... PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN ...

... Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara ...

... 4571) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4653); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1953 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa dianggap sangat perlu ...

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA. ...

... No. 13 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr. 81 1951) diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut: I .. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1951. ...

... Hanya karena P.T.T. terikat oleh peraturan-peraturan mengenai maksimum tarip termuat dalam "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 Nomor 720 sebagai dirobah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun ...

... Berhubung dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1953 Lembaran Negara Nomor 13 tahun 1953 dalam mana tarip-tarip pos untuk luar negeri dinaikkan, antara lain karena perobahan nilai franc emas ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO MENTERI PERHUBUNGAN, ttd JUANDA Diundangkan pada tanggal 7 Maret 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA ...

... LEMBARAN NEGRA NOMOR 22 TAHUN 1953 ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). 6. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832). ...

... Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. ...

... Dalam pada itu telah ditetapkan peraturan perundangan transmigrasi sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi; b. ...

... Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi; c. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi. ...

... Adapun peraturan perundangan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Mejelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dalam Ketetapannya Tahun 1966 dan tidak lagi ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan adanya pertambahan ...

... Nomor 29 Prp. ...

... Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, Undang-undang Nomor 5 Prps. ...

... dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treatg on Mufital Legal ...

... Assisfance in ciminal Matters betuteen the Republic of Indonesia and tlrc United Arab Emiratesl; Mengingat I 2 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOO tentang perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOD); Dengan Persetujuan ...

... PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA ...

... UMUM Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T'ahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan ...

... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -4Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. memerintahkan penempatannya Disahkan di Jakarta pada tanggal ...

... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 58 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Hukum, Bidang Hukum dan undangan, ttd ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. ...

... Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ...

... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor ...

... Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang ...

... Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 190 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara ...

... Kecamatan Kendari; b. Kecamatan Mandonga; c. Kecamatan Poasia. Pasal 4… ...

... Daerah adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2. ...

... Kota Administratif Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari; 4. ...

... Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;5. Propinsi… ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN ...

... No. 1 tahun 1950 tentang peraturan daerah pulihan, setelah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 1950; 3. pasal 9 ayat 3 kontrak politik yang dibuat dengan pemerintahpemerintah Swapraja dalam Negara ...

... Mencabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini. B. ...

... Apeldoorn tentang "Wet en Gerechtigheid"). ...

... I Tahun 1950 dan Undangundang No. 8 Tahun 1950 tersebut, juncto pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara). ...

... Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1950 juncto Undang-undang No. 8 tahun 1950 penghapusan tersebut dilakukan juga tentang pengadilan-pengadilan-Raja (Swapraja) dalam daerah-daerah ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 12 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NO 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN ...

... Untuk beberapa daerah-daerah Indonesia oleh Pemerintah prefederal itu telah diadakan peraturan-peraturan tersendiri tentang susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan regional itu, misalnya pengadilan ...

... 30 Tahun 1950). ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PRESIDEN REPUBLIK ...

... Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation In Southeast Asia) oleh Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand; b. ...

... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA I. ...

... PENJELASAN UMUM Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 menegaskan kembali landasan kebijaksanaan politik Luar Negeri Republik Indonesia yang berpokok antara lain ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... UNDANG-UNDANG (UU) 1949 No. 6 (6/1949) Penambahan jumlah anggauta Komite Nasional Pusat. ...

... Badan Pekerjanya, sedangkan suara partai-partai politik itu perlu dikemukakan dalam badan-badan perwakilan itu, terutama dalam Badan Pekerja, yang melakukan pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari; b. ...

... X; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ANGGAUTA KOMITE NASIONAL PUSAT. Pasal 1. ...

... PENJELASAN UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1949. TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ANGGAUTA KOMITE NASIONAL PUSAT. PENJELASAN UMUM. Pemerintah menerima surat dari P.T. ...

... Dengan surat tersebut disampaikan kepada Pemerintah: a. lapuran Panitya Penyelidik Susunan (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat; b. catatan singkat rapat tertutup Badan Pekerja Komite Nasional Pusat ...

... Maka initiatief yang semula diambil oleh Badan Pekerja untuk memajukan rancangan Undang-Undang tentang pengubahan susunan (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat, diserahkan kepada Pemerintah. ...

... Perlulah kiranya diperingatkan, bahwa aturan-aturan tentang mengajukan calon-calon dan pengangkatan anggautaanggauta, tercantum dalam pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946, masih berlaku ...

... Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58); 3. ...

... Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103 ...

... Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Darurat ...

... Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan ...

... Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. ...

... Kabupaten Nias dan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA ...

... dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan; Mengingat : 1. ...

... Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang … ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ...

... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ...

... menjadi Undang-undang, oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk ...

... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ...

... Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); 4. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 17 b. ...

... Pasal 48 Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 ...

... Pasal 49 Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ...