... 2011, No.3 5 Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. (2) Peraturan ...
... Barang Gratifikasi. ...
... dan mengelola Barang Gratifikasi yang telah diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri; b. menetapkan status penggunaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;www.djpp.kemenkumham.go.id ...
... 2011, No.3 12 Pasal 23 (1) Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Gratifikasi dilakukan Penilaian. (2) Penilaian Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan ...
... nilai wajar. (3) Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan Barang Gratifikasi berupa penjualan lelang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko penjualan ...
... Pasal 24 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran dan pencatatan atas Barang Gratifikasi menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara. (2) Penyerahan Barang Gratifikasi dari Komisi ...
... 2011, No.3 13 penyimpanan dokumen legalitas kepemilikan atas Barang Gratifikasi bersangkutan. (3) Penyimpanan fisik dan dokumen legalitas kepemilikan serta dokumen pendukung lainnya apabila ada atas Barang ...
... Gratifikasi yang belum diserahkan kepada Menteri, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi. ...
... Pasal 27 (1) Direktur Jenderal menyusun laporan Barang Gratifikasi secara tahunan untuk disampaikan kepada Menteri. (2) Laporan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan ...
... /jenis gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan b. gratifikasi yang tidak wajibdilaporkan. (3) Identifikasi kategori/jenis gratifikasi sebagaimana ...
... ; b. identitas pemberi gratifikasi; c. peristiwa penolakan, penenmaan, dan pemberian gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi; e. nilai gratifikasi; dan f. kronologis peristiwa penolakan, penenmaan dan ...
... HANIF DHAKIRI Pelapor Penerima Laporan ( ) ( ) KRONOLOGIS PERISTIWA PENOLAKAN/PENERIMAAN DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI NILAI GRATIFIKASI (jlka diketahui) URAIAN JENIS GRATIFIKASI 2 Waktu Tempat 3 Alamat 2 ...
... Jabatan PERISTIWA PENOLAKAN/PENERIMAAN DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI Nama IDENTITAS PEMBERI GRATIFIKASI 3 Alamat 2 Jabatan Nama IDENTITAS PENOLAKIPENERIMA GRATIFIKASI Formulir Pelaporan Gratifikasi LAMPIRAN ...
... PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ...
... Bagian Kedua Kewenangan UnitPengendalian Gratifikasi Kementerian d. memberikan usul kepada KPK berdasarkan hasil pemilahan laporan pemberian dan penerimaan gratifikasi untuk ditindaklanjuti; e. menyampaikan ...
... gratifikasi; 1. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi diKementerian; J. memberikan saran dan pertimbangan penyempurnaan sistem, aturan, prosedur, dan penghargaan terhadap pelapor ...
Permenaker No. 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Diubah dengan
Permenaker No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 25, BN.2015/No.1399, jdih.kemnaker.go.id : 18 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2015.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.06/2021
PMK No. 162 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi
Mencabut
PMK No. 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 3, BN 2024 (220); 15 hlm
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 44 Tahun 2022
... penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian ...
... jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima. g. kronologi peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (3) Pelaporan ...
... kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Laporan Gratifikasi diterima. (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 /+:^^ -,.I..L\ L^-: l-^-:^ ^^: ...
... ; 11. n'lenerinra, menganalisa dan meugadtrrinistrasikan laporan peiiei.iiiiaau dan penolakan Gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepa.da ...
... KPK; d. melaporkan rekapitulasi Laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyermpaikan hasil pengelolaan Laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi ...
... rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi bersama KPK. 10. ...
... Penerima Gratifikasi adalah Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi. 15. ...
... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi. 19. Aparatur Sipil Negara adalah meliputi: a. ...
... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang bensi infor:nasi lengkap penenmaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh pelapor. 22. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari korupsi, koiusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturarr Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah peraturan Bupati ketapang Nomor 9 tahun 2018 pada bagian Ketentuan dalam Pasal 1, Ketentuan dalam Pasal 2, Ketentuan dalam Pasal 3, Ketentuan dalam Pasal 4, Ketentuan dalam Pasal 5, Ketentuan dalam Pasal 6, Ketentuan dalam Pasal 7, etentuan dalam Pasal 8, Ketentuan dalam Pasal 10, Ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 16 dihapus, Ketentuan dalam Pasal 17, Ketentuan dalam Pasal 18, Ketentuan dalam Pasal 19,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2018
11 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 41 Tahun 2021
... nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi ...
... yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan h. bukti dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ...
... ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (1) Penerima Gratifikasi wajib menyampaikan ...
... ; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG; dan d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan ...
... atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik ...
... dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi. ...
... dikembalikan kepada Pelapor Gratifikasi, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial. (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi ...
... dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor Gratifikasi atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 41 Seri E Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Purworejo, perlu dilaksanakan pengendalian terhadap pemberian dna penerimaan gratifikasi; bahwa Perbup Purworejo No 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pemkab Purworejo, tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas perbup Purworejo No 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pemkab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU no 23 Tahun 2014; Peraturan KPK No 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 serta penghapusan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), penghapusan Pasal 8 ayat (1) dan penambahan ayat (3), perubahan Pasal 5, penyisipan Pasal 10A dan Pasal 10B, perubahan Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), penambahan ayat (4), perubahan Pasal 13, Pasal 14, penghapusan BAB IV, perubahan Pasal 18, penyisipan Pasal 18A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2016 diubah.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2023
... bahwa Peraturan Bupati Suhamara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau ...
... Informasi pemberi Gratifikasi; c. Jabatan penerima Gratifikasi; d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. Nilai Gratifikasi yang diterima; 9. ...
... (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. ...
... ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut. (5) Terhadap Gratifikasi yang ...
... Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ( 1 ) Dalam ran8ka melaksanakan program Pengendalian Gratifikasi dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). ( ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara,
Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukamara dilarang
menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukamara;
Mengubah Ketentuan Pasal 6 ayat (2), Ketentuan Pasal 8 Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4). Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 9A. Dan Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
... pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. melaksanakan koordinasi dan konsultansi dengan KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi c. menyediakan informasi dan ...
... pelaporan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. menyampaikan laporan triwulanan pengendalian gratifikasi Kementerian Perhubungan ...
... diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; i. melaksanakan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal; j. menyusun dan mengembangkan ...
... TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI K A N TO R .... ...
... pengendalian gratifikasi; b. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan K an tor.... ; c. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi ...
... /Badan ....) melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di UPG Kantor .... ...
... gratifikasi di lingkungan Eselon I; c. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan UPG Eselon I; d. mengkoordinasikan penyusunan Program dan pelaksanaan Pengendalian ...
... Gratifikasi UPG Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah koordinasinya; e. menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Eselon I; f. menyampaikan laporan gratifikasi yang ...
... diterima kepada UPG utama dan/atau KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasi diterima; g. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi kepada ...
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 87 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 27 Tahun 2017
... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTATENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR ...
... Pasal I Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : BAB V UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Dalam rangka melaksanakan program ...
... pengendalian gratifikasi dibentuk UPG (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a;Pembina b.Pengarah : Walikota Pematangsiantar : Sekretaris Pematangsiantar : Inspektur ...
... PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 2~7TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI ...
... Kota Pematangsiantar, telah merubah nomenklatur jabatan pada Perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ...
... Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan ...
... Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi ...
... Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; 16. ...
Beberapa Kententuan dalam Peraturan Walikotatentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 41 Tahun 2018
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2018/NO.41
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Berdasarkan Pergub Jambi No. 22 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemprov. Jambi;
Sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov. Jambi, maka Pergub Jambi perlu disempurnakan.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 3 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2016; Pergub No. 34 Tahun 2016.
Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Pergub No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Mengubah ketentuan Pasal 11
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
