Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.227 peraturan dalam 0,991 detik

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkop UKM No. 6 Tahun 2024 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Mencabut

Permenkop UKM No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Permenkop UKM No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download file:

PM KUKM 4 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

Abstrak

Koperasi, UMKM

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download file:

4 th 2024.pdf

tukin-kepegawaian-umkm

2024

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 4, BN.2024 (411)/22 hlm

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja pegawai dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
22 hlm

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Koperasi, UMKM

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permenkop UKM No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Permenkop UKM No. 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download file:

6 th 2024.pdf

koperasi-pegawai

2024

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 6, BN.2024 (493)/13 hlm

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diperlukan penyesuaian kelas jabatan di beberapa nomenklatur jabatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jabatan dan kelas jabatan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024.
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13 hlm

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 16 hari yang lalu

Jabatan Fungsional Guru

Abstrak

Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Download file:

permenpanrb-no-21-tahun-2024.pdf

Jabatan Fungsional - Guru

2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 21, BN 2024 (998); 17 hlm

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Guru

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan jabatan fungsional
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 178 Tahun 2024; Permenpan Nomor 60 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2024; Permenpan Nomor 1 TAhun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun, kategori, dan jenjang; tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan; kebutuhan PNS dalam jabatan; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat; instansi pembina; dan organisasi profesi

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
17 hlm

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 26 hari yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BKKBN No. 11 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Download file:

peraturan-bkkbn-no-6-tahun-2024.pdf

Organisasi - Tata Kerja - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

2024

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 6, BN 2024 (946); 47 hlm

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

ABSTRAK:

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 52 Tahun 2009; Perpres Nomor 52 Tahun 2009; Perpres Nomor 140 Tahun 2024; Perpres Nomor 180 Tahun 2024; PErpres Nomor 181 TAhun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN; susunan organisasi; sekretariat kementerian/sekretariat utama; deuti bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; deputi bidang pengendalian penduduk; deputi bidang bina keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; deputi bindnag keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; inspektorat utama; staf ahli; pusat pengembangan SDM Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana; Pusat Data dan Teknologi Informasi; Jabatan fungsional dan pelaksana; unit pelaksana teknis

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47 hlm; hlm 1 sd 36 batang tubuh, hlm 37 sd 47 lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PANRB No. 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi

Dicabut sebagian dengan

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi
Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (9), Pasal 33, Pasal 39, Pasal 40, dan Bab XVII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018

Download file:

permenpan no 31 tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PANRB No. 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi

Dicabut sebagian dengan

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi
Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (9), Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41, dan Bab XVII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018

Download file:

permenpan no 32 tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Jabatan Fungsional Peneliti

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PANRB No. 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi

Dicabut sebagian dengan

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (8), Pasal 37, Pasal 38, dan Bab XVII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018

Diubah dengan

Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti

Mencabut

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya

Download file:

permenpan no 34 tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya

Abstrak

Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PANRB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

Dicabut sebagian dengan

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF

Mencabut

KepmenPAN Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002

Download file:

PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2010.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya

Abstrak

Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PANRB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

Dicabut sebagian dengan

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF

Mencabut

KepmenPAN Nomor 25/KEP/MK.WASPAN/1999

Download file:

PERMENPAN NOMOR 15 TAHUN 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT