Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2014( Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 374) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa ...
... Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...
... Ju,.;, J-6 ,f BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR ½~ (.> ...
... KALIMANTAN TENGAR PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR ~& TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH LAMANDAU CARODIK DAN PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...
... BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memberikan beasiswa melalui ...
... ; c. bahwa agar pemberian beasiswa daerah dan penghargaan kepada masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman pemberian ...
... Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau yang menempuh penclidikan di perguruan tinggi dan akademik baik swasta dan negeri di luar Kabupaten Lamandau. 11. ...
... Pemberian beasiswa daerah Lamandau Carodik hanya dapat diberikan 1 ( satu) jenis beasiswa kepada penerima beasiswa. 18. ...
... Pemberian penghargaan atas prestasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini hanya berlaku bagi masyarakat Kabupaten Lamandau. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah Lamandau Carodik dan Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang
bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu
memberikan beasiswa melalui program beasiswa daerah. Agar pemberian beasiswa daerah tersebut bertujuan
untuk membantu yang berprestasi akademik, siswa dan
mahasiswa siswa yang berprestasi non akademik, mahasiswa
yang kurang mampu, mahasiswa yang dibantu oleh
perusahaan dan penghargaan bagi masyarakat yang
berprestasi yang berasal dari Bupati Lamandau
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II JENIS BEASISWA DAERAH;
BAB III PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA DAN MASYARAKAT BERPRESTASI;
BAB IV PENDANAAN;
BAB V MEKANISME DAN TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA OLEH PENERIMA BEASISWA;
BAB VI SANKSI;
BAB VII KETENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor
33 Tahun 2014( Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 374) tentang Pedoman
Pemberian Beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 44 Tahun 2013
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Oktober 2013 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan Nanga Bulik pada tanggal 22 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 317 ...
... BUPATI LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI KABUPATEN LAMANDAU (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SPO PBB Perkotaan Dan Perdesaan Di Kabupaten Lamandau Standard Operating Procedure
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi jenis pajak kabupaten.
peraturan presiden nomor 1 tahun 2007; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 03 tahun 2011; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 11 tahun 2011; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 6 tahun 2012; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 10 tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PBB-P2; BAB IV KEBERATAN DAN BANDING; BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAAN; BAB VII PENYIDIKAN; BAB KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2013.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2019
... 71078 ~~ Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah Kode Pos 7 4662 NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor : 188/327 /IX/HUK/2019 Disampaikan dengan hormat : Kepada Yth, Dari Tentang Dasar Lampiran ...
... Penjelasan Kesimpulan Bupati Lamandau Up.Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau 1. ...
... Pedoman Tindak Lan.jut Hasil Pemeriksaan Eksternal/ Internal pada Pemerintah Kabupaten Lamandau. 2. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau. 3. ...
... A.-''-4-4"""-4.L Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217); 16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 +-o.-+-n'Y'\N Ko~,,,.:t,,1,"..-,. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/
Internal Pada Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,
pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara Dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 42 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Sadan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2016.
Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 24 Tahun 2019
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2018
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah ...
... PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU ...
... kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional pada umumnya dan bagi Kabupaten Lamandau ...
... ; e. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat di Kabupaten Lamandau sehingga ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian Warisan Budaya Benda Dan Cagar Budaya
Di Wilayah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa pelestarian cagar budaya sebagai salah satu upaya
bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar
untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh
jati diri bangsa. Upaya pelestarian cagar budaya tersebut
sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka
memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional
pada umumnya dan bagi Kabupaten Lamandau pada
khususnya.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat ( 1), dan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun
2005; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP; BAB III
KRITERIA WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA; BAB IV
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN; BABV
PENEMUAN DAN PENCARIAN; BAB VI
PENDAFTARAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA; BAB VII
PELESTARIAN;BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG; BAB IX
PENDANAAN; BAB X
PENGAWASAN; BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XII
KETENTUAN PIDANA; BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 6 Tahun 2018
48 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2023
... BAB XV KjETENTUAN PENUTUP Pasal 175 Pada saat Peraturan BupaU ini muted berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tabun 20 IS tentang Tam Kdola Badan Lavanan llmum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau ...
... (Rerita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 20IS Nomor 572| dicabut dan dhiyatakan tidak berlaku. ...
... yang jelas mcngenai SDM vang berorientasi pada pemenuhan stcara kuamitatif dan kualitatil untuk mendukurtg pencapaian tujuan organisasi secara efisiem Pasal 103 ( ]J Dalam rangka pcngelolaan SDM, RSUD Lamandau ...
... Hi Usulan formasL non ABM scbagaimana dimaksud pada avat }3) mcmesuaikan dengan kebucuhan dan kemampuan keuangan RSUD Lamandau. ...
... Pasal 104 , 1.1 Penempatan Pegawai RSUD Lamandau dilakukan dalam rangka memenulii kebuiuhan unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungat. j2j Pcrncmpatan pegawai RSUD Lamandau dilakukan dengam ...
... R3UD Lamandau sobagaiinantt yang tclah diatur sesuai peraturan pLamandau dongan ber^ awasan linRkungan : f, ir .enyiapkan DPA, HenaLra. ...
... Rencana Ker^a dan Anggaran (RKA) dan REA RSUD Lamandau: g , mcngadakan dan mcmelihara pembukuan serta admipisnaai KStJD Lamandau sexual ketemuan ; h , fnenyiapkan laporan tabunan dan laporan (^rk&Ja; dan ...
... Tnenetapkan Pcraturan Direktur, Pcdoman , PetunjUk Teknis dan SPO RSUD Lamandau; c. mengusutkan mengangkat dan meniberheritikan pegawai RSUD E-amandau seauai pcraturan perundang-undanganj d . menctapkan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya;
Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undapg Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Angganan Badan Layanan Umum;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
1.Ketentuan Umum;
2.Maksud dan Tujuan;
3.Prinsip Tata Kelola;
4.Tata Kelola Korporasi;
5.Pejabat Pengelola;
6.Dewan Pengawas;
7.Organisasi Pelaksana;
8.Pengelolaan SDM;
9.Kerahasiaan Informasi Medis; dan
10.Hak dan Kewajiban Medis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
68 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun 2017
... No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATASA PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANGTATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa tatacara pembagian dan penetapan dana Bagian dari
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2017 telah diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24
Tahun 2017. Berdasarkan realitas penerimaan pajak daerah perlu
melakukan penyesuaian pemberian Dana Bagi Hasil Pajak
Kabupaten Lamandau Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2017; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 43 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2017 Nomor 526) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2017 Nomor 526) diubah
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Bupati Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Bupati Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengakomodir tarif pengolahan dan pengiriman limbah B3 serta tarif pelayanan kesehatan lainnya yang harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, dipandang perlu melakukan penyesuaian/perubahan pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Lamandau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2019.
Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan;
Pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat KAbupaten Lamandau
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Lamandau No. 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/633
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan
Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 9 ayat (2)
huruf c, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 dipandang perlu mengubah dan menyesuaikan
ketentuan pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017.
Peraturan Pelaksana Hak Keuangan
Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 13 Tahun 2020
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 53 Tahun 2020
... I\ BUPATl LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATl LAMANDAU NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATl LAMANDAU, ^ Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektifitas dan profesionalisme;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Ke:tja Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
a. kedudukan dan kewenangan;
b. susunan organisasi;
c. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
d. kelompok jabatan fungsional;
e. kepegawaian; dan
f. tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau
18
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 1 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 13 April 2017 Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 26 April 017 BUPATI LAMANDAU, ~~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 155 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINS! KALIMANTAN TENGAH : 09.24/2017 REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU: 09/HUK/2017 ...
... KALIMANTAN TENGAH P~RATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT ...
... Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018. 1. ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018 I. ...
... PENJELASAN UMUM Pada Tahun 2018 Kabupaten Lamandau akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lamandau Sesuai dengan perintah Peraturan perundangUndangan. ...
... Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ...
pembentukan dana cabangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati lamandau tahun 2018
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD.2017/155
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PAsal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
BERDASARKAN DANA CADANGAN;
BAB III
SUMBER DANA CABANGAN;
BAB IV
PELAKSANAAN DANA CABANGAN;
BAB V
BENTUK DAN CADANGAN;
BAB VI
JENIS PROGRAM/KEGIATAN YANG DIBIAYAI DANA CADANGAN;
BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
