PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,141 detik
Pajak dan Retribusi Daerah
... Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berta ...
... Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 MEMUTUSKAN: 2. ...
... Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7); 4. ...
... pengendalian menara telekomunikasi juga mengalami perubahan; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara ...
... Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan ...
... dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 ten tang ...
... Transportasi 2 Tim 565.000 123 Hari 138.990.000 dan Konsumsi Uang Harian 8 Orang 520.000 123 Hari 511.680.000 ATK 1 Tahun 7.500.000 7.500.000 Total Biaya Operasional per tahun 658.170.000 Biaya rata-rata ...
... atau tarif per menara per tahun (246 menara) 2.675.487 Rincian Biaya Operasional dan Biaya-Biaya yang Diperlukan Dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2018 PENGENDALIAN ...
... NOMOR 7 RETRIBUSI PELAKSANAAN PERATURAN TENT ANG DAE RAH TENT ANG LAMPI RAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 ...
- Download :
- perbup-1-2021.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 ...
... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 9. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No1or 976); 12. ...
... : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan ...
... SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ...
... 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan ...
-
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 9 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
-
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- Download :
- Pergub No 1 Tahun 2021 ocr.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONE TAHUN 2020-2040 A. ...
... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); 25. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3); 27. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8). ...
... BONE Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM ...
... 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...
... 4. ...
... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); MEMUTUSKAN : Menetapkan ...
... : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM. ...
... Posyandu dalam hal melakukan inisiasi kepada masyarakat serta mengadvokasi Posyandu dan Kelurahan Siaga untuk berperan dalam kebersamaan dan keswadayaan masyarakat. ...
... BAB VII PENUTUP Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... 2018 NOMOR 587 Salinan sesuai dengan aslinya An. ...
- Download :
- Perwali Batam No 1 Tahun 2018.pdf
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 10. ...
... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI ...
... Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 700.K/80/M.PE/1989 tentang Pedoman Umum Pengawasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.depkumham.go.id ...
... PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 700.K/80/M.PE/1989 dan mengatur kembali Pedoman dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...
... Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; www.djpp.depkumham.go.id ...
... Nomor 4400); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); ...
... Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 8. ...
-
Permen ESDM No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
-
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 700.K/80/M.PE/1989 tentang Pedoman Umum Pengawasan
- Download :
- Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2010.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
... Peraiuran Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 7 Nomor 224): 13.Peraturan Menteri Dalam ...
... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu! ...
... Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor296 ...
... . dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan keburuhan: I. lingkungan pemukiman; 2. transportasi; 3. energi: dan 4 informasi dan komunikasi. b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan ...
... sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan keburuhan: l. kesehatan masyarakat; dan 2. pendidikan dan kebudayaan. c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan perneliharaan sarana prasarana ...
... ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: I. usaha ekonomi pertanian berskala produktif unruk ketahanan pangan; 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi. distribuai ...
... Desa Berkembang memprioritaskao kegiatan pembangunan Desa pada: I. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan saranaprasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk ...
... mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahananpangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produkunggulan desa dan ...
... Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala ...
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... PETA PENGAWASAN LAMPIRAN X INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN BARITO ...
... PENGADAAN BARANG DAN JASA Y = INSPEKTORAT KABUPATEN 6 BAGIAN ORGANISASI WILAYAH I, II DAN III 7 BAGIAN HUKUM Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN 8 BAGIAN UMUM WILAYAH I II DEWAN PERWAKILAN ...
... 12 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 13 DINAS KESEHATAN 14 DINAS PEKERJAAN UMUM 15 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 16 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 17 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 19. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 20. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 21. ...
... LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES I 1 SEKRETARIAT DAERAH a. ...
... Wilayah 4 10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI X1 11 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN X2 12 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH X2 13 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDPAR X1 14 DINAS KEHUTANAN X3 15 ...
... DINAS PERKEBUNAN X3 16 DINAS PETERNAKAN X2 17 DINAS PERTANIAN TP DAN HORTIKULTURA X1 OBJEK PEMERIKSAAN APFP SEKRETARIAT DAERAH NO. ...
- Download :
- PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2016 ttng UPKPT.pdf
Perizinan, Pelayanan Publik
... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 10. ...
... Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan; 12. ...
... Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; 14. ...
... dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 2 Mengingat : 1. ...
... Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah ...
... 25 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN I. ...
... Perangkat pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan memberikan pengaturan yang jelas tentang kewajiban dan hak penyelenggara parkir, juru parkir dan pembantu juru parkir. ...
... Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran. II. ...
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINS! ...
... SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, a. bahwa sesuai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023; 1. ...
... Peraturan P merintah omor 1 3 Tahun 20 9 te tang Lapora . dan valuasi Peny l nggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 omo r 52 , Tambahan Lembaran g ra Rep ublik I donesia ...
... Peraturan Presiden o m o,r 59 Ta , un 20 17 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan (Le m bara Tahun 20 1 7 o r or 36 L Tu juan Pemba ngunan • gara R publik Indonesia 1 . ...
... Pe raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17 tentang , ata Cara er ncanaan, . ...
... Repu lik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lernbaran N gara Republik Indonesia Nomor 46 4); 7. ...
... Peraturan Pemerintah omor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor L:: ...
... ; Tahun 2017 te ta g Perubaha atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran egara Republil Indonesia Tahun 20 7 No 1or 77J Tambahan Lembaran Negara ...
-
PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
- Download :
- Perda Sumsel No 1 Tahun 2019.pdf
Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
-
PERDA Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
- Download :
- Perda Nomor 1 Tahun 2020.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan