... Melaksanakan public Jumlah kegiatan public campaign (1(satu) -::r 271.875.000 Inspektorat pengendali campaign. kali). gratifikasi. b. melakukan Penanganan Jumlah kegiatanpenanganan gratifikasi (2 ...j ...
... Merencanakan dan Melaksanakan whistle blowingsystem Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Melaksanakan kebijakan gratifikasi ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang proporsional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Linagkungan Pemerintah Daerah
Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima dab untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima agar berjlan secara efektif, efisien, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
-
-
57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 286 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaReformasi Birokrasi
Hasil pencarian pada file:
... Gratifikasi 0,27 a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi 1,00 b. Telah dilakukan public campaign 0,50 c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan 1,00 d. ...
... Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi 1,00 e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti 1,00 ii. Penerapan SPIP 0,19 a. ...
... Dokumen keputusan bupati tentang Pembentukan unit pengendali gratifikasi d. Sosialisasi peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi e. Dokumen laporan kegiatan UPG i. ...
ROAD - MAP - BIROKRASI - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG - 2021 - 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 286, BD 2022/286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Perpres No.81 Tahun 2010; Permen PANRB No.25 Tahun 2020; Permen PANRB No.26 Tahun 2020; Permen PANRB No.90 Tahun 2021; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perda No.9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, road map reformasi birokrasi, ketentuan peralihan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
4 Hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018
... Laporan hasil analisis pengendalian gratifikasi 0,432 Ahli Muda i. ...
... Ahli Muda Melaksanakan bimbingan teknis Zona Integritas Melaksanakan pendampingan Tim Penilai Nasional Zona Integritas Melaksanakan penanganan Whistle Blowing System Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi ...
Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya
... Pcngendalinn gratifikasi tclah diirnptementasikan A/o/C ' I 11 I __ I - I I 0 I· O,OOC;{i c_ a_ b. c. jika unit/satU
... organisasi dan jugs. mcmbuat inovasi rerkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dcngan karakteristik u_nit/ satuan kerja; jika. unit Zsatuan kcria mengimplernentsslknn pc:n�P.ndalhu1 gratiflkasi se- ...
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 8, BN.2016/NO.1249/https://jdih.bp2mi.go.id/ : 5 hlm
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017
Permenkominfo No. 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial
Mencabut
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation);
Keputusan Menteri Perhubungan KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation)
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 27 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Tata Cara Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)
Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A/DIRJEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi biroaksi di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.81 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permen BAN No.25 Tahun 2020, Permen BAN No.26 Tahun 2020, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pelaporan, Pembinaan, Pengendalian Dan Penilaian Dan Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 22 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 13 Tahun 2017
... mutakhirkan √ d Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM √ e) Penguatan Pengawasan Sasaran Indikator Target 2017 2018 2019 2020 2021 1 Gratifikasi ...
... a Terdapat kebijakan penanganan gratifikasi √ b Telah dilakukan public Campaign √ c Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan √ d Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan ...
... gratifikasi √ e Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti √ 2 Penerapan SPIP a Terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP √ b Lingkungan pengendalian telah ...
... pengisian jabatan pimpinan tinggi h Penilaian kinerja individu i Penegakan aturan disiplin j Evaluasi jabatan k Pemuthakiran sistem informasi kepegawaian 5 Penguatan Pengawasan a Kebijakan penanganan gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2021;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 24 Tahun 2019
... pungutan liar 1 dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pungutan liar 1 dokumen Sosialisasi saber pungli 4 kali Sosialisasi saber pungli 2 kali Persentase pelayanan bebas pungutan liar dan gratifikasi ...
... 80 % Persentase pelayanan bebas pungutan liar dan gratifikasi 80 % Laporan pengendalian gratifikasi 1 dokumen Laporan pengendalian gratifikasi 1 dokumen Dokumen monitoring dan evaluasi renaksi percepatan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka
ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus
digunakan, dan penambahan indikator kinerja kegiatan,
maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja
pemerintah daerah tahun 2019 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2018;
Materi Pokok: Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan; Bab II: Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II; Bab III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Bab V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Bab VI: Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 659 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 25 (1) Pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi dikenakan sanksi teguran tertulis. (2) Jika dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya sanksi teguran tertulis Pegawai ...
... ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, maka TPP ASN tersebut tidak diberikan selarna 1 (satu) bulan dan akan berlaku secara terus menerus dibulan berikutnya ...
... sampai dengan yang bersangkutan melaporkan penerimaan gratifikasi. (3) Teguran tertulis dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Kepegawaian, Aparatur Negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2021/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2017; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum pemberian TPP, kriteria pemberian TPP, Klasifikasi pemberian TPP ASN, parameter dan besaran TPP, prosedur pemberian TPP, Presensi, Tim monitoring dan evaluasi, sanksi, pendanaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2021
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 90 Tahun 2021
... Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas a. pengendalian gratifikasi dengan sasaran optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan KPK RI; b. pelaksanaan ...
... pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi : 1) Verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; 2) Gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
