PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,113 detik
Perikanan dan Kelautan
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1195); 16. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ...
... Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN I. ...
... Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14, bahwa dalam Lampiran II huruf Y Pembagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan, termasuk perikanan ...
... Menyadari kekayaan sumbersumber perikanan yang melimpah tersebut, maka diperlukan kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mengatur perihal perikanan, melalui sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan ...
- Download :
- Perda_No_01_Tahun_2020_Sulsel.pdf
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS I UMUM Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi ...
... Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun ...
... 2008 tentang Peraturan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas. v » 36 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, ...
... BUPATI BANYUMAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : ...
... c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; !• ...
- Download :
- jdih_16091510400655f8e496100da.pdf
APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 4. ...
... Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2021; MEMUTUSKAN : PERATURAN ...
... BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA. ...
... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD ...
... Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara; b. bahwa Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang ...
... c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan ...
... I I I I I Agar setiap pengundangan Peraturan Bupati memerintahkan ini dengan Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, penempatannya dalam Berita Daerah ...
... KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 3. SEKRETARIS DPRD ,. JNSPEKTUR KABUPATEN MINAHASA UTARA 15. KEPALA SADAN KEUANOAN KEPALA BAOIAN HUKUM ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 10. PJ. ...
... BUPATI MINAHASA UT ARA UNTUK DITAND�NGAN/ Dipindai dengan CamScanner ·:: . . ;,__ -, �\1\1 ... ,�·-:..• :·. ' . . . ·:<, ·,. . ...
-
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
- Download :
- Perbup No 1 Tahun 2022.pdf
APBD
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 10. ...
... BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 1TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... ESA BUPATI BENGKULU UTARA Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 ...
... Pasal 4 Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. ...
... Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini dalam Berita Daerah. ...
... IMRON ROSYADI BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1 Diundangkan di Argamakmur Pada tanggal 19 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ttd SAID IDRUS ALBAR ...
- Download :
- 2016-1 perbup.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. ...
... Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011; 20. ...
... 1 WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...
... 7 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI ...
... DAN OLAHRAGA a. ...
... Untuk Kegiatan Komersial : Rp. 500.000,-/hari 2. Untuk Kegiatan Non Komersial : Rp. 300.000,-/hari 3. Untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan : Rp. 100.000,-/hari 4. ...
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 14. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93). ...
... BUPATI GUNUNG MAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN, RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN GUNUNG MAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... Peraturan Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan hurup a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. ...
... 2 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ...
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... 44 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH “KAJEN BERKAH INVESTAMA” I. UMUM. ...
... Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang ...
... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta memperhatikan pertimbangan penilaian oleh Menteri Dalam ...
... 45 usaha Perusahaan yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan, bidang pertambangan dan energi sumber daya alam serta bidang industri, perdagangan, pariwisata, properti, jasa dan ...
... bidang keuangan serta investasi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perusahaan Umum Daerah “Kajen Berkah Investama”, ini. ...
... Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. ...
... kerja sama nasional, regional dan internasional, menstabilkan harga, menampung dan menyalurkan produk daerah serta menarik investor untuk berinvestasi. (2) Tujuan pembentukan Perumda adalah: a. meningkatkan ...
... Bagian Keempat Kegiatan Usaha Pasal 5 Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bergerak dalam bidang usaha: a. pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan; b. pertambangan dan energi sumber daya ...
... alam; dan c. industri, perdagangan, pariwisata, properti, jasa, keuangan dan investasi. ...
- Download :
- PD2019-1.pdf
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 21. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 23. ...
... : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. ...
... Walikota adalah Walikota Pangkalpinang; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang; 5. ...
... Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran ...
... Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 15 Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ...
... (2) Panitia Pengadaan Barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan ...
... (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD menetapkan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan barang/jasa. ...
-
PERDA Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah
- Download :
- Perda_Kota_Pangkalpinang_01_2009.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. ...
... Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang ...
... WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ...
... ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang ...
... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan SALINAN ...
... : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG ...
... Pasal I Ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (Berita Daerah ...
... 13 (1) Pengajuan SPM-GU dan SPM-TU untuk akhir tahun diatur sebagai berikut: a. ...
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39); 8. ...
... Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 ten tang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ten tang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... , calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; i. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas. (3) Ketentuan mengenai ...
... tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...
... lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin; ...
... diberikan participating interest sebesar 10 % (sepuluh persen); f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milih Oaerah, Pendirian BUMO ...
... ditetapkan dengan Peraturan Oaerah; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Oaerah tentang Pembentukan ...
... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4152); 4. ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan