Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

Menemukan 704 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.07/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Bulungan - - - - - - 2 Kab. Malinau - - - - - - 3 Kab.Nunukan - - - - - - 4 Kota Tarakan 1.599.314.689 53.310.548 - - - - 1.652.625.237 5 Kab. ...

Hal. 18, File: 167~PMK.07~2019Per.pdf

... Bulungan 405 Kab. Malinau 406 Kab. Nunukan 407 Kota Tarakan 408 Kab. ...

Hal. 26, File: 167~PMK.07~2019Per.pdf

Download file:

167~PMK.07~2019Per.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... KABUPATEN BULUNGAN B. KABUPATEN MALINAU C. KABUPATEN NUNUKAN HARGA PATOKAN NO PENJUALAN PER M? ...

... DI JENIS KOMODITAS TAMBANG LOKASI TAMBANG (Rp) 1 2 3 KABUPATEN BULUNGAN 1 PASIR Rp. 50.000 2 | TANAH URUG Rp. 50.000 3 | BATU GUNUNG Rp. 160.000 4 TSIRTU Rp. 170.000 5 | ANDESIT Rp. 160.000 6 | BASALT ...

Hal. 12, File: PERGUB-03-2020.pdf

Download file:

PERGUB-03-2020.pdf

HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD Tahun 2020 / No. 3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah Provinsi; dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IPR BAB IV PENJUALAN BAB V PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB VI LAPORAN BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
19 Halaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Abstrak

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Tanjung Selor Bulungan BKP Kelas II Tarakan Antar Area 232. Kayan I Tanjung Selor/ Bulungan BKP Kelas II Tarakan Pengeluaran dan Antar Area 233. ...

Hal. 24, File: Permentan_16-2022.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Permentan No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Permentan No. 35/PERMENTAN/KR.020/8/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Permentan No. 35/PERMENTAN/KR.020/9/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Permentan No. 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Permentan No. 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Download file:

Permentan_16-2022.pdf

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN - MEDIA PEMBAWA - PENYAKIT HEWAN KARANTINA - ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

2022

Peraturan Menteri Pertanian NO. 16, BN 2022 (1169): 4 Halaman, jdih.pertanian.go.id

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

ABSTRAK:

Dengan mempertimbangkan risiko masuk dan tersebarnya, risiko keluarnya media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, serta kelancaran dan perkembangan sistem transportasi perdagangan dan perekenomian nasional, perlu mengubah pengaturan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
Dasar Hukum Peraturan Kementan adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2019; PP No. 82 Tahun 2000; PP No. 14 Tahun 2002; Perpres No. 117 Tahun 2022; Peraturan Kementan No. 94 Tahun 2011; Peraturan Kementan No. 40 Tahun 2020; dan Peraturan Kementan No. 47 Tahun 2020.
Permentan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permentan Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran berupa pelabuhan laut, pelabuhan sungai, atau pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, termasuk terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus yang merupakan bagian dari pelabuhan laut, pelabuhan sungai, atau pelabuhan penyeberangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/Ot.140/12/2011
Lampiran File; 37 Halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 113 3 Kab. Malinau 113 4 Kab.Nunukan 113 5 Kota Tarakan 604 6 Kab. Tana Tidung 113 TOTAL 3.475.618.000 MENTER! ...

Hal. 18, File: 230_PMK.07_2020.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

Mencabut

PMK No. 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020
PMK No. 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Menimbang Tahun Anggaran 2019
PMK No. 30/PMK.07/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
PMK No. 192/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
PMK No. 178/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016
PMK No. 135/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
PMK No. 216/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014
PMK No. 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014
PMK No. 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013
PMK No. 181/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013
PMK No. 136/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013
PMK No. 46/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
PMK No. 197/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
PMK No. 96/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
PMK No. 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
PMK No. 195/PMK.07/2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
PMK No. 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
PMK No. 199/PMK.07/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
PMK No. 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran 2009
PMK No. 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009

Download file:

230_PMK.07_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.07/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 14.069.932 106 Kab.Nunukan 12.589.569 107 Kab. Tana Tidung 14.065.588 108 Kota Tarakan 14.163.265 109 Provinsi Sulawesi Utara 12.392.857 110 Kab. ...

