... LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR lS TAHUN 2019 TANGGAL 20 JUNI 2019 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU LAPORAN PENOLAKAN GRATIFIKASI Hari ini ...... ...
... .............. , tanggal ...................... , saya melaporkan penolakan gratifikasi sebagai berikut: PENOLAK GRATIFIKASI : Nama Alamat lengkap Jabatan PEMBERI GRATIFIKASI : Nama Alamat lengkap Jabatan ...
... Nilai Gratifikasi Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi : DATA PELAPOR : Nama Alamat No. ...
... Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau. 6. ...
... di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; m. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; n. melakukan ...
... ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka UPG selanjutnya dapat menentukan pemanfaatannya yaitu: a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi; b. disumbangkan kepada yayasan ...
... sosial atau lembaga sosial lainnya; c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lamandau; dan d. dimusnahkan. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 15 Tahun 2019
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/No.123 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perhitungan Penyerapan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada PDAM Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa ketersedian air minum merupakan salah satu perwujudan dari cita cita Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan untuk mewujudkan ketersedian air minum tersebut memerlukan pengelolaan dalam pelaksanaanya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
PERHITUGAN PENYERTAAN MODAL;
BAB VIII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 1 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Lamandau Kepada PDAM Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa ketersedian air minum merupakan salah satu perwujudan dari cita cita Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan untuk mewujudkan ketersediaan air minum tersebut memerlukan pengelolaan dalam pelaksanaanya. Dalam pengelolaan ketersedian air minum Kabupaten Lamandau perlu ditunjang dengan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang dipergunakan demi terpenuhinya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat Kabupaten Lamandau terhadap ketersedian air minum. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamadau maka diperlukan landasan yang mengatur
penyelengaraan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
MODAL;
BAB IV
PENYERTAAN MODAL;
BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL;
BAB VI
PENGAWASAN;
BAB VII
BAGI HASIL KEUNTUNGAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
276 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 84 Tahun 2021
... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2021 TANGGAL TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMANDAU I. PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DATA 1.1. Tujuan: a. ...
... kebutuhan data sektor Instansi terkait di level Kabupaten Lamandau � Usulan disampaikan oleh Instansi Kabupaten Lamandau kepada Bappeda Kabupaten Lamandau. ...
... Pendukung Lamandau Instansi untuk List kebutuhan data & data prioritas 4 Diskominfo Bappeda Forum Satu Data Kabuapten Lamandau � Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Lamandau melakukan rekapitulasi kebutuhan ...
... Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) ...
... ; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Nomor 217); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMANDAU. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
a. Penyelenggara Satu Data Daerah;
b. Penyelenggaraan Satu Data Daerah;
c. Partisipasi dan Kerja Sama;
d. Pembatasan Akses;
e. Penyelesaian Permasalahan;
f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 45 Tahun 2015
... Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau Ke bijakan Akuntansi Kab. Lamandau 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-U ndangan. 2. ...
... Lamandau tanggal 28 Oktober 2015 , ·per:ih/P.~ R, :r;ubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor J _ 5,/~1P1 .3_~1~: •tentang Kebijakan Akuntansi Kab. ...
... Lamandau Kons~Jif:fu~j~ Peraturan Bupati Lamandau. 1 .. Telah ~ilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini. 2. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal ! ...
... .~ ~ 6,e;r'Lt'l t Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal ~ t>aevi€>er "wt.C BUPATILAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 4 ;1 · eAGIAN HUKUM SETDA i
... K.ALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 4'° TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATILAMANDAU, a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ...
... penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; c. bahwa Peraturan Bupati Lamandau ...
... Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lamandau perlu dilakukan revisi karena tudak sesuai dengan sistem akuntansi yang sekarang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Lamandau perlu dilakukan revisi karena tudak sesuai dengan sistem akuntansi yang sekarang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03
Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI;
BAB III PELAPORAN KEUANGAN;
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN;
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2021
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...
... Kecamatan adalah Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Lamandau. 5. ...
... BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau. ...
... Lamandau dan Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya. ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR ,-5 TAHUN 2021 TENTANG PETA BATAS DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN KELURAHAN TAPIN BINI KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau, perlu ditetapkan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timu r di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya , Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perpustakaan Desa Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan dan
memberdayakan masysirakat, serta menunjang
pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan
salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam
bentuk Perpustakaan Desa;
bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan
kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar
membaca melalui pengembangan dan pendaya^naan
perpustakaan Desa sebagai sumber informasi yang
berupa karya tulis, kaiya cetak, dan/atau karya rekam;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN DESA;
BAB HI
ORGANISASI;
BAB IV
SARANA DAN PRASARANA;
BAB V
KOLEKSI PERPUSTAKAAN;
BAB VI
LAYANAN PERPUSTAKAAN;
BAB VII
PENDANAAN;
BAB VIII
PEMBINAAN;
BAB IX
PENGAWASAN;
BAB X PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020
... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERA.TURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR I TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...
... KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA Menimbang : a. b. c. ...
... menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG KEPROTOKOLAN ...
... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU. ...
... PasalI Ketentuan dalam pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 613) diubah sebagai ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun
2019 Tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan dengan suatu pengaturan keprotokolan yang sesuai dengan dinamika yang
tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, tradisi, kearifan lokal dan pengaturan nomor registrasi tanda nomor kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat Negara, pejabat pemerintahan dan pimpinan instansi sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan
Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2019 yang mengatur tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 Tahun 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 40 Tahun 2023
... Pasal I Diantara Lampiran XVI dan Lampiran XVII dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... September 2023 BUPATI LAllANDAU, Gflu ^ HENDRA LEBMANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH ib^BUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR ...
... S � 3 )09» BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR Af) TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH ...
... DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir ketentuan mengenai kebijakan akuntansi properti investasi untuk menyesuaikan ketentuan ...
... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau; Mengingat 1. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255 ...
... Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 859); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG ...
... PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk mengakomodir ketentuan mengenai kebijakan
akuntansi properti investasi untuk menyesuaikan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/ PMK.05/ 2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Nomor 17 Properti Investasi, Peraturan Bupati
Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau perlu dilakukan
perubahan dan penyesuaian;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya , dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ;
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa;
b. bahwa penetapan batas antara Kelurahan Tapin Bini dengan Desa Kinipan, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batang Kawa dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetaplcan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Batas Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
