Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.374 peraturan dalam 0,681 detik

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 32 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1961

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

Mencabut

UU No. 25 Tahun 1954 tentang Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1961.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1946

Keadaan Bahaya

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1946.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 2012.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-Pegunungan-Arfak-PROVINSI-PAPUA-BARAT

2012

Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2012/No. 233, TLN No. 5366, LL SETNEG: 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Manokwari, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pegunungan Arfak di wilayah Provinsi Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2012.
-
-
15 halaman

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1969

• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu

Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Mencabut

UU No. 6 Tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pengiriman Berita Jara Jauh

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1969.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1969

• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
UU No. 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1969.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Bank Tabungan Negara

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERPU No. 4 Tahun 1963 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara Tahun 1953 No.86)
UU No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Kekuasaan Kehakiman

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Download file:

UU Nomor 48 Tahun 2009.pdf

kekuasaan-kehakiman

2009

Undang-undang (UU) NO. 48, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman

ABSTRAK:

bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu; bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009.
Mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
34

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 2013.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-BANGGAI-LAUT-PROVINSI-SULAWESI-TENGAH

2013

Undang-undang (UU) NO. 5, LN.2013/No. 20, TLN No. 5398, LL SETNEG: 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Banggai Kepulauan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 51 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Banggai Laut di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
-
-
12 halaman

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1957

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 3 Tahun 1957.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1957.