Hal. 19, File: 114_PMK.07_2020.pdf

Download file:

114_PMK.07_2020.pdf

DANA INSENTIF DAERAH – PENGELOLAAN - TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 114/PMK.07/2020, BN.2020/NO.968, https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134); Perpres RI No. 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 155); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. Nomor 87/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No. 782)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Penggunaan DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial. DID Tambahan periode kedua tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Diatur pula ketentuan mengenai pengalokasian DID Tambahan periode kedua bagi provinsi/kabupaten/kota, data penghitungan DID Tambahan periode kedua, penghitungan dan penetapan alokasi DID Tambahan periode kedua, penyaluran DID Tambahan periode kedua, rincian alokasi DID Tambahan periode kedua menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan format surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan periode kedua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
24 HLM, Lampiran halaman 12-24

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

... MALINAU MALINAU 2 MENTARANG MALINAU 3 PUJUNGAN MALINAU 4 KAYAN HULU MALINAU 5 MALINAU SELATAN MALINAU 6 MALINAU BARAT MALINAU 7 NUNUKAN NUNUKAN 8 SEBATIK NUNUKAN 9 SEMBAKUNG NUNUKAN 10 TANJUNG PALAS BULUNGAN ...

... 11 BUNYU BULUNGAN 12 TANJUNG PALAS TIMUR BULUNGAN 13 TANJUNG PALAS TENGAH BULUNGAN 14 TANJUNG PALAS BARAT BULUNGAN 15 SESAYAP TANA TIDUNG 16 KOTA TARAKAN KOTA TARAKAN VII. ...

Hal. 72, File: Permen Kominfo Nomor 3 Tahun 2017.pdf

... BULUNGAN a. TANJUNG PALAS 10, 77, 144 b. PESO 15, 82, 149 c. SEKATAK 8, 75, 142 d. BUNYU 32, 99, 166 e. TANJUNG PALAS TENGAH 6, 73, 140 f. TANJUNG PALAS BARAT 63, 130, 197 g. ...

Hal. 148, File: Permen Kominfo Nomor 3 Tahun 2017.pdf

... Bulungan 2 Tanjung Palas 117E29 59 02N43 38 3 Long Peso 116E39 59 02N36 17 4 Sekatak 117E02 55 03N09 33 5 Sesayap 117E07 33 03N28 23 6 Bunyu 117E51 29 03N27 41 7 Tanjung Palas Tengah 117E25 29 02N52 ...

Hal. 50, File: Permen Kominfo Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial

Mencabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation);
Keputusan Menteri Perhubungan KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation)
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 27 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Tata Cara Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)
Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A/DIRJEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

Download file:

Permen Kominfo Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... NOMENKLATUR LOKASI 2 BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam, Kota Pangkal Pinang 3 BGP Provinsi Bengkulu Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu 4 BGP Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ...

Hal. 18, File: Salinan Permendikbudriste...or 14 Tahun 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

ketentuan mengenai: a. organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; b. organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; c. tugas dan fungsi pengembangan media pembelajaran bidang pendidikan pada organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan; d. tugas dan fungsi pengembangan media pembelajaran bidang pendidikan pada organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan; e. tugas dan fungsi pengembangan media pembelajaran bidang pendidikan pada organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Download file:

Salinan Permendikbudriste...or 14 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 4.736.562 24.856.797 26.027.623 539 Kab. Malinau 881.164 3.429.991 2.133.036 540 Kab.Nunukan 6.783.269 1.199.512 541 Kata Tarakan 289.566 2.547.587 17.687.763 542 Kab. ...

Hal. 282, File: 17_PMK.07_2021.pdf

... Bulungan 10.469.312 3.885.000 88.969.137 539 Kab. Malinau 13.994.566 5.040.000 34.860.954 540 Kab.Nunukan 6.320.972 9.660.000 4.500.000 46.908.597 541 Kata Tarakan 6.413.027 56.268.780 542 Kab. ...

