Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... ~ '--=-- Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah Kade Pos 74662 NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor : 188/:Z..\.o~/VII/HUK/2017 Disampaikan dengan hormat : Kepada Yth, Dari Tentang Dasar ...
... Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau Besaran Honor dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau. 1. ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 3t TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HONOR DAN BIA YA OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
PERBUP Kab. Lamandau No. 23 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Biaya Operasional Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honor dan Biaya Operasional Di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5)
dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana untuk besaran
honor dan biaya operasional di lingkungan pemerintah desa di
Kabupaten Lamandau perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA;
BAB III
BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL;
BAB IV
SUMBER PENDANAAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 12 Tahun 2017
... -13BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan ...
... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal ? ...
... i 2017 BUPATI LAMANDAU, ARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ARIFIN LP. UMBING DERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 514 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Untuk Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Berita Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...
... Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau. 5. ...
... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR ·1 2 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASlAN SEBAGlAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT LAMANDAU UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN ...
... DAERAH Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada ...
... Carnal untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pendelegasian Sebagian ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Lamandau Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat Belantikan Raya untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemedntah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT;
BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT;
BAB III PENDANAAN;
BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT;
BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2019
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TGL OOKlJMEN 'J.L, ;-1119 P /\f'<.A F ~ KEMITRAAN ANTARA BIDAN DENGAN BIDAN KAMPUNG DAN KADER POSYANDU DIKABUPATENLAMANDAU Menirnbang ...
... BUPATI LAMANDAU, bahwa bidan kampung sejak dahulu sampai sekarang merupakan mempunyai peranan penting dalam pelayanan persalinan dan dianggap tenaga terpercaya dalam segala soal yang terkait dengan persoalan ...
... , Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, ...
... Saat ini sebagian masyarakat masih mempercayakan pertolongan persalinan oleh bidan kampung termasuk di Kabupaten Lamandau. ...
... Di Kabupaten Lamandau, kegiatan kemitraan sudah dilaksanakan namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. ...
... , sehingga dapat meningkatkan Kesehatan Ibu dan bayi dalam rangka mempercepat upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Lamandau. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemitraan Antara Bidan Dengan Bidan Kampung Dan Kader Posyandu
Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa bidan kampung sejak dahulu sampai sekarang
merupakan mempunyai peranan penting dalam pelayanan
persalinan dan dianggap tenaga terpercaya dalam segala
soal yang terkait dengan persoalan reproduksi wanita,
namun bidan kampung menolong persalinan hanya
berdasarkan pengalaman dan kurang profesional sehingga
banyak kasus sering menimpa seorang ibu atau bayi seperti
kecacatan bayi sampai pada kematian ibu dan bayi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ± 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Layanan terhadap ibu hamil, ibu menyusui, ibu bersalin, bayi dan
balita dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan
angka kematian balita.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 21 Tahun 2019
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 29 Tahun 2023
... % » LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR £9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA ...
... PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ...
... Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255 ...
... (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 462); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI ...
... Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 462) diubah sebagai berikut: 1. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. BLUD RSUD LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU — L PARAF TA N . ...
... BUPATI LAMANDAU, v L A G or imator -at Per UU . ...
... HENDRA LBSMANA Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal £L\ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANBYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 09T * ' ‘ ...
PERBUP Kab. Lamandau No. 25 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungisonal Tertentu Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja , motivasi dan
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
jabatan fungsional tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah
Lamandau , serta untuk mengakomodir beberapa jabatan
fungsional tertentu yang belum termuat dalam Peraturan Bupati
Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum
Daerah Lamandau sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu
untuk diubah;
Pasal 18 ayat ( 6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten
Sukamara , Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di
Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
Mengubah Pasal 4 dan mengubah lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun 2020
... r BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMORH^ TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat ...
... Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fusngisonal Umum Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Kedudukan;
2. Susunan Organisasi;
3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan;
4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas;
5. Jumlah, Pembidangan, Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Staf Ahli;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kepegawaian; dan
8. Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 01a Tahun 2014
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Lamandau di- Nanga Bulik NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Disampaikan dengan hormat Kepada Yth Dari Tentang Dasar Lampiran Penjelasan Untuk mohon tanda tangan atas Sekretaris Daerah Kabupaten ...
