Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Jenjang Jabatan Fungsional Penata Perizinan 2.Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan 3. Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya paling rendah berijazah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu atau sains; 4. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan; 5. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan 6. Pengusulan kebutuhan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Dalam Negeri

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Bentuk Singkat

Permendagri

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

26 Januari 2024

Tanggal Berlaku

26 Januari 2024

Sumber

BN 2024 (58) : 22 hlm

Subjek

JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Dalam Negeri

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6333 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERMENDAGRI No. 1 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

jabatan fungsional-penata perizinan
2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 1, BN 2024 (58) : 22 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan dibutuhkan pedoman penghitungan pada instansi pemerintah untuk memenuhi Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494); 1. Jenjang Jabatan Fungsional Penata Perizinan 2.Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan 3. Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya paling rendah berijazah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu atau sains; 4. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan; 5. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan 6. Pengusulan kebutuhan;
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024. 22 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521