... 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lamandau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 436 C). ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.,---;~~'"'."' ...
... 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ~ ARIFIN LP. ...
... Menetapkan Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192); 15. ...
... Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 560). ...
... .- l '- - 'u / ~ BUPATI LAMANDAU RATuRJi.N PER-~r'/\l'< AF PROVINS! KALIMANTAN TENG I NG- UNDANGAN d'J!. ...
... ._ PERATURANBUPATILAMANDAU NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATENLAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam Peraturan Bupati Lamandau ...
... tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. 1. ...
PERBUP Kab. Lamandau No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten
Lamandau dan Peraturan Bupati dan Perubahannya
Peraturan Bupati Nomor Nomor 50 Tahun 2015 masih
terdapat transaksi keuangan dan aset yang belum diatur
dan diakumodir dalam Peraturan Bupati tersebut
sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI; BAB III
PELAPORAN KEUANGAN; BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN; BABV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 38 Tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2018
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Berencana Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 482). ...
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. 5. ...
... BABV PENDANAAN Pasal 16 (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ...
... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. -----------·1 BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU JAB.ATAN P ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR $ 1'3 ______ ....._ ____ ··--·.... ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah,
masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender,
sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender
melalui penguatan kelembagaan, perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang
responsif gender.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 44
Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN; BAB Ill
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB IV
PEMBINAAN; BAB V
PENDANAAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 35 Tahun 2018
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2018
... Pasa12 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: (1) Sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Kabupaten Lamandau; (2) Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur-unsur penyelenggaraan ...
... statistik sektoral dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau; (3) Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau ...
... ) Implementasi Sistem Statistik Sektoral ( SSN ) di tingkat daerah khususnya pemerintah Kabupaten Lamandau. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192); 13. ...
... Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. 1 a l 2 ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengap-12enemp,etannxa dal~ _:Serita Daerah Kabupaten Lamandau. BAGIAN HU►
... ELAKSANA Diundangkan dt Nanga Bntlk pada tanggal d--0 <}ul~ ~ ,<3 I SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ~ ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN .. ~§.~ .. 8 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan statistik sektoral menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi dan . Pemerintah
Kabupaten/Kota yang pemanfaatannya terbatas untuk
kebutuhan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
RUANO LINGKUP; BAB III
UNSUR PENYELENGGARAAN; BAB IV
ALUR PENYELENGGARAAN; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 25 Tahun 2018
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2019
... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KH 27 RU Lamandau 28. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau KH 28 RU 29. ...
... Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KH 29 RU Kabupaten Lamandau 30. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau KH 30 RU 31. ...
... Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamandau KH 52 RU 53. Kepala Bagian Umum Setda Lamandau KH 53 RU 54. Kepala Bagian Organisasi Setda Lamandau KH 54 RU 55. ...
... Bupati Lamandau KH 1 RU 2. Wakil Bupati Lamandau KH2 RU 3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau KH3 RU 4. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau KH4 RU 5. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau KH 5 RU 6. ...
... Isteri Bu pati Lamandau KH 10 RU 11. Isteri Wakil Bupati Lamandau KH 11 RU 12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau KH 12 RU 13. ...
... Sekretaris DPRD Kabupaten Lamandau KH 20 RU 21. Inspektur Kabu paten Lamandau KH 21 RU 22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KH 22 RU Kabupaten Lamandau 23. ...
... Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamandau KH 67 RU 68. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KH 68 RU Kabupaten Lamandau 69. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau KH 69 RU 70. ...
... Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau KH 74 RU 75. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KH 75 RU Kabupaten Lamandau 76. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamandau KH 76 RU 77. ...
... Sekretaris Dinas Perhu bungan Kabupaten Lamandau KH 83 RU 84. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten KH 84 RU Lamandau 1 4 ...
PERBUP Kab. Lamandau No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun
2019 Tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
standar/PEDOMAN-administrasi dan tata usaha negara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/613
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara
Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh
masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan dengan
suatu pengaturan keprotokolan yang sesuai dengan
dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem
ketatanegaraan, budaya, tradisi dan kearifan lokal.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun
2016.
Tata tempat, tata upacara, tata penghormatan pada Keprotokolan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 27 Tahun 2019
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau dengan Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau dan Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau dengan Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa;
b. bahwa penetapan batas antara Desa Karang Taba dengan Desa Batu Tambun, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batang Kawa dan
disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetaplcan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau dengan Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Inforrnasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Batas Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau dengan Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun
2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lamandau
terdapat hal yang perlu diatur lebih lanjut sehingga perlu
dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2020
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO. 129 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Lamandau merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 ; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 .
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN;
BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ;
BAB IV
KELEMBAGAAN;
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT;
BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL ;
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN;
BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA;
BAB IX
PENGAWASAN;
BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA;
BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA;
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.
44 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 21 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2013/NO.121 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI ;
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI;
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH;
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH;
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN ;
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN;
BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
KADALUARSA ;
BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN;
BAB XV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XVII
P E N Y I D I K A N;
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 7 Tahun 2014
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E, ...
... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). ...
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU. ...
... A B U BBBBB BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
... Pasal 28 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 4 Pebruari 2014 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 14 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ...
... UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 NOMOR 128 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006 ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.128 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA;
BAB III
PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA;
BAB IV
PELAPORAN;
BAB V
PENDANAAN;
BAB VI
PELAKSANAAN RPJMDES DAN RKPDes;
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.
23 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Desember 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 164 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINS! ...
... KALIMANTAN TENGAH : 18,143 /2017 REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 18/HUK/2017 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Kabupaten Lamandau Nomor 192). · Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMANDAU clan Menetapkan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Pembangunan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lamandau. 4. ...
... Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, MenengahKabupaten Lamandau. 7. ...
... Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. 9. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa tata perekonomian nasional dan sistem
ekonomi nasional disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi dalam mewujudkan masyarakat yang
berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat
memiliki peran strategis dalam upaya memperkuat
sitem ekonomi kerakyatan dan sesuai dengan tata
perekonomian nasional. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan
ketahanan ekonomi rakyat, maka Koperasi, sebagai
salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten
Lamandau perlu diberdayakan
Pasal18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
15 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PELAKSANAANPEMBERDAYAAN ;
BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN ;
BAB V
PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA ;
BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA;
BAB VII
KEMITRAAN JARINGAN USAHA ;
BAB VIII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI;
BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN;
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ;
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF ;
BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN ;
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
26 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