Hal. 285, File: 17_PMK.07_2021.pdf

... Bulungan 2.735.000 1.988.379 539 Kab. Malinau 3.515.000 650.341 540 Kab.Nunukan 3.400.000 2.054.250 2.040.755 541 Kota Tarakan 1.292.181 542 Kab. ...

Hal. 289, File: 17_PMK.07_2021.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
PMK No. 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
PMK No. 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

Mencabut

PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
PMK No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
PMK No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Mencabut sebagian

PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
lampiran huruf H

Download file:

17_PMK.07_2021.pdf

TRANSFER KE DAERAH–DANA DESA–COVID-19

2021

Peraturan Menteri Keuangan NO. 17/PMK.07/2021, BN.2021/NO. 149, https:jdih.kemenkeu.go.id : 26 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

ABSTRAK:

Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e dan ayat (7) UU9 Tahun 2020 Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian belanja dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perpres RI113 Tahun 2020, perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 ( COVID-19) dan Dampaknya.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286),UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 113 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.266), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19dalam Peraturan Menteri ini meliputiperubahan alokasi,penggunaan,dan penyaluran. Pagu alokasi DAU ditetapkan sebesar Rp377.791.390.288.000,00. Perubahan alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional. Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan Pendidikan, diarahkan penggunaannya termasuk tetapi tidak terbatas padaperlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15%. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar sisa pagu alokasi DAU setelah penyesuaian dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran sebelumnya.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Pada saat PeraturanMenteri ini mulai berlaku: a. Permenkeu RI 19 /PMK.07 /2020 (BNTahun 2020 Nomor 250); b. Permenkeu RI 35/PMK.07 /2020 (BN Tahun 2020 No.377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 219/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.1612); c. Permenkeu RI 101/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.866); dan d. Lampiran huruf h Permenkeu RI 227/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.1641), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
323 HLM. Lampiran Halaman 27 - 323.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.01/2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Bulungan 4. Kabupaten Malinau 5. Kabupaten Nunukan 6. Kabupaten Tana Tidung 64. KPKNL Bontang Bon tang 1. Kota Bontang 2. Kabupaten Kutai Timur 65. KPKNL Denpasar Denpasar 1. ...

Hal. 24, File: PMK 263_PMK.01_2016.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Download file:

PMK 263_PMK.01_2016.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Kawasan budidaya perikanan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. ...

... Kawasan perikanan tangkap terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kata Tarakan. ...

... Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. 6. ...

Hal. 37, File: PERGUB-28-2022_opt.pdf

... Kawasan cagar a1am geologi meliputi: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil, yang terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan di Kabupaten Malinau; lb) Kawasan keunikan bentang alam terdapat di ...

... Kabupaten Bulungan dan di Kabupaten Malinau; le) Kawasan keunikan proses geologi terdapat di Kabupaten Bulungan dan di Kabupaten Malinau. ...

... Kawasan konservasi perairan daerah meliputi: (a) Kawasan konservasi perairan Pulau Burung, kawasana konservasi perairan Pulau Keris, dan kawasan konservasi perairan Pulau Tias di Kabupaten Bulungan, (b ...

Hal. 40, File: PERGUB-28-2022_opt.pdf

... Ancam Bulungan - Jalan Lebih Tinggi I Tarakan Ruas An cam 8 Jembatan Koridor 25 7 I Mendukung Status Sci. ...

... Ancam Bulungan - Jalan Lebih Tinggi II Tarakan Ruas An cam 9 Jembatan Koridor 30 7 1 Mendukung Status Sei. ...

... Bulungan - Jalan Lebih Tinggi Seka talc I Tarakan Ruas 1'. ... ncam 10 Jembatan Koridor 20 7 1 Mendukung Status Sei. Bulungan - Jalan Lebih Tinggi Sekatak ! ...

Hal. 96, File: PERGUB-28-2022_opt.pdf

Download file:

PERGUB-28-2022_opt.pdf

penelitian dan pengembangan

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, JDIH Kaltara

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 ten tang Alih Teknologi Kekayaan lntelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang lnovasi Daerah Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem lnovasi Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026
BAB I KETENTUAN UMUM BAB ll JANGKA WAKTU BAB Ill PERAN SERTA MASYARAKAT BABIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
196 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT