Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
Keppres No. 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Diubah dengan
KEPPRES No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Satuan Tugas - Percepatan Sosialisasi - Undang-Undang - Cipta Kerja
2021
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 10, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
ABSTRAK:
Guna efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keppres ini menetapkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Satgas Undang-Undang Cipta Kerja) yang dibentuk untuk menyinergikan substansi, strategi, dan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh kementerian otoritas/pemerintah daerah. Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu oleh Sekretariat yang berada pada unit kerja di Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Satgas juga dapat membentuk kelompok kerja. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Satgas Undang- Undang Cipta Kerja, dan kelompok kerja dibebankan pada APBN melalui Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara.
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Mencabut
UU No. 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
UU No. 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
... Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor / P MK.03/ tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat ( 1 ) Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara ...
... ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT ( 1 ) UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG ...
... b. bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang -UndangNomor 6 Tahun 1 9 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa j akan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -UndangNomor 16 Tahun ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 20 14 (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 20 14 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTER! ...
... ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT ( 1 ) UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG ...
... Undang -Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selan jutnya disebut Undang-Undang KUP adalah UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa ja kan sebagaimana ...
PMK No. 66/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Menteri Keuangan NO. 29/PMK.03/2015, BN.2015/NO.257, https:jdih.kemenkeu.go.id : 7 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2015.
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 14, https://jdih.setkab.go.id :3
Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Sentral dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perbankan
ABSTRAK:
Bahwa menghadapi perkembangan kehidupan ekonomi dan moneter dunia yang bergerak cepat, diperlukan perangkat hukum terutama di bidang moneter dan perbankan yang secara mendasar mampu memberi landasan bagi penyesuaian kehidupan nasional di bidang-bidang tersebut terhadap perkembangan yang terjadi, dan mengatasi persoalan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992;
Inpres ini berisi tentang Rancangan Undang-undang tentang Bank Sentral sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan secepatnya mengajukan kepada Presiden sehingga dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya masing-masing tanggal 31 Desember 1998 dan tanggal 30 Juni 1998.
CATATAN:
Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 1998.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... Undang-UndangNomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5342); bahwa untuk melaksanakan ...
... ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (1)huruf d, ayat (2)huruf b, ayat (6),dan Pasal 15ayat (3) Undang-UndangNomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden ...
... tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMARAESA Mengingat Menimbang PERATURANPRESIDEN REPUBLlKINDONESIA ...
... .,. , ·1 ••• Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 187 AMIR SYAMSUDIN ttd. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara ...
... Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal4ayat(2)mendapatkanjaminanpemeliharaankesehatan. (2)Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan ...
... transportasi jasa angkutan penumpang milik negara. (2) Ketentuan mengenai keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam peraturan ...
... daerah. 7 PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA .., . , . \." , • I ...
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKetatanegaraan, Kenegaraan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
PERPRES No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Mencabut
PERPRES No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
PERPRES No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 2, LN. 1964 No. 7, TLN. No. 2619, LL SETNEG : 7 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1964.
... SALINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANGNOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Mengingat : 1. ...
... Undang-UndangNomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANGNOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN I. ...
... UMUM Undang-UndangNomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi ...
... dan karya rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang ...
... Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 271, https://jdih.setkab.go.id; 3 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1967.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
