Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.587 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 181 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR / TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD /Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 181 Tahun 2021 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 9. ...

... Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 160); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT. � - ...

Hal. 2, File: Pergub No 181 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Rs @8 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ( Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2021 P5. ...

... SEKRETARIS DAERAH r'Ry 'NSI KALIMANTAN BARAT, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR \ I ...

Hal. 8, File: Pergub No 181 Tahun 2021 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 181 Tahun 2021 ocr.pdf

Pengelolaan sdm pada badan layanan umum daerah rumah sakit jiwa provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 181, BD.2021/NO.181, LL. PROV. KALBAR: 8 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan SDM yang memadai
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no. 25 tahun 1956; UU no.23 tahun 2014; PP no.23 tahun 2005; PP no.53 tahun 2010; PP no.49 tahun 2018; Permendagri no.79 tahun 2018; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.160 tahun 2021;
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Status Kepegawaian Blud non ASN;Pengangkatan Pegawai BLUD non ASN; Hubungan kerja; Jangka waktu perjanjian pegawai BLUD non ASN; Gaji dan Penghasilan Tambahan; Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BLUD non ASN; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
8 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 20); 24. ...

Hal. 3, File: Peraturan Gubenur Nomor 11 Tahun 2012.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2012 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... MUCHLIS GAFURI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 11 ...

Hal. 6, File: Peraturan Gubenur Nomor 11 Tahun 2012.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 011 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. ...

Hal. 1, File: Peraturan Gubenur Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Download file:

Peraturan Gubenur Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Badan Layanan Umum;Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2012/NO.11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat;bahwa Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu dilakukan Penerapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2009;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2010;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor.........Tahun 2012;Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0601/KUM/2011.
Peraturan Gubernur ini Mengatur tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud Dan Tujuan;Jenis pelayanan, Indikator, Standar (nilai), Rencana Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian SPM;Pelaksaaan;Pembinaan Dan Pengawasan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012.
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); M E M UTUSKA N: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 135 Tahun 2021 ocr.pdf

... Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR r I I I I i i - ' i I I. i ' ' ...

Hal. 23, File: Pergub No 135 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR I35 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 135 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 65 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 135 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 135, BD.2021, LL. PROV. KALBAR: 24 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan adminitrasi ke dalam jabatan fungsional.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUDN RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PermenpanRB No. 17 Tahun 2021; PermenpanRB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
24 Halaman dan 1 Halaman Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Kalimantan Barat Nomor 3); 18. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat ...

... Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2); ...

Hal. 5, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2015-...RIBUSI JASA UMUM.pdf

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. ...

... Unit Pelayanan Kemetrologian Provinsi Kalimantan Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. 8. ...

... Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Pendidikan Pertanian Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat. 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 10. ...

Hal. 7, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2015-...RIBUSI JASA UMUM.pdf

... No. 1, 2015 - 14 - pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D CORNELIS Diundangkan di Pontianak Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, T.T.D M. ...

... ZEET HAMDY ASSOVIE LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1 ...

Hal. 14, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2015-...RIBUSI JASA UMUM.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 6 Tahun 2021 tentang RETRIBUSI DAERAH

Diubah dengan

PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Download file:

Perda-Nomor-1-Tahun-2015-...RIBUSI JASA UMUM.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1, TLD NO.1, LL PROV.KALBAR: 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.2 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2014, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2011, Perda No.2 Tahun 2013.
Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 32 dan Pasal 42 Perda No.10 Tahun 2011.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 2 halaman penjelasan.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 20132018: 8. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur, 2. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 52-2016.pdf

... Mengingat PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 ...

... Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 21. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 52-2016.pdf

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

... RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 53 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM H. ...

Hal. 9, File: Pergub Kaltim 52-2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Download file:

Pergub Kaltim 52-2016.pdf

susunan-organisasi-tugas-fungsi-dan-tata-kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, LD.2016/NO.53

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Prov Kaltim No.9 Tahun 2016.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, jabatan, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
Yang diubah: UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2014;
9 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

... KALIMANTAN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat, 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

Hal. 3, File: Pergub No 136 Tahun 2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... w 'I I fv GUSERNUR KALIMANTAN SARAT, f- Diundangkan di Pontianak pada tanggal ?,O ;, ()!1\ ?,c(l-\ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SARAT, A.L. LEYSANDRI SERITA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN SARAT TAHUN 2021 NOMOR 'l.'1 �:-,..� 'j\,A, I J l i, I ' I i ' �: ' 1 t \ ...

Hal. 18, File: Pergub No 136 Tahun 2021.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR \':,�; TAHUN 2021 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ...

Hal. 1, File: Pergub No 136 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 66 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 76 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 136 Tahun 2021.pdf

SOTK BKD Provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 136, BD.2021, LL. PROV. KALBAR: 19 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah mengamanatkanbahwa perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional ,menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
Pasal 18 ayat6 UUD RI tahun 1945, UU no.25 tahun 2014, UU no. 5 tahun 2014, UU no.23 tahun 2014, PP no.18 tahun 2016, PP no.11 tahun 2017, Permenpanrb no 17 tahun 2021,Permenpanrb no. 25 tahun 2021, Perda no.8 tahun 2016
ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi, susunan organisasi, kepegawaian, tata kerja dan laporan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
18 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7). 12. ...

... (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6). ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat; 4. ...

Hal. 4, File: PERGUB-NO-7-TAHUN-2013-TT...PPDT PROV KALBAR.pdf

... Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINS ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur {Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor ...

Hal. 2, File: PERGUB-NO-7-TAHUN-2013-TT...PPDT PROV KALBAR.pdf

... - 5 - c. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta daerah tertinggal di provinsi Kalimantan Barat ...

... . d. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara dan daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat; e. pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi ...

... dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan daerah tertjnggaJ sesuai dengan skala prioritas dj Provlnsl Kalimantan Barat. g. ...

Hal. 6, File: PERGUB-NO-7-TAHUN-2013-TT...PPDT PROV KALBAR.pdf

Download file:

PERGUB-NO-7-TAHUN-2013-TT...PPDT PROV KALBAR.pdf

SOTK

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2013/NO.7, LL PROV.KALBAR: 25 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah Dibentuk Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1974, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.43 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.9 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perpres No.12 Tahun 2010, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja Dan Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 24 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 61 Tahun 2019

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Kalimantan Barat Nomor 6); 9. ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2); ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. KARO HUKUM Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 2, File: Pergub No 61 Tahun 2019 ocr.pdf

... Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR G! ...

... TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ASI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019- 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ...

Hal. 1, File: Pergub No 61 Tahun 2019 ocr.pdf

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal (o Ve:sic GUBERNUR KALIMANTAN BARAT I Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT % A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 6, File: Pergub No 61 Tahun 2019 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 61 Tahun 2019 ocr.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2019/NO.62, LL Prov Kalbar : 6 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

ABSTRAK:

Bahwa tujuan pembangunan berkelanjugtan merupakan komitmen global dan nasional, bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkunganhidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif.;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.59 Tahun 2017, Permendagri No.54 Tahun 2010, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2019, Pergub No.121 Tahun 2016
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sistematika; Pelaksanaan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 6 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERA TU RAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINS! (UMP) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINS! (UMSP) TAHUN 2011 PROVINS! ...

... Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah. ...

... Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: Pergub 26 tahun 2010.pdf

... LAMPIRAN PERA TU RAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2010 TANGGAL 25 OKTOBER 2010 UPAH MINIMUM PROVINS! (UMP) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011 I. ...

... Kalimantan T engah 986.590,- 1.134.580,II. UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) LAMA BARU NO. NAMA SEKTORAL Sebulan R . Sebulan R . 1. ...

Hal. 4, File: Pergub 26 tahun 2010.pdf

... Pasal5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penetapannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...

... KALIMANTAN TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2010 ...

Hal. 3, File: Pergub 26 tahun 2010.pdf

Download file:

Pergub 26 tahun 2010.pdf

upah minimum

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2010/26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum; b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep- 226/Men /2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008;
Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011, di Provinsi Kalimantan Tengah. Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 54 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas, Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... - 28 - Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 48) dicabut ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 21 Juni 2017 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, H. ...

... ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 54 ...

Hal. 28, File: PERGUB NO 54 TAHUN 2017 ttng UT Dinas PUPR.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 054 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ...

... huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.; Mengingat: 1. ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 54 TAHUN 2017 ttng UT Dinas PUPR.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. 5. ...

... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. 6. ...

Hal. 4, File: PERGUB NO 54 TAHUN 2017 ttng UT Dinas PUPR.pdf

Download file:

PERGUB NO 54 TAHUN 2017 ttng UT Dinas PUPR.pdf

tata kerja

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2017/No.54

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk menunjang kelancaran tugas organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT