PENCARIAN PERATURAN
Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,69 detik
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1946 TENTANG PEMBAWAAN UANG DARI SATU KE LAIN DAERAH. ...
... Memutuskan : Menetapkan Undang-undang seperti tersebut di bawah ini: Pasal 1. ...
... Segala peraturan tentang pembawaan uang keluar atau kedalam suatu daerah, yang ditetapkan sebelum undang-undang ini berlaku dibatalkan. Pasal 6. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal 7. (1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang pembawaan Uang". (2) Undang-undang ini mulai berlaku satu minggu sesudah diumumkan. ...
... BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, ...
... Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun ...
... 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ...
... - 7 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN ...
... Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal ...
... 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti dengan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan ...
... tentang amnesti dan abolisi; Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan; Mengingat : pasal 96 dan 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; ...
... Kesempatan ini Pemerintah gunakan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia (Jogjakarta) No. 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti dengan ketentuan dalam pasal 107 Undang-undang Dasar ...
... dahulu itu tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian penyelenggaraan anmesti dan abolisi harus dilakukan menurut peraturan Undang-undang Darurat ini. ...
... TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 730 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... LEMBARAN NEGARA NOMOR 146 TAHUN 1954 ...
... Pasal 7 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom KotaKecil ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Solok dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah ...
... Pasal 9 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 205;954 A Agar ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG KOTA SOLOK DT PROVINSI SUMATERA BARAT I. ...
... Kedudukan Kota Solok sebagai sebuah daerah otonom selama ini diatur didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...
... Desain pengaturan Kota Solok berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...
... Menimbang Mengingat SALINAN PRESIDEN REPUEUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK TNDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG KOTA SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...
... Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan ...
... perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera ...
-
UU No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Solok dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956; 4. ...
... Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83) juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37) ; 5. ...
... Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915). ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1974 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA. ...
... Nomor 7 Drt. ...
... Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, perlu ditinjau kembali ; b. bahwa untuk lebih mengintensipkan dan memperlancar jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam Propinsi Daerah Istimewa ...
... Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ...
... Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 s/d. Pasal 7 Cukup jelas. ...
... TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3034 ...
-
UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Ketentuan mengenai susunan dan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. cara sesuai Pasal 7 Pada saat Undang-Undang ...
... ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom KotaKecil dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undangundang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1956119l, dicabut dan ...
... PRESIDEN REPTIEUK INDOHESTA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT I. ...
... Kedudukan Kota Payakumbuh sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...
... Desain pengaturan Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan UndangUndang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...
... Menimbang Mengingat SALINAN PRESIDEN REPTIEUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN ...
... di Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ...
... hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat ...
-
UU No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG PROTOKOL I. ...
... 2 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undangundang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 ...
... Tahun 1978, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, begitu pula Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sejauh yang berhubungan dengan protokol ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Sedangkan mengenai tindakan kepolisian terhadap Pejabat Negara diatur dalam Undangundang tersendiri, antara lain Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara ...
... perundang-undangan, serta sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, antara lain Wakil Kepala Daerah. ...
... Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 1985. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG PROTOKOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ...
... Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi dan/atau Lembaga Tinggi Negara perlu diatur dengan Undang-undang; b. bahwa dalam usaha mencapai pengaturan protokol yang tumbuh dan berkembang berdasarkan ...
... PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROTOKOL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. ...
... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Ketentuan mengenai susunan dan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. cara sesuai Pasal 7 Pada saat Undang-Undang ...
... ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom KotaKecil dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sawahlunto dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah ...
... PRESIDEN REruTLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG KOTA SAWAHLUNTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT I. ...
... Kedudukan Kota Sawahlunto sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...
... Desain pengaturan Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan UndangUndang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...
... Menimbang Mengingat FRESIDEN REPTIEUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG KOTA SAWAHLUNTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...
... di Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Iingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ...
... hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat ...
-
UU No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sawahlunto dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Ketentuan mengenai susunan dan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. cara sesuai Pasal 7 Pada saat Undang-Undang ...
... ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom KotaBesar dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang dalam Undangundang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah ...
... PRESIDEN REPUBUK INT}ONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG KOTA PADANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT I. ...
... Kedudukan Kota Padang sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ...
... Desain pengaturan Kota Padang berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...
... Menimbang Mengingat SALINAN PRESIDEN REPUEUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG KOTA PADANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...
... Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat; Pasal 18, Pasal l8A, Pasal 18B ayat (21, Pasal 20, ...
-
UU No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15); b. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 68), c. ...
... Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23), d. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 7). e. ...
... Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN : I. Mencabut Peraturan-peraturan tersebut dalam : a. ...
... Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15); b. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 68); c. ...
... Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 7); yang bertentangan dengan Undang-undang ini; II. ...
... II TAHUN 1959 (LEMBARANNEGARA TAHUN 1959 No. 34) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. UMUM. ...
... Untuk menyederhanakan peraturan-peraturan tersebut, maka ketentuan-ketentuan tersebut diatas sesudah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan, dhimpun dalam satu Undang-undang ini sesuai dengan kehendak ...
... Oleh karena dipandang perlu, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan juga peraturan tentang perongkosan pemakaman Negara apabila Presiden atau Wakil Presiden mangkat. ...
-
PP No. 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)
-
PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
-
PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
-
PP No. 26 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan