Kriteria:Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,644 detik
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 8A Tahun 2016
... Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. ...
... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan ...
... dan selanjutnya diberikan bebas tugas selama l(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 s/d 29 Pebruari 2024. ...
... KEENAM KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. ...
... KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023. ...
... Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan. 3. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar. 4. Kepala PT. Taspen ( Persero ) Jin. Letjen Suprapto Cempaka Putih. 5. Kepala Kantor Cabang Utama PT. ...
... BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 36/F-03/HK/2023TENTANG PENETAPAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. ...
... dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ...
... Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36/F-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 36/F-03/HK/2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Masa Persiapan Pensiun tertanggal 28 Nopember 2022 dari Iskandar NIP. 196602202000031002 Penata Tk. I
(Ill/d) pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar;
b. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar Nomor : 045.2/1044/Diskop tanggal 21 Desember 2022, perihal Usulan
Permohonan Masa Persiapan Pensiun;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa,Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia
pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun,dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama
1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil a.n. Iskandar NIP. 196602202000031002
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969,Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran
2023,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 54.3 Tahun 2018
... Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Pertama ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 20. ...
... Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis ...
... WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 14 C TAHUN 2020 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEGALSARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI ...
... KOTA TEGAL, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan ...
... Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalsari
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perwal Kota Tegal No 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas KesehatanKota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Tegal No 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwal No 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Tegal, serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan UPTD Puskesmas Slerok maka Perwal Kota Tegal No 16 Tahun 2019 tentang BLUD Puskesmas Tegal Barat perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwal Kota Tegal tentang BLUD Puskesmas Tegalsari;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tata kelola, renstra, sumber pendapatan dan alokasi pendapatan, pelaksanaan anggaran BLUD, pengelolaan barang dan jasa, piutang dan utang/pinjaman BLUD, kerjasama, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran BLUD, remunerasi, pengelolaan sumber daya manusia non pegawai negeri sipil, penyelesaian kerugian, pelaporan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2019 dicabut.
34 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 54/HK/2023 Tahun 2023
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 5. ...
... Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15); 8. ...
... Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56); MEMUTUSKAN ...
... BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 54/HK/2023TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATIKARANGASEM, Menimbang : a. bahwa dalam ...
... Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 ...
... tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun ...
... 28 LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 54/HK/2023TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA ...
... KEGIATAN PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 ...
... Penanggung Sekretaris Daerah - - iawab Kabupaten Karangasem 4. Wakil Penanggung Asisten Perekonomian dan - - jawab Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem 5. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 54/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperlancar program dan kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran
2023, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya
Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem serta bertanggung jawab
kepada Bupati Karangasem
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
-
-
35 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 31/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
a. untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif
b. Perbup Sarolangun No.35 Tahun 2017 perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif
UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.94 Tahun 2021; Peraturan KPK No.2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 12.A Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12.A, BD Kab. Indramayu Tahun 2016 No 12.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25A Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1.A Tahun 2021
... U ·1dang-Unda~1g Norno:· 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N .gara (Lernba ~an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Ir.donesia Non: or 42 36:; Undarig-Undaru; Nornor ...
... dengan Undang-Undang Nomor l~· Tahun 20CO (Lcm oaran Negara Republik Indonesia Ti.hun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indr. :1esianonor3987); 1 b ba nwa untuk ruelaksan akan sebagaimana ...
... fDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAT 'f:N BU'fON TENGAH 'C'ENTA NCr P OVINSI SUJ~AWE~I TENGGARA PERATURAN BCrPATI BtrTON TENG AH NOMOR J .. 4-TAHUN 2021 BUPATI E:IJTO:N' 'rENGAH '. ...
... Peraturan Daera.i Kaburaten Buton Tengah Nomor 9 Tahu n 2016 ti: ntang Pajak Hotel (Berita Daerah Kab paten Buton Tengah Tahun 2016 Nomot 09). 14. ...
... .: Kabu paten Buton Tengah Nomor4 Tahu.i 2016 tei .ang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 04); 13. ...
... Perat tran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pernbentu kan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indor.es ia Tahun 2015 Nomor 2036) se bagaimana tela 11 di u bs h dengan Peraturan ...
... BERITA DAERAH KABU ATEN BUTOrl' TENGAH TAHUN 2021 NOMOR ••• Diundangkan di Bu ton Te ngah Pada tanggal 4 Jo. nuo.r I 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Ditetapkan di Euton Tengah Pada tanggal '-I .Jo.ouo-r ...
... PD tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini BIIB m MEKANIS~tl~ PELAF'ORAN Setoran pajak hotel dan pajak re -toran d:masukkan pada kas daerah dengan nomor rekeniru; Kas : )aerah. ...
... Untuk Kegiatan pem'oelian Zpcngac aan s ew.i hotel serta makan dan minum yang bersumber pada Anggaran Pemerintah j ad a OPD melalui belanja langsung baik untuk pengajnan CU maupun LS . ·.mg menggunakan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 1.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Kegiatan Pembelian / Pengadaan Sewa Hotel serta Makan dan Minum yang Teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buton Tengah, khususnya yang berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran, perlu melakukan peningkatan Pajak Daerah melalui perluasan objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang mencakup kegiatan pembelian/pengadaan sewa hotel, perjalanan dinas dalam daerah termasuk sewa gedung atau Aula hotel, dan sejenisnya, serta makanan dan minuman termasuk snack pada usaha rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523+);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5562);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 09).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGUTANGAN DAN PENETAPAN BIAYA
BAB III MEKANISME PELAPORAN
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 38.A Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. ...
... PeraturanMenteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558); MEMUTUSKAN: ...
... WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 38.A TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ...
... ROKOK KOTA TEGAL WALI KOTA TEGAL, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti PeraturanMenteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil ...
... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 danNomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. ...
... Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 61); 10. Peraturan. . . ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok Kota Tegal; bahwa agar proses pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, perlu mengatur pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Kriteria Penerima Dan Besaran BLT DBHCHT
Bab IV Mekanisme Verifikasi, Validasi Dan
Pemberian BLT DBHCHT
Bab V Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban
Bab VI Monitoring Dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
