... -2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52161;, Undang-undang Nomor 23 Tahun ...

... Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor s6791; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

... SALINAN Menimbang Mengingat BUPATI MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DENGAN RAHMAT ...

... tanggungjawab pemerintah daerah. b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing maka perlu menetapkan ...

... Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O00 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR I TAHUN 2018 TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING UMUM Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat ...

... Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan perlu secepatnya diatur peraturan daerah tentang bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh daerah terhadap aktifitas orang asing atau ...

... Pasal 4 Cukup jelas. Pasa-l 5 Cukup jelas. ...

... 2 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. ...

... dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ...

... Selain itu, peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan rasionalisasi pembiayaan ...

... PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang ...

... yang mengatur tentang retribusi daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Urr: um (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. ...

... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3 3; 6. ...

... 4. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tar ibahan Lembaran Negara ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Mengingat b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...

... Bangunan Gedung dan Perumahan adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan kehidupan bermasyarakat. 10. ...

... Harga Satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan analis. 4. ...

... Pasal 1 KETENTUAN UMUM BAB I PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana ...

... telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan ...

... : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan ...

... dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

... Pasal 38 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ...

... Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

... Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai ...

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan; 9. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang ...

... Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 75). ...

... BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR KURANG MAMPU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG, Menimbang ...

... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... 5 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. ...

... Pembina Tk I NIP. 19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 5 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekda Asisten Ka.Dishub Kabag. Hukum ...

... Daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ...

... Daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ...

... Daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

... diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ...

... diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ...

... diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1980/1981 UMUM Anggaran Pendapatan dan ...

... Belanja Negara Tahun Anggaran 19801/981 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun kedua dalam rangka pelaksanaan REPELITA III 1979/1980 - 1983/1984. ...

... Prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan peningkatan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi ...

... Perkembangan Lalu-lintas Pembayaran Luar Negeri. (3) Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya. (4) Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ...

... Pasal 4 (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 yang pada akhir Tahun Anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun ...

... /1982 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan. (5) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 Selanjutnya pengeluaran ditujukan untuk memelihara hasil pembangunan, menyelesaikan proyek-proyek dari tahun-tahun sebelumnya, menyediakan dana bagi bantuan proyek, membiayai ...

... Untuk lebih meningkatkan lagi kesempatan kerja, penambahan produksi, dan peningkatan pendapatan maka dilakukan peningkatan kegiatan di sektor transmigrasi. ...

... perangsang fiskal kepada industri-industri baik industri yang telah ada maupun industri baru dalam rangka penanaman modal; c. dapat dicapainya target penerimaan negara yang ditetapkan dari sektor perdagangan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan ...

... Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ...

... ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

... Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Ketahanan Pangan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian ...

... Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan ...

... Dinas Pertanian UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Ratahan Kecamatan Belang Kecamatan Tombatu Kecamatan Touluaan Kecamatan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol.er dan Keuangan Puupinan dan Anggota Dewan Pcrw~ Rakyat Oaerah (Lembin-an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Menteri Odam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaf.! ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman PenJusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1"c.U1un A11gganu1 2017; 15. ...

... -- BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAJ\f PUNG PERATURi\N BUPATI PRINGSF.WU NOMOR O 1 TAHUN 2018 'TENTANG I SALINAN I lMPLt;MJ£NTASI TRANSAKSI NON TIJNAI DI LINOKUNG-AN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU Menirnbang ...

... Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Eda.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 910 / 1866/ SJ tanggal 17 April 201 7 ten1ang Imp1ementasi Transaksi 1'on ...

... perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lmplementasi Transaksi Non Tunai di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu; ...

... Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemoomn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4355); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun :2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang l'erimbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pcmcrintahan Do.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor85, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4654); Mengingat Tim Kode Etik,dipandang ...

... dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa KeuanganNomor1Tahun2011 tentangMajelisKehormatanKodeEtik BPK; dan akuntabilitas ...

... Majelis Kehormatan Kode Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS ...

... Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall 8eberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa ...

... Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50) diubah sebagai berikut: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 ...

... TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. ...

... 3 ¥ Nizam Burhanuddin Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pernbinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, AMIRSYAMSYUDIN LEMBARAN ...

... Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. b. untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK dengan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda, serta ...

... Anggota 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon II, 2 (dua) orang dari unsur Akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur Profesi. ...