PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,679 detik
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman
... 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916); 5. ...
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. ...
... Peraturan Menteri Komunikasi dan Infonnatika Nomor : 25/P/M.I~OMINF017/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11 . ...
... MENTERI KOMUNIKASI DAN INfORMATIKA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12/PERlM.I{OMINFO/07/2010 TENTANG PEOOMAN PENYUSUNAN STANOAR OPERASIONAL PROSEOUR 01 LlNGKUNGAN ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahull 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups i, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...
... pokok dan fungsinya. 4. ...
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 6 ...
-
Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- Download :
- Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 8. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 9. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415); ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 3. ...
... , adaptif di dataran tinggi (> 1.200 m dpl); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang ,_ Pelepasan Varietas ...
... Kepala Balai Penelitian Tanaman lndustri dan Penyegar; Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah; dan 19. PT. Tambi Wonosobo. ...
... Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan; Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPf P) Ambon; 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. . ...__,. 12. 13. ...
... Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Men teri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kepala Sadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Direktur Jenderal ...
- Download :
- Kepmentan Nomor 158 Tahun 2018.pdf
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
... Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasajkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan Pasal4 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 29 ...
... Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN WALIKOTA TENTANGl PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ...
... Peraturan Menteri Dalam Negfri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah (Serita Nefara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5f7); 2. ...
... 2 Jogjakarta, sebagaimana telah 9iubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan lf Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195:4 ...
... Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20©4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 4355); I 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 7. ...
... berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset ...
... Peraturan Walikota tentang Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap; Menimbang: WALIKOTA PEKALONGAN, PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONG N NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN BA RANG ...
... MILIK DAERAH BERUPA ASET TETf P DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ES TENTANG PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 6 A TAHUN 2020 WALIKOTA PEKALONGAN PROVINS! ...
-
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap
- Download :
- Perwal Pekalongan 6A 2020.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... Pasal 10 (1) Pengadaan dan penyaluran benih/bibit untuk keperluan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dilaksanakan oleh penangkar benih/bibit dan/atau perusahaan. ...
... (2) Pengadaan dan penyaluran pupuk, serta sarana produksi lainnya untuk keperluan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dilaksanakan oleh produsen, distributor dan/atau pengecer resmi ...
... Pasal 11 Pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk keperluan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. ...
... Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/ 10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan; 10. ...
... Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/ 3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/ Nelayan; 11. ...
... Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2007 tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 68); 12. ...
... (2) Petani perorangan atau kelompok tani yang tidak mengembangkan Pola PMI, PAT, P3T, PTT dan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan intensifikasi pertanian ...
... tanaman pangan dengan pola selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. ...
... untuk memutus siklus hama penyakit; h. pataguna air di tingkat usahatani; i. pengendalian hama/penyakit terpadu; dan j. ...
- Download :
- 2008_3C.pdf
Desa
... Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 16.1; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.2 TAHUN ...
... Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1.2) sebagaimana telah ...
... diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten ...
... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23.1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ...
... DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ...
... Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661); 9. ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan ...
... Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
-
Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan
... - 2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di ...
... Indonesia Nomor 5286); 4. ...
... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; ...
... - 4 12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 13.Peraturan Menteri ...
... Keuangan Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); 14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang ...
... /2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/ PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368); 7. ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Serta Penerapan Sistem Manajemen Energi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan ...
- Download :
- Permen KKP Nomor 48 Tahun 2018.pdf
APBD
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D a e r a h sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
... BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 8.a TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN ...
... Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo U n a-Una Tahun Anggaran 2016; Mengingat 1. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ...
... LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG NO JABATAN 1 JITMLAH ANGGARAN (DALAMIUIPIAR) S A T U A N B/AYA HONORARIUM /MILAN (RP) KET S _ 1. ...
... Milks- 800.000 15 s/d 20 Millar 850.000 20 s/d 25 Millar 900.000 25 s/d 30 Millar 1.000.000 30 aid 35 Millar 1.100.000 35 s/d 40 Millar 1.200.000 40 aid 50 Millar 2.000.000 50 s/d 100 Miliar 3.000.000 PERATURAN ...
... TA H U N 2016 : 0 4 JAMMU 2016 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR B1AYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH HABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANOGARAN 2016 ...
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
... daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah keagamaan dan pendidikan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. (5) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan ...
... Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan daftar penerima hibah keagamaan dan pendidikan beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati. ( ...
... (4) Kuasa penerima hibah bertanggungjawab untuk menyalurkan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan penyaluran dana hibah kepada pemberi kuasa. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman ...
... BU BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29.1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...
... dan pendidikan, kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sleman; b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ...
... yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri ...
-
PERBUP Kab. Sleman No. 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23); 7. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4). ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Oalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371' sebagairnana telah diubah ...
... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ...
... SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012 NOMOR-t2.ISERI E NOMOR 37.1 TRI HANDOYO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Ttd Diundangkan di: Purworejo pada tanggal : 15 Okrober 2012 MAHSUN ZAIN Ttd ...
... BUPATI PURWOREJO Ditetapkan di : Purworejo pada tanggal : 15 Oktober 2012 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten ...
... Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP BAB IV ...
- Download :
- PERBUP 42.1 TAHUN 2012.pdf
Kesehatan Standar/Pedoman
... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas ...
... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya. ...
... BAB IV TATALAKSANA PELAKSANAAN Pasal 5 Pelaksanaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 ...
... tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018. ...
... BUPATI INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR : 30.1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018 DENGAN ...
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
... Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi ...
- Download :
- 4649-PERBUP NOMOR 30.1 TAHUN 2018.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan