SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2021 SEKRETARIS DAERAH ...
... KALIMANTAN BARAT, Q A.L LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...
... Kabupaten Kayong Utara; dan m. Kabupaten Kubu Raya. ...
... Pasal 6 Bagian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur Mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur Mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kabupaten/Kota Penghasil, Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Koordinasi Dan Pelaporan Dan Ketentuan Pnutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 33 Tahun 2022
... Hilaria Yusnani NIP. 19630518 198403 2 010 Disahkan oleh : Bupati Kayong Utara HILDI HAMID BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG ...
... RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan ...
... RKPD Provinsi ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ...
... Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1); 9. ...
... Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 42); ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42
Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019;
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi RKPD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
9 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
