Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.762 peraturan dalam 0,952 detik

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Download file:

Permenlu No. 5 Tahun 2018.pdf

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Ekstradisi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Bank Umum Syariah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 28/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
Peraturan BI No. 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
Peraturan BI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Mengubah sebagian

Pasal 17 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank

Download file:

Peraturan OJK No. 16 Tahun 2022.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK 37 - TKA di perbankan.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Peraturan BKN Nomor 48 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BKN Nomor 27 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BKN No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Mencabut

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Download file:

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan, Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009

Download file:

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja sama Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenpar No. 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Download file:

Peraturan Bekraf Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERMENDAGRI No. 1 TAHUN 2024.pdf

jabatan fungsional-penata perizinan

2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 1, BN 2024 (58) : 22 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan dibutuhkan pedoman penghitungan pada instansi pemerintah untuk memenuhi Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
1. Jenjang Jabatan Fungsional Penata Perizinan 2.Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan 3. Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya paling rendah berijazah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu atau sains; 4. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan; 5. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan 6. Pengusulan kebutuhan;

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
22 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.