Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Meter Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
mengatur tentang ketentuan umum, rencana kerja pemerintah daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
6 halaman, 8 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan program pengawasan yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang - ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya menuju terwujudnya sasaran kegiatan pengawasan yang terencana, terarah dan akuntabel;
b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang terencana, terarah dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019, serta dalam rangka responsibilitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka perencanaan audit berbasis risiko difokuskan pada skala prioritas atau risiko tertinggi, merupakan salah satu instrumen dari fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan untuk menentukan rincian kegiatan, obyek pengawasan atau auditan, laporan hasil pemeriksaan, pemantauan dan tindak lanjut kegiatan pengawasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.maksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016- 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019
... Keuangan; b. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; c. dana desa; dana Bantuan Operasional Sekolah; · · aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP; penilaian mendiri reformasi birokrasi; penanganan laporan gratifikasi ...
... Penanganan laporan gratifikasi; 24. Pengawalan dan pengarnanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. 25. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas, dan · 26. Consulting b. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Permendagri No 35 Tahun 2018 tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, maka agar pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemkab grobogan dapat berlangsung secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemkab grobogan Tahun 2019; baha berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemkab Grobogan Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Gribigan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemda Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
23 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 55 Tahun 2020
... Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 22 Penguatan Pengawasan Implementasi kebijakan pengendalian pelaporan gratifikasi Inspektorat Perangkat Daerah Kegiatan pengendalian pelaporan ...
... gratifikasi √ √ √ √ √ Implementasi dan pemantauan penerapan manajemen risiko Inspektorat Perangkat Daerah Kegiatan implementasi manajemen risiko √ √ √ √ √ Implementasi dan pemantauan penanganan pengaduan ...
... akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; Penguatan pengendalian gratifikasi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efesien, terukur konsisten dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat, perlu disusun road map reformasi birokrasi;
b. bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, agar Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal Instansi serta menjalankan program Mikro;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (4); UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan No. 30 Tahun 2012; Permendagri No. 135 Tahun 2018; Permenpan No. 25 Tahun 2020;
Dalam Pergub ini diatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
37 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.07/2021
... Lamandau JENIS DBH (1) Pajak PPh PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 PBB Bagi Rata Bagian Daerah Migas Bagian Daerah Non Migas Bagian Daerah Panas Bumi Bagian Daerah Perhutanan Bagian Daerah Perkebunan Bagian ...
... Lamandau JENIS DBH (1) Pajak PPh PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 PBB Bagi Rata Bagian Daerah Migas Bagian Daerah Non Migas Bagian Daerah Panas Bumi Bagian Daerah Perhutanan Bagian Daerah Perkebunan Bagian ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 28 Pemberian TPP berdasarkan pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c tidak diberikan jika ASN yang terbukti menerima dan memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan ...
... Besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. penilaian tingkat kehadiran; b. penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN; c. pelaporan gratifikasi ...
... Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas ...
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Mencabut
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk memacu produktifitas dan peningkatan kinerja
pegawai serta meningkatkan kesejahteraan pegawai perlu
mengatur kembali Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo berdasarkan kelas jabatan; bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun
2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, belum berdasarkan kelas
jabatan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pememerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Pemberian TPP
Bab III Sasaran TPP
Bab IV Penetapan Besaran dan Kriteria Pemberian TPP
Bab V Penilaian TPP
Bab VI Alokasi Anggaran, Perhitungan dan Pembayaran TPP
Bab VI Pelaporan dan Pengawasan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 dicabut.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2021
KesehatanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemberttukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024.
ABSTRAK:
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab Negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat Gunung Mas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2021.
111 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 46 Tahun 2020
... BAB II BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 4 Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain: a. situasi yang menyebabkan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya menerima Gratifikasi atau pemberian/ penerimaan ...
... dimiliki oleh seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; c. gratifikasi ...
... Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pencegahan korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapirs Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan,
Ketentuan Umum;
Benturan Kepentingan;
Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan;
Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
Faktor Pendukung Keberhasilan Penangganan Benturan Kepentingan;
Tindakan Pencegahan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2018
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
... kabupaten basil Pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pu.tang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 ; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SISTEMATIKA RUPMK; BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB IV PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
91 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2022
... Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya ...
... Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Desa Wisata
ABSTRAK:
bahwa Kepariwisataan merupakan salah satu potensi yang perlu diperhatikan perkembangannya di Kabupaten Katingan serta harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan BerusahaBerbasis Risiko Sektor Pariwisata;
Untuk mengembangkan kepariwisataan di daerah Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
51 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
