Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018 berjalan dengan tertib dan lancar, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Mengatur tentang perubahan kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
Mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018
101 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2018
... Nasional Anti Korupsi (Stranas AK); 2) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 3) Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM; 4) Penanganan Laporan Gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, maka pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengawasan secara umum dan teknis yang bertujuan untuk peningkatan kinerja. Hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah selama 60 hari hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021
... BAB IV BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 6 Bentuk situasi benturan kepentingan, antara lain: a situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah ...
... BAB V JENIS BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 7 Jenis benturan kepentingan yaitu: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; b. pemberian izin yang diskriminatif ...
... dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; h gratifikasi ...
pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah kabupaten karo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo
Undang-Undang 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974; Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2019.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Pejabat/Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan; Bentuk Situasi Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Sumber Penyebab Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan; Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan; Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan; Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: c. tidak mengembalikan barang milik daerah yang sudah tidak dalam penguasaannya; atau d. tidak melakukan pelaporan bagi yang menerima gratifikasi ...
PERWALI Kota Magelang No. 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILA NPEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2022/NO.4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tenang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi aparatur sipil negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara Pemerintah Daerah; di lingkungan
b. bahwa untuk memperlancar kebutuhan administrasi pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, dibutuhkan penyesuaian angka dan sebutan penilaian kinerja pegawai negeri sipil serta pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pada akhir tahun anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan manajemen kinerja pegawai negeri sipil serta pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30T ahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2021
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... LHKPN, Prestasi Kerja dapat dibayarkan. d. wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan, dibuktikan berupa daftar hasil lapor dari BKPSDM. (9) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi pejabat wajib lapor gratifikasi ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 19/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan
tertib administrasi keuangan, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi
dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
3. Peratu.ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peratu.ran Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peratu.ran Menteri Pendayagunaan Aparatu.r Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tu.njangan Kinerja
Pegawai Negeri;
6. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun.
Komponen TPP berdasarkan Beban Kerja terdiri atas:
a. nilai jabatan;
b. indeks jabatan; dan
c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Behan Kerja.
Nilai jabatan dihitung dengan menggunakan metode
Factor Evaluation System (FES) yang divalidasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 149 Tahun 2019
kebijakan - pengawasan - atas - penyelenggaraan - pemerintahan - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - taikmalaya - 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 149, BD 2019/149
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 4 PP No. 18 Tahun 2016 agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri RI No. 61 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 82 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fokus Dan Sasaran, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2019
... b.MenerapkanIntegritaspJda seluruhpersonilBagianPengadaanBarang/.Jasa antaralain: I 1.dalampelaksanaanpengadaanselalutaatkepada aturanyangberlaku; 2. menolak setiap gratiftkasiyang dianggap suap termasuk melaporkan gratifikasi ...
PERBUP Kab. Lombok Barat No. 78 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN BARANG/JASA KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lombok Barat yang efisien, efektif, tranparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dna akuntabel dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 11 Tahun 2008
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2016
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Prinsip pengadaan Barang/Jasa
Kode Etik
Komite Etik:
- Kedudukan, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab
- Susunan
- Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik
- Pembiayaan
Pemeriksaan dan keputusan
Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2021
... Kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain: a. proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi,dan nepotisme, karena adanya benturan kepentinganyang dihadapi Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
Bahwa dalam rangka mewujudkan tatakelolapemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme perlu disusun pedoman untuk mencegahdanmenangani terjadinya benturan kepentingandalampelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di KabupatenTanah Bumbu;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaradanReformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
BENTURAN KEPENTINGAN;
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN;
MEKANISME PENGENAAN SANKS;
MONITORING DAN EVALUASI;
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN;
KETENTUAN PERALIHAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2023
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStruktur OrganisasiStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari Survey penilaian integritas, penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; j. ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 463
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24a Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, maka perlu menetapkan PERWALI
PERWALI ini mengatur mengenai susunan organisasi; uraian tugas pokok dan fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; dan tata kerja Inspektorat Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019
17 hal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Hasil pencarian pada file:
... Nasional Anti Korupsi (Stranas AK); 3. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 4. penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM; 5. penanganan laporan gratifikasi ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 110, BN.2017/NO.1608, kemendagri.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
