... Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundangundangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi ...
... Pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi ...
... Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi ...
dinas - kelautan - perikanan - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2023/54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kukar No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019
Penanaman Modal dan InvestasiProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... - 34pengurusan izin, kemudahan informasi dan koordinasi antar instansi teknis serta pencegahan gratifikasi. » Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi penanaman modal, Pemerintah Provinsi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau Tahun 2019-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketnetuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau Tahun 2019-2025
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
105 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima oleh Inspektorat perlu dilakukan perubahan Perbup Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan daerah Kabupaten Bima Nomor 23 Tahun 2016.
Materi Pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang PKebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2016
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs
Hasil pencarian pada file:
... peraturan kode etik ASN terkait sikap dan perilaku ASN sesuai dengan kaidah Gerakan Nasional Revolusi Mental; f. membuat dan menandatangani pakta integritas, Laporan Harta Kakayaan Penyelenggara Negara, gratifikasi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah harus dilaksanakan oleh seluruh unsur Aparatur Sipil Negara, Swasta dan Masyarakat di Jawa Tengah; bahwa komitmen seluruh komponen Aparatur Sipil Negara, Swasta dan Masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah; bahwa untuk keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Jawa Tengah, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dan sinergis antar komponen Aparatur Sipil Negara, Swasta dan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, prinsip dasar dan nilai-nilai utama gerakan nasional revolusi mental, sosialisasi dan implementasi gerakan nasional revolusi mental, pengorganisasian gerakan nasional revolusi mental, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 43 Tahun 2020
... Hadiah/gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pe alanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan Publik di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 ; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Pelayanan Publik agar Pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan mengacu pada perilaku yang dapat menumbuhkan citra, menjaga martabat/kehormatan dan kredibilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam Perbup ini juga diatur Majekis Kode Etik dan Mekanisme Penegakkan Kode Etik, serta Rehabilitasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN STAF AHLI BUPATI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inpektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Bupati
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pringsewu
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati dan perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pringsewu tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Seketariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli
Bupati
UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.72 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.120 Tahun 2019, Permendagri No.56 Tahun 2019, PERDA No.16 Tahun 2016, PERBUP No.42 Tahun 2016, PERBUP No.7 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Staf Ahli
Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2020.
Halaman 54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 47 Tahun 2017
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH-WONOSOBO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif, efisien, dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wonosobo Tahun 2018
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; PEraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kab.Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 32 Tahun 2022
... Fraud meliputi: penggelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap- menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan. 6. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi
organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, perlu melaksanakan sistem
pengendalian terhadap penyelenggaraan program/kegiatan melalui pendekatan manajemen risiko;
b. bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019.
Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
b. berorientasi jangka panjang;
c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya;
d. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan
kinerja organisasi;
e. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
f. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
g. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
h. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
i. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi;
j. transparansi;
k. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
l. perbaikan secara terus menerus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2022.
155 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang No. 3 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
... Keenam Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Paragraf 1 Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Pasal 30 (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola sebagai berikut: a. menerima gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kab. Tulang Bawang perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan Tindakan Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kab. Tulang Bawang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK).
UU No. 2 tahun 1997; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN PANRB No. 52 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PANRB No. 10 tahun 2019; PERMEN PANRB No. 26 tahun 2020; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; Perda Kab. Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016; Perbup Tulang Bawang No. 23 Tahun 2016; Perbup Tulang Bawang No. 08 Tahun 2020; Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/2/III.a/HK/TB/2017.
Ketentuan umum; ruang lingkup pengaduan; unsur-unsur pengaduan; pelapor pelanggaran (whistle blower); unit kerja penerima dan pengelola pengaduan; saluran pengaduan; pengelolaan pengaduan; tindak lanjut pengaduan; perlindungan pelapor pelanggaran (whistle blower); publikasi pengelolaan pengaduan (whistle blower system); monitoring dan pelaporan; ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
