... Lamandau Orang Kali 525,000.00 349 Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way Palangkaraya - Kab. ...
PERBUP Kab. Penajam Paser Utara No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD PPU no 1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah berpedoman pada standar harga satuan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat 6 tahun 1945; UU no 7 tahun 2002; UU no 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 11 tahun 2020; PP no 12 tahun 2019; PP no 33 tahun 2020; Permendagri no 19 tahun 2016; Permendagri no 77 tahun 2020; Permendagri no 27 tahun 2021; Perda PPU no 11 tahun 2018
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa terdiri atas:
a. Standar Harga Satuan; dan
b. Standar Biaya Umum
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang tertuang dalam lampiran I, II, dan III dalam peraturan ini merupakan batas harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
Standar Harga Satuan yang tertuang pada peraturan ini sudah termasuk penambahan:
a. indeks kemahalan;
b. indeks inflasi berdasarkan penetapan angka inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara selama 3 (tiga) tahun terakhir pada saat tahun penetapan;
c. keuntungan pihak ketiga; dan
d. pajak dan/atau jasa lainnya.
Setiap Pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan. dan Standar Harga Satuan bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
-
-
3 hlm. 439 lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022
... 8.1.02.04.01.0001.00275 276 Biaya Transportasi Darat One Way dari Palangkaraya ke Kab Kotawaringin Timur Orang/kali 300.000,00 8.1.02.04.01.0001.00276 277 Biaya Transportasi Darat One Way dari Palangkaraya ke Kab Lamandau ...
PERGUB No. 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat
daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan
sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar
satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah,
dan standar pelayanan minimal;
b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam
penyusunan anggaran perangkat daerah;
c. bahwa selain standar satuan harga sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, diperlukan pengaturan standar biaya
umum yang digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan anggaran perangkat daerah;
d. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2023 serta
untuk menyesuaikan nomenklatur standar satuan harga
agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan
pembaharuan standar satuan harga dan standar biaya
umum;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan
Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peratruran ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020;
Materi Pokok: mengatur mengenai harga barang, rincian, dan penjelasan harga satuan yang berlaku di daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 1331 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 67 Tahun 2022
STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2022/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan harga barang dan jasa
Pemerintah Kabupaten Bantul dan penambahan jenis
barang dan jasa, perlu diatur dilakukan perubahan
standardisasi harga barang dan jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun
2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengubah standar satuan harga pada lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 316HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2023
... Lamandau 525,000 Orang/Hari 324 Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Propinsi ke Kabupaten/Kotadalam propinsi yang sama (ONE WAY) Palangkaraya - Kab. ...
STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2023/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa adanya perubahan harga barang dan jasa untuk
pelaksanaan program kegiatan di Pemerintah Kabupaten
Bantul, perlu dilakukan perubahan standardisasi harga
barang dan jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun
2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai pembiayaan kegiatan dari Dana Keistimewaan DIY
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 202 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.07/2014
PMK No. 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014
PMK No. 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Keuangan NO. 235/PMK.07/2014, BN 2014/ NO 1944; PERATURAN.GO.ID : 4 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan NO. 19/PMK.07/2017, BN.2017/NO.300, jdih.kemenkeu.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2018
... Lamandau - - - - 285 Kab. Gunung Mas - - - - 286 Kab. Pulang Pisau - - - - 287 Kab. Murung Raya - - - - 288 Kab. Barito Timur - - - - 289 Provinsi Kalimantan Selatan - - - - 290 Kab. ...
... Lamandau 285 Kab. Gunung Mas 286 Kab. Pulang Pisau 287 Kab. Murung Raya 288 Kab. Barito Timur 289 Provinsi Kalimantan Selatan 290 Kab. Banjar 29 1 Kab. Barito Kuala 292 Kab. ...
Administrasi dan Tata Usaha NegaraProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah sosialisasi UPP Saber Pungli dan Unit Pelayanan Gratifikasi ...
Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNUNG TAHUN 2021 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pasal 264 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022
UU Nomor 12 Tahun 1956, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun
2008, Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2019, permendagri Nomor
15 Tahun
2008, permendagri Nomor
86 Tahun
2017, permendagri Nomor
90 Tahun
2019, permendagri Nomor
17 Tahun
2021, Peraturan
Daerah
Provinsi
Sumatera
Barat
Nomor
7 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera
Barat
Nomor 20 Tahun
2021, Peraturan
Daerah kabupaten sijunjung nomor 4 tahun
2009
RKPD tahun 2022 yang seanjutnya disebut RKPD kabupaten sijunjung tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang berpedoman pada RKP tahun 2022 program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD provinsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
439
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 62 Tahun 2022
... berlaku u n tu k kepentingan pribadi, golongan d a n pihak lain yang secara langsung a ta u tidak lan gsung m erugikan m asyarakat, b an g sa d an negara; g. tidak m enerim a hadiah, pem berian, d an gratifikasi ...
PERBUP ini mengatur mengenai prinsip dasar; etika ASN; Majelis Kode Etik; Pemeriksaan Majelis Kode Etik; hak dan kewajiban terlapor/pengadu dan sanksi; sanksi pelanggaran kode etik; pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; dan rehabilitasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
23 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022
... Dokumen hasil evaluasi ZI, WBK, WBBM; Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan; Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System; Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK; Jumlah Dokumen monev gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13
Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2021.
Materi Pokok: Sistematika RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Jumlah halaman: 5 HLM; Lampiran: 1703 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
