Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.537 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 34 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72). ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...

Hal. 3, File: PERGUB NO 34 TAHUN 2017 t...-edit BIRO HUKUM.pdf

... Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 21 - 4 - 2017 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 34 ...

Hal. 21, File: PERGUB NO 34 TAHUN 2017 t...-edit BIRO HUKUM.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 034 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi ...

... Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk menunjang kelancaran tugas ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 34 TAHUN 2017 t...-edit BIRO HUKUM.pdf

Download file:

PERGUB NO 34 TAHUN 2017 t...-edit BIRO HUKUM.pdf

tata kerja

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2017/No.34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk menunjang kelancaran tugas organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat, Bidang Informasi Publik dan Statistik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang E-Government, Bidang Infrastruktur dan Persandian, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dikecualikan untuk Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.
21 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINS! KALIMANTAN BARAT BERITA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6 BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT ...

Hal. 1, File: PERGUB-NO-6-Tahun-2013-TT...YAAN PROV KALBAR.pdf

... Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dart pejabat yang berwenang. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur inl, dengan penempatannya dalam Belita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6 -- ...

Hal. 27, File: PERGUB-NO-6-Tahun-2013-TT...YAAN PROV KALBAR.pdf

... (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Namer 6). ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Oinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

Hal. 4, File: PERGUB-NO-6-Tahun-2013-TT...YAAN PROV KALBAR.pdf

Download file:

PERGUB-NO-6-Tahun-2013-TT...YAAN PROV KALBAR.pdf

SOTK

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2013/NO.6, LL PROV.KALBAR: 28 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah Dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1974, UU No.20 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.9 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja Dan Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 27 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 148 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal j\l,t,t . ...

... \J}UBERNUR KALIMANTAN BARAT, .( Diundangkan di Pontianak pada tanggal ,� ·, ,,zf1, SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, A. L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 19, File: Pergub No 148 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Ba.rat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Ba.rat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Ba.rat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Ba.rat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Ba.rat Nomor 5); MEMUTUSKAN ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 148 Tahun 2021.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT c NOMOR }f(tf TAHUN 2021 TENT A.NG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa.I 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud da.Iam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 148 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 62 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 148 Tahun 2021.pdf

SOTK INSpektorat provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 148, BD.2021/NO.148, LL. PROV. KALBAR: 15 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tetang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UUD no.25 tahun 1956; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permendagri no.47 tahun 2010; Permenpanrb no.17 tahun 2021; Permenpanrb no.25 tahun 2021; Perda no.8 tahun 2016
peraturan ini mengaturtentang ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, tata Kerja dan laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, ketentuan peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
19 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... KALIMANTAN BARAT. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 21 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, a. ...

... Mengingat c. bahwa agar pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memenuhi nilai manfaat yang sebesar -- besarnya guna peningkatan ...

Hal. 1, File: Pergub No 21 Tahun 2021 ocr.pdf

... Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat. 5. ...

... Perangkat Daerah a.dala.h Pera.ngkat Daera.h dilingkunga.n Pemerinta.h Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

... Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat UKPBJ Provinsi Kalimantan Barat adalah unit kerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pusat keunggulan ...

Hal. 4, File: Pergub No 21 Tahun 2021 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 21 Tahun 2021 ocr.pdf

PEDOMAN-PENGADAANBARANG-JASA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2021/NO.21, LL PROV. KALBAR : 10 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa pengadaan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara kompetitif dan memenuhi ketentuan pengadaan yang diisyaratkan, mempunyau peran penting bagi kietersediaan insfrastruktur yang berkualitas;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Taun 2017, UU No.11 Tahun 2011, PP No.22 Tahun 2020, PermenPUPR No.14 Tahun 2020, Perlem Pengadaan barang No.9 Tahun 2018, Pergub kalbar No.49 Tahun 2017, Pergub No.100 Tahun 2016, Pergub No.122 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Persyaratan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
Peraturan Gubernur ini memiliki 10 halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71); 28. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0100 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 4, File: PERGUB NO 065 THN 2019 tt...019 - EDIT ROKUM.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 065 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan ...

... dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; b. bahwa ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 065 THN 2019 tt...019 - EDIT ROKUM.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); 25. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 3, File: PERGUB NO 065 THN 2019 tt...019 - EDIT ROKUM.pdf

Download file:

PERGUB NO 065 THN 2019 tt...019 - EDIT ROKUM.pdf

APBD

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2019/No.65

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0100 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019, yang berisi Pasal I; Pasal II; Pasal III; Pasal IV; Pasal V.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 31. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 33. ...

Hal. 5, File: Perda 3 tahun 2011.pdf

... KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ...

... Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertdnggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Perda 3 tahun 2011.pdf

... KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. ...

Hal. 6, File: Perda 3 tahun 2011.pdf

Download file:

Perda 3 tahun 2011.pdf

APBD

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

A. Bahwa Memenuhi Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berupa Laporan Keuangan Yang Telah Diperiksa Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir; B. Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 81 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2010.
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat : A. Laporan Realisasi Anggaran; B. Neraca; C. Laporan Arus Kas; Dan D. Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
10 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2019

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Kalimantan Barat Nomor 6); 11. ...

... Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 76). ...

... KALIMANTAN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

Hal. 2, File: Pergub No 46 Tahun 2019 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetap. li Pontianak pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT, ttd A.L LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ...

Hal. 6, File: Pergub No 46 Tahun 2019 ocr.pdf

... [SALINANl GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR /JG TAHUN 2019 TENTANG PEMBERlAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 1. ...

... Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daemgan rah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, rubahan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Nega 2014blik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 46 Tahun 2019 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 46 Tahun 2019 ocr.pdf

KEPEGAWAIAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2019/NO.47, LL Prov Kalbar : 10 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kepegawaian, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja pegawai maka perlu pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Telada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.20 Tahun 2009, UU NO.5 Tahun 2014, UU NO.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.35 Tahun 2010, PP No.53 Tahun 2010, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.60 Tahun 2018, Pergub No.76 Tahun 2018
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Bentuk, Kategori, Jumlah dan Persyaratan Pemberian Penghargaan; Prosedur Pengusulan PNS Teladan; Penilaian PNS Teladan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 4 halaman lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 10 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak Padatanggal 3 Januari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D CORNELIS Diundangkan di Pontianak Padatanggal 3 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT T.T.D M. ...

Hal. 10, File: Pergub No 1 Tahun 2018 tt...Dinas Khusus PNS.pdf

... SALINAN No. 1, 2018 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN ...

... BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, kewibawaan, ketertiban serta memenuhi kebutuhan sifat pekerjaan berciri khusus teknis ...

... operasional dan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan pakaian dinas khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat ...

Hal. 1, File: Pergub No 1 Tahun 2018 tt...Dinas Khusus PNS.pdf

... SALINAN No. 1, 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 91); 9. ...

... Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ...

... Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 4, File: Pergub No 1 Tahun 2018 tt...Dinas Khusus PNS.pdf

Download file:

Pergub No 1 Tahun 2018 tt...Dinas Khusus PNS.pdf

KEPEGAWAIAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2018/NO.1,LL PROV KALBAR : 11 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, kewibawaan, ketertiban serta memenuhi kebutuhan sifat pekerjaan berciri khusus teknis operasional dan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan pakaian dinas khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, Permenhb No 19 Tahun 2015, Permendagri No 6 Tahun 2016, Perda No 8 Tahun 2016, Pergub No 88 Tahun 2008, Pergub No 108 Tahun 2016, SE Menhub Tahun 2016
Dalam peraturan ini mengatur tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam 10 Pasal

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Pergub ini terdiri dari 11 hlm peraturan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA Menimbang Mengingat PROVINS ...

... KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANT AN TENGAH, a. bahwa guna mempercepat peningkatan Rasio Elektrifikasi (rumah tangga berlistrik) di Kalimantan Tengah maka dilakukan ...

... 1956 Tentang Pembentukan Oaerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: Pergub 8 tahun 2011.pdf

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah; 14. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG ...

Hal. 3, File: Pergub 8 tahun 2011.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. SEKDA ASISTEN I KEPALA. BIRO KAD! ...

... KALIMANTAN TENGAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN p BANGUNP SIU N Palangka Raya SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR ...

Hal. 4, File: Pergub 8 tahun 2011.pdf

Download file:

Pergub 8 tahun 2011.pdf

kebijakan

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2011/8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa guna mempercepat peningkatan Rasio Elektrifikasi (rumah tangga berlistrik) di Kalimantan Tengah maka dilakukan dengan pemanfaatan salah satu potensi energi terbarukan berupa sinar matahari dengan alat Solar Home System berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dipedesaan agar tepat sasaran, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Kalimantan Tengah; c. bahwa nama Desa Sasaran Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang memenuhi kriteria bersedia membentuk pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008;
Kriteria desa/kelurahan yang dapat menjadi calon penerima bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah desa/kelurahan yang belum menikmati penerangan listrik serta tidak mempunyai potensi energi lain sebagai sumber pembangkit energi listrik seperti air terjun dan angin; Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang menangani energi;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018, 7. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 5, Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. 7. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 79-2016.pdf

... GUBERNUR KALI pAS Y 1 MANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... TIMUR Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 79-2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMAD! ...

Hal. 13, File: Pergub Kaltim 79-2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Download file:

Pergub Kaltim 79-2016.pdf

susunan - organisasi - tugas - fungsi - dan - tata - kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 79,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kelompok jebatan fungsional, kepegawaian, jabatan Badan Kepegawaan Daerah, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
14 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT