... Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) pasalpasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan pasal 53; b. ...

... Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 2); c. ...

... Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannya; d. Undang-… ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1964 TENTANG PENGADILAN LANDREFORM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perkara-perkara yang timbul di dalam ...

... Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 24 Undang-undang Dasar; 2. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107); 3. ...

... Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104); 5. ...

... Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) pasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan (2) dan pasal 53; b, Undang-undang No. 2 tahun 1960 ...

... Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya (Lembaran- Negara tahun 1960 No. 158); e. ...

... Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah pertanian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174), f. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga ...

... Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan ...

... Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908); 3. Undang-… 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan ...

... Pasal 42 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa mobilisasi dan demobilisasi harus diatur dengan undang-undang ...

... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk ...

... Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tersebut harus diganti dengan Undang-undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. PASAL DEMI PASAL Pasal 1Cukup jelas. Pasal 2. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 Pada saat udang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan ...

... dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 8), manjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1962 ...

... Nomor 64, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 2492) dinyatakan tidak berlaku. ...

... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ...

... 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 ...

... UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. ...

... Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. ...

... Kabupaten Belu adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat ...

... Kecamatan Malaka Tengah; b. Kecamatan Malaka Barat; c. Kecamatan . . . ...

... Pasal 22 Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundangundangan yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ...

... tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang melengkapi atau saling melengkapi dalam ...

... TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4919 ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi ...

... Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Dengan Persetujuan Bersama ...

... Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination ...

... Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ...

... Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1952 TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE ENNOOTSCHAPBELASTING 1952", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN ...

... Dasar Sementara Republik Indonesia; Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan ...

... "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", seperti semenjak terjadinya telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nr 9 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 53), diubah seperti berikut : I. ke-1. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NR 11 TAHUN 1952, TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN ...

... Perubahan-perubahan yang mendalam dalam lapangan ekonomi dan keuangan, yang terjadi di Indonesia tahun-tahun yang akhir ini, menjadi sebab untuk menyesuaikan perundang-undangan pajak dan pada khususnya ...

... Bukankah harus dicegah, bahwa peraturan-peraturan pajak akan lalu menghambat usaha-usaha kemakmuran yang berhubung dengan keadaan ekonomi telah dan akan disusun oleh Pemerintah. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 17 CATATAN RALAT Dalam Lembaran-Negara Nr 83 tahun 1952, tentang Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1952, mengenai pengubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting ...

... Pada halaman 2, di bawah angka II huruf c : antara kata-kata "Desember" dan ,untuk" harus disisipkan tahun "1949". III. ...

... Pada halaman 5 : a. di bawah angka VI ke-3, setelah kalimat di bawah huruf b, harus ditambah kalimat yang berbunyi : "d, ayat 4 dijadikan ayat 3"; b. di bawah angka VI ke-4 huruf d : antara angka "4" dan ...

... Dengan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan tentang pidana penjara, pidana kurungan dan denda tertinggi, begitu pula pidana tambahan, untuk menjamin ...

... Badan-badan, organisasi-organisasi dan peraturan-peraturan yang ada pada waktu berlakunya Undang-undang ini, bekerja terus/ tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. ...

... Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Tenaga Atom dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... ...

... II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang mewajibkan negara memperhatikan dan mengatur azas-azas hukum nasional tentang masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan ...

... Pasal 5 jo pasal 20, 23 dan 33 Undang-Undang Dasar; 2. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/ MPRS/1960; 3. ...

... Undang-undang No. 3 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan; Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penggunaan dan perkembangan ...

... tenaga atom di lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal yang mutlak dalam usaha kemajuan dunia zaman sekarang; b. bahwa perlu sekali penggunaan dan perkembangan tenaga atom di segala bidang ...

... negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara; e. bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum nasional tentang ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang ...

... hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata; b. ...

... perlu dilakukan di dalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari usaha-usaha pembangunan Nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh Rakyat; d. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-undang ...

... Pasal 20 ayat ( 1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...

... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 53 ...

... Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara ...

... Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang ...

... Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... - 33 - (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komite Koordinasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...

... Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran ...

... - 7 - Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. ...

... Ayat (2) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai pasar modal, Undang-Undang mengenai perpajakan, dan UndangUndang mengenai surat berharga ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1962 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH. ...

... Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata diseluruh Indonesia perlu adanya pengerahan modal dan potensi didaerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah; b. ...

... - undang Dasar; Dengan … ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. BAB I. ...

... ini dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pendiriannya. (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya terhadap ...

... Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan : a. "Bank" - ialah Bank Pembangunan Daerah; b. "Direksi" - ialah Direksi Bank Pembangunan Daerah; c. "Badan … ...

... didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini; b. segenap Bank Pembangunan Daerah yang telah didirikan dan mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. ...

... 1 tahun 1965 (Lembaran-Negara No. 2 tahun 1955) harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini. (2) Bank dikecualikan dari pengenaan bea meterai seperti dimaksud dalam Bab XII ...

... Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bank Pembangunan Daerah 1962" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … ...

... Pasal 77 Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak ...

... Pasal 78 (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak ...

... berlaku. (2) Peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dalam Undang-undang ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk ...

... diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; b. bahwa guna ...

... Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 22 - Pasal 73 Segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomnor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia ...

... Pasal 75 (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali sebagai anggota ...

... Gubernur dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun; b. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) orang Deputi Gubernur ...