... Kabupaten Lamandau. ...
... Peraturan Bupati Lamandau sebagaimana perihal diatas, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. ASISTEN ADM PEMERINTAHAN DAN KESRA ~J.l,A KABUPATEN LAMANDAU, Drs. MU . NIP. 19690207 ...
... BUPATI LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 1.a TAHON 2014 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ...
... LAMANDAU BUPATI LAMANDAU, Menimbang: a . bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau ...
... tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau. 1. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada PNS Dan CPNS Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dipandang perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Tambahan Penghasilan perlu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan maksud agar dapat meningkatkan kinerjanya menuju pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik secara khusus mewujudkan pelayanan prima;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Besaran tunjangan tambahan penghasilan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 10 Tahun 2014
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); 16. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D); 1 7. ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2.Pemerintah Daerah ... l ...
... Pe-M~RINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH Nomor 188/~ /IV/Huk/2014 Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162 Nanga Bulik, 29 April 2014 Kepada Yth. Bapak Bupati Lamandau Up. ...
... Bapak Sekretaris Daerah di- Nanga Bulik NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Disampaikan dengan hormat Kepada Yth Dari Tentang Dasar Tata Naskah Lampiran Kesimpulan Bapak Bupati Lamandau Up. ...
... Bapak Sekretaris Daerah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lamandau Peraturan Menteri Dalam ...
... .: PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR \ 0 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAY ANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELA YANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU Menimbang ...
... Mengingat BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lamandau untuk penyelenggaraan pelayanan perizin3.1 ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten • Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat perlu adanyan standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan di kabupaten lamandau untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan.
peraturan menteri dalam negeri nomor 01 tahun 2010; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 2 tahuun 2007; peraturan daearh kabupaten lamandau nomor 11 tahun 2008; peraturan daerah kabupaten ;amandau nomor 16 tahun 200; peraturan bupati lamandau nomor 06 tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN; BAB V PENANGANAN PENGADUAN; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII PEROSEDUR PENANDATANGANAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2018
... HASIL KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU Pasal 14 (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD Lamandau merupakan pendapatan BLUD RSUD Lamandau. (2) Pendapatan BLUD RSUD Lamandau sebagaimana ...
... dimaksud ayat ( 1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati dan BKD Kabupaten Lamandau. ...
... BAB VI ' PEMANTAUAN DAN EVALUASI , Pasal 15 \ (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD Lamandau dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur BLUD RSUD Lamandau. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ...
... penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau." ...
... -o,LAMANDAU, ~ MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR ~tl BAG!AN HUr< UM SETOAKABUPATENLAMANDAU JAB.ATAN 'NABUP , K/lRAG ~---·~ ---+--- ---.! L~ASUE8l1_G'"}-~--"'----t [ r -:iELAKSANA ...
... Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau v 2. ...
... BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. v 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau . . 7. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain
UU nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Permendagri Nomor 22 Tahun 2009; Permendagri Nomor 23 Tahun 2009; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 11 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMANDAU;
BAB III
BENTUK KERJASAMA;
BAB IV
TATA CARA KERJASAMA;
BAB V
HASIL KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMANDAU;
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2015
Penanaman Modal dan InvestasiPerbankan, Lembaga Keuangan
Hasil pencarian pada file:
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 4 Pebruari 2015 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ...
... ARIFIN LP.UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 118 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG ...
... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMATAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH ...
... pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada PT. ...
... Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...
... Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau; d. Bupati adalah Bupati Lamandau; e. ...
... BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Bank Kalteng adalah : a. ...
PERDA Kab. Lamandau No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing
dan guna mengantisipasi perkembangan ekonomi
global serta mendorong pertumbuhan
perekonomian dan pemerataan pembangunan
daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 perlu
ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai salah satu
pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Tengah telah sepakat
menambah penyertaan modal pada Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank
Pembangunan Kalteng tanggal 28 Juni 2008 dan
27 Juni 2009
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1998; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
07 Tahun 2011
Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan
Penyertaan Modal kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar
Rp.19.500.000.000,- (Sebilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi;
3. Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas;
4. Kelompok Jabatan;
5. Kepegawaian Dan Eselon;
6. Tata Kerja Dan Laporan;
7. Pendanaan; dan
8. Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
